Teroka, Sapu Jagat

27

Oleh: Abdul Halim Pemred New Malang Pos

Malang, NewMalangPos – Tunda revitalisasi Pasar Besar Malang! Itulah desakan sedikitnya 30 perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Besar Malang (PPBM) yang berdialog dengan DPRD Kota Malang, pada Kamis (4/3) lalu. Mereka meminta Pemkot Malang untuk menunda revitalisasi PBM karena masih pandemi.

Mereka khawatir pendapatan ekonomi akan makin turun drastis dan relokasi menjadi persoalan baru bagi pedagang karena pembeli tidak akan mengunjungi PBM lagi. Relokasi juga membutuhkan biaya besar bagi pedagang yang saat ini juga lagi berjuang mempertahankan hidup karena sepi pembeli.

Kegelisahan ini diakomodir Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika yang menegaskan bahwa tahun ini tidak ada anggaran untuk revitalisasi PBM. Yang ada hanya anggaran Rp 100 juta untuk perbaikan kecil dan pemeliharaan. Made juga memastikan belum ada informasi secara resmi dari Pemkot Malang terkait revitalisasi PBM.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, juga meminta Pemkot Malang memberikan informasi yang transparan terkait revitalisasi PBM sehingga tidak menimbulkan keresahan pedagang. Karena itulah pihaknya akan memelototi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkot Malang dengan Matahari Departmen Store yang mengelola PBM.

Rencana revitalisasi ini menjadi serius dan sensitif, tidak hanya karena ini menyangkut 3.000 lebih nasib pedagang Pasar Besar Malang. Tapi juga ‘misteri’ PKS antara Pemkot Malang dengan Departemen Store yang hingga kini belum menemukan titik terang. Sejak terbakar terakhir pada 26 Mei 2016 lalu, nasib PBM jadi seperti ‘menggantung.’

Pertemuan antara kedua belah pihak sepertinya juga susah sehingga tidak menghasilkan eksekusi nyata. Pasar Besar Malang tetap sama. Siapa yang harus bertanggungjawab atas kondisi pasar juga menjadi samar-samar. Kapan diperbaiki, siapa yang memperbaiki juga tidak jelas dan bikin gemas banyak pihak. Hingga memasuki tahun kelima ini, nasib pasar besar juga tetap sama. Kondisinya makin sepi saat pandemi menerpa 2020 lalu.

Para pedagang mengaku secara mandiri memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam pasar. Itu diakui salah satu pedagang PBM saat mengadukan nasibnya ke New Malang Pos, Minggu (7/3) lalu bersama dua pedagang lainnya. Karena itulah, mendengar rencana revitalisasi PBM, mereka pun sontak berontak. ‘’Kami tidak menolak. Siapa yang tidak ingin pasar bagus. Tapi jangan sekarang lah. Ini masih pandemi. Kasihan pedagang. Sekarang saja sudah sepi,’’ ujar mereka. 

Kegelisahan para pedagang makin menjadi saat mendengar rencana relokasi akan dilakukan akhir tahun ini dan pembangunan dimulai tahun 2022 dengan anggaran Rp 125 miliar. Beruntung Pemkot Malang langsung merespon cepat dengan menggelar pertemuan yang digelar di kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Sawojajar Malang pada, Selasa (9/3) lalu.

Pertemuan dihadiri perwakilan pedagang PBM, Pj Sekda Kota Malang Ir. Hadi Santoso, Kepala Diskopindag Muhammad Sailendra dan Kabid Perdagangan Sapto Wibowo. Pedagang meminta Pemkot Malang tegas menyikapi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Matahari Departmen Store. Mereka meminta pemkot bisa tegas. Kalau Matahari tidak bisa mengambil keputusan, ya diambil alih saja oleh Pemkot. Meski begitu pedagang juga tetap sangat bergantung pada keberadaan Matahari.

Soni, panggilan akrab Hadi Santoso menegaskan, bahwa revitalisasi PBM harus dilakukan secara menyeluruh. Dan menurutnya, Wali Kota Malang Sutiaji ingin supaya pedagang nyaman dan aman berdagang di PBM. Ini akan menguntungkan pedagang. Karena itulah, pihaknya segera menemui Matahari Departmen Store sehingga rencana pemkot bisa berjalan dengan baik. Sebab tahun 2022 revitalisasi PBM akan dilakukan dengan anggaran Rp 125 miliar.

Soni juga berjanji akan melibatkan pedagang dalam mengambil keputusan. Karena itulah pihaknya meminta pedagang tidak resah dan mendukung rencana Pemkot Malang. ‘’Nanti kalau misalnya ada addendum, perubahannya seperti apa, itu pun akan kita libatkan panjenengan semua. Kita minta pertemuan seperti ini. Saya juga siap kok bertemu di lapangan,’’ yakin Soni menenangkan pedagang.

Kini bola ada di tangan dewan. Dan rasanya menarik kalau Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan PBM antara Pemkot Malang dan Matahari Departmen Store ini harus dipelototi oleh dewan, khususnya Komisi B DPRD Kota Malang. Betapa tidak, Ketua Komisi B Trio Agus Purwono adalah Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang. Sebagai ketua komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan, maka ini adalah tantangan sekaligus peluang emas.  

Akhir November 2020 lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan logo baru berbentuk lingkaran dengan dominasi warna putih dan oranye. Ada elemen dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus dengan tulisan warna hitam ‘PKS.’ Perubahan tersebut sangat mencolok, karena logo sebelumnya berbentuk kotak dengan dominasi warna hitam dan kuning.

Filosofi bentuk bulat yang dipakai melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Warna oranye melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan yang optimistis, dan semangat muda.

“Intinya, oranye itu pesan. Bersemangat melayani rakyat, lebih terbuka lebih hangat,’’ ungkap jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Malang saat bersilaturahmi ke Rumah Kita kantor New Malang Pos, Kamis (21/1) lalu.
Semangat ‘Bersemangat Melayani Rakyat’ bisa menjadi peluang untuk PKS memperjuangkan aspirasi pedagang PBM. Salah satunya adalah dengan mempelajari detail Perjanjian Kerja Sama pengelolaan PBM. Kemudian memberikan masukan dan solusi-solusi terbaik kepada Pemkot Malang. Sehingga menemukan win win solution.

Secara kelembagaan Komisi B DPRD Kota Malang memang bukan PKS. Tapi Trio Agus Purwono, sebagai figur ketua komisi, melekat unsur PKS-nya. Dan itu akan menjadi citra diri yang positif, baik sebagai anggota dewan, ketua komisi B sekaligus Sekretaris PKS Kota Malang, manakala bisa menggalang suara dan dukungan para dewan untuk membela kepentingan pedagang.

Di sinilah tantangan perjuangannya. Sebagai wakil rakyat, apakah Komisi B DPRD Kota Malang bisa menjadi ‘lawan’ bagi Pemkot Malang atau justru sebaliknya menjadi ‘mitra’ demi kepentingan masyarakat, khususnya pedagang PBM.

Sembari menanti itu Komisi B berjuang, lebih baik kita jalan-jalan ke Pasar Besar Malang dan melihat langsung kondisi terkini. Apalagi belakangan ini hujan terus mengguyur Kota Malang dan sekitarnya. Karena ini yang harus dilakukan semua stakeholder sebelum mengambil keputusan dan merencanakan revitalisasi Pasar Besar Malang. Komunikasi langsung dengan pedagang dan merasakan betul suasana PBM bisa menjadi tambahan energi dan semangat sekaligus data untuk memperjuangkan nasib pedagang. Sehingga apa yang diinginkan Wali Kota Malang, agar pedagang bisa berdagang dengan aman dan nyaman bisa terwujud dengan proses yang humanis dan guyub. Dan endingnya Walikota, Dewan dan Pedagang bahagia.

Saat melintasi lantai dua PBM itu, terdengar suara merdu Nissa Sabyan yang melantunkan Sapu Jagad, lagu baru Sabyan Gambus yang baru dirilis 13 Maret lalu. Semoga doa Wali Kota Malang dan semua pedagang PBM terkabul seperti makna lagu Sapu Jagat. Semoga kita semua bahagia.(*)