TEROKA, Babi Ngepet

4
new malang pos

Oleh Dhimam Abror Djuraid

Beberapa hari terakhir ini kasus babi ngepet lagi viral di Depok, Jawa Barat. Katanya ada orang yang hidup enak, makmur, dan kaya raya tanpa kerja, karena memelihara pesugihan babi ngepet. Lalu seseorang yang mengaku sebagai ustadz menangkap babi ngepet dan jadi tontonan banyak orang, lalu viral dimana-mana.

Babi ngepet ternyata rekayasa supaya si ustadz bisa ngetop. Ustadz gadungan itu sudah ditangkap polisi. Tapi kasus ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih percaya pada takhayul. Bukan hanya kelas bawah, kalangan kalangan kelas atas, mulai dari pengusaha sampai elite politik percaya kepada takhayul, klenik, dan mistik.

Babi ngepet itu wujud dari takhayul ekonomi, bagaimana bisa kaya tanpa kerja. Cukup memelihara babi ngepet, tuyul, atau Nyi Blorong, duit akan datang tanpa perlu kerja.

Itu adalah mazhab takhayul ekonomi primitif yang kuno tapi masih banyak pengikutnya. Ada juga mazhab takhayul ekonomi yang lebih canggih dan ilmiah yang sampai sekarang dipercaya oleh ahli ekonomi pintar di banyak negara dunia mulai dari Amerika sampai Indonesia.

Mazhab itu namanya mazhab ekonomi neo-liberal yang sekarang dianut oleh Amerika dan diikuti dengan khusyuk dan penuh takzim di Indonesia. Ekonomi neolib ini mirip dengan ekonomi babi ngepet karena sama-sama percaya pada kekuatan gaib. Bedanya, babi ngepet percaya kepada kekuatan gaib yang muncul dari daya klenik dan mistis, sedangkan neolib percaya kepada kekuatan tangan gaib yang disebut the invisible hand.

Mekanisme ajaib babi ngepet tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Mekanisme ajaib tangan gaib, katanya, bisa dijelaskan secara ilmiah melalui hitung-hitungan deman and supply, hukum permintaan dan penawaran yang bekerja sendiri untuk menemukan keseimbangan pasar.

Meskipun bisa dijelaskan secara rasional tapi bentuk tangan gaib tetap tidak bisa dijelaskan secara rasional ilmiah. Takhayul artinya mengkhayal, percaya kepada sesuatu yang tidak pernah ada. The invisible hand yang menjadi inti ekonomi liberal adalah takhayul ekonomi modern karena tidak terlihat hasilnya tapi masih tetap dipercaya.

Ekonomi takhayul neolib ini sekarang menjajah dunia melalui globalisasi. Tiga lembaga internasional menjadi benteng utama neolib, yaitu Dana Moneter Internasional, IMF, Bank Dunia, dan WTO, Organisasi Perdagangan dunia.

Tiga lembaga itu yang sekarang didengar oleh Indonesia untuk menjadi panduan kebijakan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah kampiun ekonomi neolib yang selalu tawaduk kepada tiga bos besar itu.

Ekonom Rizal Ramli sering gemas dan jengkel terhadap berbagai kebijakan Sri Mulyani selama ini. Saking jengkelnya Rizal sampai menyebut Sri Mulyani sebagai SPG, sales promotion girl, bagi IMF.

Keputusan terbaru yang diambil Sri Mulyani menyunat THR (Tunjangan Hari Raya) bagi pegawai negeri menyulut protes dan kemarahan besar. Ribuan pegawai negeri melakukan demonstrasi digital dengan mengirimkan petisi menentang keputusan itu.

Bonus tahunan yang biasanya diharapkan oleh para ASN untuk berlebaran tahun ini hilang. Alasannya untuk pengiritan. Padahal, kata para pemrotes, Srimulyani baru saja bagi-bagi bonus gede untuk pegawai pajak di lingkungan Departemen Keuangan. Dari mana duitnya, itu yang dimasalahkan.

Kritik tajam Rizal Ramli kepada Sri Mulyani sudah berkali-kali dilakukan. Rizal melihat bahwa Sri Mulyani adalah representasi dari ekonom neo-liberal garis keras. Kalau di politik ada kelompok ekstremis dan fundamentalis yang biasanya dikaitkan dengan terorisme, maka di ekonomi pun juga ada mazhab fundamentalisme dan ekstremisme.

Para penganut paham neolib ekonomi ini bisa dimasukkan dalam kategori fundamentalis, karena keyakinannya yang keras kepala terhadap kebebasan pasar. Mungkin para fundamentalis ini bisa dimasukkan juga dalam kategori teroris ekonomi karena tindakannya bisa merusak dan menghancurkan jutaan orang.

Beberapa waktu yang lalu Sri Mulyani melakukan pertemuan daring dengan IMF dan Bank Dunia. Sri mengeluh soal kondisi ekonomi Indonesia yang megap-megap karena pandemi. Tidak lupa juga Sri wadul soal utang Indonesia yang sudah menggunung sampai Rp 7 triliun dan tidak tahu bagaimana cara untuk bayar utang itu.

Makin tahun bukannya makin turun tapi makin menumpuk. Jadi, kalau pemerintah bilang kondisi ekonomi naik, maka yang naik adalah jumlahnya utangnya, yang naik adalah biaya hidup, yang naik adalah penderitaan rakyat. Satu-satunya yang menurun adalah kemiskinan, menurun dari bapak ke anak dan cucu.

Penghentian bantuan sosial Rp 300 ribu bagi korban pandemi mulai Mei ini menjadi paku pada peti mati yang menjadi paket komplet hidup rekasa. Alasannya pemerintah melihat April ini ekonomi sudah membaik. Mungkin yang dimaksud membaik untuk 1 persen crazy rich dan para oligark yang menerima garongan uang korupsi dana bansos.

Tri Rismaharini, mensos baru, tidak punya terobosan apa-apa selain kelayapan masuk sungai dan menyeting gelandangan masuk Jl Sudirman. Penghentian paket bansos ini akan menjadi tes bagi kemampuan Risma memahami anggaran. Risma mewarisi kepemimpinan Juliari Batubara, teman separtainya, yang menggarong dan membagi-bagi korupsi untuk para dewa dan sang madame.

Bersamaan dengan pemotongan dan penyunatan itu pemerintah mengumumkan paket pajak nol bagi pembelian mobil baru. Tujuannya mendorong daya beli masyarakat supaya belanja lebih banyak. Uang dari masyarakat ini diharapkan jadi mesin yang mendorong roda ekonomi yang sekarang macet. Alih-alih mengajak masyarakat hidup prihatin dan hemat malah mendorong masyarakat hidup boros.

Itulah model ekonomi neolib yang lepas tangan, peran pemerintah kalau bisa dihilangkan sama sekali sampai nol. Sebaliknya swasta diberi peran sebesar-besarnya. Jalan tol, bandara, pelabuhan, infrastruktur, perbankan, apa saja diswastakan.

Tugas negara dalam konstitusi adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Orang miskin dan rakyat telantar tidak boleh dibiarkan begitu saja menjadi korban persaingan pasar bebas. Pemerintah di daerah, mulai dari level provinsi sampai kabupaten kota harus mengambil inisiatif untuk membikin jaring pengaman agar rakyat tidak selalu menjadi korban kebijakan ekonomi liberal ala babi ngepet itu.(*)