Tarung Digital di Jagat Politik (1)

12
referensi
Agus Sudibyo

Judul Buku: Tarung Digital; Propaganda Komputasional di Berbagai Negara

NewMalangPos – Buku ini merupakan sekuel dari buku Agus Sudibyo sebelumnya, ‘’Tarung Digital; Pembebasan dan Penguasaan’’ yang terbit pada 2019. Pada buku  ini, Agus Sudibyo yang sekarang menjadi anggota Dewan Pers periode 2019-2022 melakukan ‘demitologi’ atas klaim-klaim yang selama ini lekat dengan media sosial (medsos), mesin pencari atau situs e-commerce.

Agus mengungkapkan bahwa medsos bukan semata-mata sarana interaksi sosial, melainkan juga sarana komodifikasi, komersialisasi, bahkan sarana surveillance.

Di satu sisi manusia merasakan kebebasan karena media sosial, tetapi pada sisi lain manusia jatuh dalam pengawasan ala Big Brother dalam novel ‘’Nineteen Eighty Four’’ George Orwell.

Tidak ada yang benar-benar gratis dari semua layanan digital yang selama ini dinikmati pengguna internet, medsos, percakapan sosial, surat elektronik, mesin pencari, dan lain-lain. Diam-diam, semua data para pengguna medsos itu dikumpulkan menjadi big data yang mendatangkan keuntungan komersial besar.

Dalam buku pertama Agus menyoroti dampak platform media sosial terhadap media arus utama (mainstream). Platform mesin pencari atau media sosial telah memberikan cara baru yang lebih efektif dalam kerja jurnalistik dan pendistribusian berita, tapi di sisi lain juga menghadapkan para pengelola media jurnalistik pada iklim persaingan usaha media yang sangat timpang dan tidak sehat.

Para publisher media merasakan ketidakadilan, karena mesin pencari bisa mengambil berita-berita tanpa ikut memproduksi dan tanpa kesediaan untuk memberi kompensasi. Tetapi, pada sisi lain publisher menghadapi risiko hukum jika terjadi komplain dari narasumber atau pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

Sampai sekarang masih terjadi tarik-menarik yang alot antara platform media sosial itu dengan para publisher. Di Eropa sudah tercapai kesepakatan untuk mengatur kompensasi dari platform media sosial kepada publisher. Di Australia dua pihak saling bersikukuh terhadap haknya sampai terjadi aksi saling boikot. Di negara-negara lain umumnya platform media sosial lebih digdaya dan bisa mendikte publisher, yang dalam praktiknya masih bergantung kepada platform untuk mendistribusi dan mengamplifikasi informasi kepada audiens.

Buku sekuel kedua menyoroti penggunaan teknologi internet dalam pertarungan politik di berbagai negara. Yang menjadi sorotan utama adalah perang propaganda komputasional yang terjadi pada pemilihan presiden di Amerika Serikat pada 2016 yang menghadapkan Donald Trump dengan Hillary Clinton. Trump dianggap mendapatkan dukungan perang komputasional dari Rusia dan akhirnya bisa mengalahkan Clinton.

Pengamat komunikasi publik Sony Subrata yang menulis kata pengantar, menyebutkan bahwa penggunaan teknologi internet dan platform media sosial sekarang ini bisa menimbulkan masalah serius bagi tatanan demokrasi sebuah negara bila salah dalam penggunaannya. Namun di sisi lain, media sosial juga bisa memiliki dampak positif jika digunakan dengan bijaksana.

Propaganda komputasional telah menjadi sebuah fenomena global. Propaganda yang membenarkan muslihat, manipulasi, dan penyebaran kebencian itu telah terjadi di berbagai negara. Karena itu, propaganda komputasional perlu diwaspadai keberadaannya di Indonesia. Menurut Sony, saat ini perlu dibangun kewaspadaan publik terhadap praktik propaganda komputasional yang lazimnya mengiringi momentum pemilihan umum atau suksesi kepemimpinan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia bisa lebih berhati-hati terhadap segala rupa informasi yang beredar di ranah digital atau medsos, serta lebih rasional dan penuh perhitungan dalam menentukan pilihan politik.

Masyarakat juga harus berusaha menghindarkan diri dari penggunaan internet yang merugikan atau membahayakan kehidupan bersama maupun pribadi. Faktor kuncinya adalah melakukan gerakan literasi untuk mendorong pemahaman publik dampak positif dan negatif dunia digital.
Walaupun banyak informasi positif yang bisa disebarkan melalui kanal-kanal media sosial, tetapi informasi yang setengah benar, informasi benar yang dicampur dengan yang tidak benar, ataupun informasi yang sama sekali tidak benar, juga dengan mudah dan cepat dapat disebarkan melalui kanal-kanal medsos. Karena itu, pemerintah perlu terjun melalui edukasi dan sosialisasi agar masyarakat Indonesia bisa terhindar dari hal-hal negatif.(dhimam abror Djuraid/bersambung)