Tantangan Berat Tingkatkan Partisipasi Pemilih

NEW MALANG POS – KPU Kabupaten Malang menghadapi sejumlah tantangan saat menyelenggarakan Pilkada 2020. Selain dibayangi Covid-19, lembaga penyelenggara Pemilu ini juga harus meningkatkan

partisipasi pemilih. Namun dengan partisipasi semua pihak, maka upaya membangun kesadaran pemilih tetap dilakukan maksimal.

Analis politik Dr Nuruddin Hady SH MH membeber hasil penelitiannya tentang partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Malang. Angka partisipasi pemilih dalam Pilbup Malang tiga periode terakhir kata Nuruddin, tak tinggi.

Pada Pilkada tahun 2005, kata di, partisipasi pemilih 63 persen. Tahun 2010 partisipasi pemilih 60 persen, atau menurun tiga persen dari pemilihan sebelumnya.  Pilkada 2015 juga begitu, bahkan partisipasi pemilih makin turun hingga 58,38 persen.

“Ini menjadi tantangan KPU Kabupaten Malang, selain masalah kerawanan selama tahapan Pilkada juga meningkatkan partisipasi pemilih,’’ ungkap Nuruddin dalam diskusi di Rumah Kita.

Dosen Universitas Negeri Malang (UM) ini mengatakan, Pilkada tahun ini merupakan pesta demokrasi yang butuh kerja keras. “Dibutuhkan koordinasi yang matang, dan harus memiliki strategi. Karena dalam kondisi normal saja jumlah partisipasi pemilih rendah dan cenderung menurun, sedangkan saat ini pelaksanaan Pilkada terjadi di massa pandemi Covid-19,’’ urainya.

Baca Juga :  Alhamdulillah, Sudah 30 Warung Bergabung

Nuruddin memang memberi perhatian serius terhadap Pilkada. Apalagi selain sebagai akademisi, mantan aktivis ini berpengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu. Ia pernah menjadi komisioner KPU Kota Malang dan juga mantan Panwaslu (sekarang Bawaslu, red) Kota Malang.
Dia juga membeber tingkat kerawanan Pilkada Kabupaten Malang lebih tinggi. Itu seiring peserta Pilbup yang hanya diikuti dua kontestan.

“Ini menjadi tugas berat KPU dan Bawaslu untuk melakukan pemetaan terkait kerawanan Pilkada,’’ ungkapnya. Netralitas penyelenggara pemilu harus betul-betul ditunjukkan. Tidak terkecuali petugas pengamanan Pilkada juga harus netral.

Sementara untuk aturan yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkada dikatakan Nuruddin, KPU harus tegas . Yaitu aturan mana yang dipakai. Dia berharap, KPU belajar dari ang terjadi sebelum-sebelumnya.  “Protes yang sudah terjadi, harus diantisipasi. KPU harus bisa memberikan penjelasan kepada calon peserta pemilu, terutama tentang aturan yang diterapkan,’’ urainya.

Baca Juga :  Vaksinator Malang Raya Siaga

Soal aturan, menurut Nuruddin, PKPU No 6 tahun 2020 saat ini sudah digunakan. Aturan ini khusus dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19. “Untuk pelaksanaannya harus ada komitmen. Termasuk apakah kampanye terbuka itu dapat dilakukan secara daring atau tidak,” kata dia. “Kalaupun ada rapat umum terbuka, protokol kesehatan harus betul-betul  diterapkan. Semua peserta yang hadir harus menggunakan masker. Termasuk pasangan calon ataupun tim pemenangan,’’ sambungnya.

Nuruddin punya pendapat tersendiri tentang pelaksanaan Pilbup Malang di era pandemi. Salah satu contohnya, dia sempat mengatakan foto pasangan calon menggunakan masker. Ini sebagai contoh sekaligus edukasi terhadap masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Kan tidak perlu ditakutkan, pasangan calonnya kan berbeda. Satu perempuan satu laki-laki,’’ katanya.

Pendapat Nuruddin terkait foto pasangan calon bermasker ditanggapi Ketua Tim Pemenangan Sandi, Hari Sasongko. “Sekalian di surat suara juga fotonya pakai masker,’’ timpalnya.

Baca Juga :  Covid-19 Meningkat, Perangkat Desa Sekarpuro Rapatkan Barisan

Kabag Ops Polres Malang AKP Hegy Renata mengatakan, pihaknya siap mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada. Terutama pengamanan. Untuk Pilkada Kabupaten Malang,  Polres Malang akan mengerahkan 2/3 kekuatan, dan dibantu jajaran TNI.

“Total anggota yang disiapkan untuk pengamanan sebanyak 891 personel. Sesuai domain kami,  dukungan pengamanan ini dimulai sejak awal tahapan sampai akhir pelaksananaan Pilkada,’’ ungkapnya. 

Namun demikian Hegy juga mengatakan, agar semua yang terlibat dalam Pilkada mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Karena pelaksanaan Pilkada ini dilakukan di massa pandemi maka protokol kesehatan menjadi prioritas,” tandasnya.

Protokol kesehatan yang  diterapkan, tambah Hegy harus mengacu pada Inpres No 6 tahun 2020.

Pilkada di masa pandemi memang masih baru, sehingga perlu penanganan khusus. Karena itu semuanya harus hati-hati, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Kami tidak hanya sebagai petugas keamanan. Tapi juga memberikan saran. Kami berharap, pelaksanaan Pilkada ini sukses, aman, lancar dan sehat,’’ tandasnya. (ira/van/habis)