Idea SYARAT KETUA UMUM KEWENANGAN KELOLA ANGGARAN BERPOTENSI BATALKAN BERSATUNYA PERADI

SYARAT KETUA UMUM KEWENANGAN KELOLA ANGGARAN BERPOTENSI BATALKAN BERSATUNYA PERADI

NewMalangPos – RENCANA bersatunya Perhimpunan Advokat Indonesia ( Peradi ) melalui Musyawarah Nasional ( Munas ) bersama tiga (3) Peradi sudah pernah di inisiasi oleh Junifer Girsang Ketua Umum Peradi Suara Advokat Indonesia ( SAI ) dan Luhut MP Pangaribuan ( LMPP ) Ketua Umum Peradi Rumah Bersama Advokat ( RBA ) beberapa waktu lalu.

Jauh sebelum surat yang di sampaikan oleh Peradi pimpinan Otto Hasibuan kepada Juniver Girsang Ketum Peradi SAI dan Luhut MP Pangaribuan Ketum Peradi RBA tentang ajakan Munas bersama, pada kesempatan tertentu tahun 2017 Juniver Girsang Ketua Umum Peradi SAI menginginkan agar hanya ada satu Peradi dari tiga Peradi untuk bisa kembali bersatu setelah lama setelah lama terpecah menjadi tiga organisasi Peradi.

Juniver Girsang, mengusulkan beberapa syarat antara lain tiga Peradi akan mengadakan Munas bersama dengan sistem one man one vote. Selain itu, Juniver Girsang mengusulkan syarat yaitu siapapun yang pernah menjadi ketua di salah satu Peradi tidak boleh kembali mencalonkan diri dan siapapun yang terpilih harus bisa diterima semua pihak secara legowo serta didukung.

Luhut MP Pangaribuan mengusulkan pula syarat Munas selain para Ketua Umum ( tiga peradi ) saat ini tidak boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum berlaku pula pada kepengurusan semasa konflik tidak berhak lagi untuk menjadi pengurus dan agar diserahkan kepada pengurus yang baru.

Rencana Munas Bersama yang di usulkan oleh Juniver Girsang Ketum Peradi dan Luhut MP Pangaribuan Ketum Peradi RBA dengan beberapa syarat tersebut pernah di tawarkan lagi oleh Luhut MP Pangaribuan kepada DPN Peradi saat bersengketa di Pengadilan, namun ditolak. Tidak putus asa, rencana Munas Bersama tersebut disampaikan lagi oleh Luhut MP Pangaribuan saat Tim 9 berunding pasca Surat Pernyataan 25 Februari 2020 di mana masing-masing kubu Peradi menandatangani kesepakatan yang berisi kesediaan untuk bersatu kembali namun lagi -lagi di tolak.

Surat Pernyataan Tanggal 25 Februari 2020 tidak ujug-ujug di tandatangani, karena menunggu lama dan tidak ada kejelasan, Juniver Girsang meminta petunjuk dari pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukham dan Menkumham hingga akhirnya berujung lahirlah Surat Pernyataan 25 Februari 2020 di mana masing-masing kubu dari tiga Peradi menandatangani kesepakatan yang berisi kesediaan untuk bersatu kembali.

Namun kini, surat yang diteken Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan pada 12 Agustus 2021 salah satunya mengusulkan bahwa karena Munas tidak menggunakan anggaran dasar Peradi yang ada tetapi menggunakan kesepakatan bersama maka setiap Peradi dari 3 (tiga ) Peradi yang ada dapat mengajukan hanya satu calon yang dianggap terbaik untuk dipilih dalam munas tersebut.

Usulan tersebut secara terang dan terbuka Peradi Pimpinan Otto Hasibuan ada kekhawatiran tertentu sehingga mengabaikan usulan – usulan Ketum Peradi SAI Juniver Girsang dan Ketum Peradi RBA Luhut MP Pangaribuan yang mengusulkan syarat Munas adalah masing – masing Ketum Peradi tidak boleh mencalonkan diri dan kepengurusan semasa konflik tidak berhak lagi untuk menjadi pengurus dan agar diserahkan kepada pengurus yang baru. Di khawatirkan usulan Peradi Otto Hasibuan tersebut berpotensi menghambat proses bahkan membatalkan rencana Munas yang bakal digelar dengan biaya yang ditanggung oleh tiga Peradi.

Usulan – usulan syarat Munas Bersama yang disampaikan oleh Ketum Peradi SAI Juniver Girsang dan Ketum RBA Luhut MP Pangaribuan berkali -kali beberapa waktu lalu bukan tanpa sebab, kedua Ketua Umum Organisasi Advokat terbesar di Indonesia tersebut mewakili suara ribuan Advokat Peradi dibawah kepemimpinan masing – masing dimana anggota organisasi Advokat tersebut bernaung, hal itu diduga tidak terlepas dari tidak setujuhnya anggota tentang kewenangan pengelolaan dana organisasi bermiliar – miliar sejak awal berdiri yang di dapat dari Pendidikan Khusus Profesi Advokat ( PKPA ), Ujian Profesi Advokat ( UPA ), Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang dikelolah terpusat.

Terbukti, setelah terpecah, kewenangan pengelolaan dana organisasi terpusat model baru dengan  prosentase terbaru dilaksanakan oleh Organisasi Advokat Peradi SAI Pimpinan Juniver Girsang dimana pengelolaan dana PKPA, UPA, Sumpah dan KTPA dikelolah dan di percayakan penuh kepada Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) masing – masing daerah Se-Indonesia dengan prosentase yaitu 10 % ( sepuluh persen ) pendapatan Bruto disetor ke Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Advokat dan 90 % ( sembilan puluh persen ) bruto, dikelolah DPC masing -masing.

Jika kewenangan pengelolaan dana organisasi terpusat model baru dengan prosentase yang telah dilaksanakan oleh Peradi SAI menjadi prioritas dan syarat sebagai KETUM PERADI kedepan penulis yakin tidak akan lagi Organisasi Advokat yang Officium Nobile sekelas Peradi ini terpecah – pecah kembali. Terbukti, pengelolaan dana Organisasi Advokat model Peradi SAI mampu menghidupi DPC masing – masing Se- Indonesia dengan baik.

Besar harapan kami, Peradi Otto Hasibuan mampu mengakomodir usulan – usulan syarat calon Ketua Umum Peradi yang diminta oleh Ketum Peradi SAI Juniver Girsang dan Peradi RBA Luhut MP Pangaribuan untuk kepentingan organisasi Advokat Peradi kedepan agar lebih baik. Banyak Advokat di Indonesia ini yang mampu menjadi Ketua Umum dan mampu mengelolah dana organisasi secara profesional yang mampu menjawab Suara Advokat Indonesia.(*)

Exit mobile version