SMK PUSAT KEUNGGULAN: STRATEGI MENJAWAB KEBUTUHAN DUNIA KERJA

NewMalangPos – Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan rapat terbatas tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi menyatakan, “Kita harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi sebuah tenaga kerja yang terdidik dan terampil.”

Pernyataan Presiden ini mengisyaratkan bahwa tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil harus dapat dihasilkan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi atau kejuruan. Akan tetapi, kemudian kita dibuat kaget dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa proporsi pengangguran terbesar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebesar 9,84 persen.

Kenyataan ini lantas mendorong Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM. Inpres ini mengamanahkan kepada pemerintah untuk melakukan perombakan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan vokasi agar dapat memenuhi permintaan industri terhadap SDM yang terampil dan berkualitas.

Maka segera Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyusun Peta Jalan Pengembangan SMK agar link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Untuk itu ditunjuk 125 SMK dari seluruh Indonesia yang memiliki bidang keahlian sesuai prioritas pembangunan nasional yaitu industri kreatif, pariwisata, pertanian dan kemaritiman. Serta 94 SMK bidang keahlian lain yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Empat sektor unggulan nasional tersebut diproyeksikan akan menyerap sejumlah besar tenaga kerja. Kunci kesuksesan revitalisasi adalah kesesuai dan keterkaitan SMK dengan DUDI.

Berikutnya, masih dalam rangkaian merevitalisasi SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkolaborasikan antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha untuk menciptakan praktik Center of Excellence (CoE). Ditunjuk 476 SMK di seluruh Indonesia. Selain itu, sebanyak 800 Kepala Sekolah diberikan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas leadershipnya. Karena kunci keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam mengelolanya.

Baca Juga :  SEJATINYA PEMIMPIN DI TENGAH PANDEMI

Tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bermaksud mempertajam program ini agar lebih riil dalam implementasinya. Maka diluncurkan program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Secara konseptual program ini sama dengan dua program sebelumnya, bahkan merupakan program lanjutan dari revitalisasi SMK dan SMK CoE.

SMK PK ini diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif dalam pembenahan kondisi SMK dan menjawab kebutuhan dunia kerja. Selama ini terdapat kesenjangan antara lulusan SMK dengan kebutuhan dunia industri. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMK ternyata belum dapat memenuhi standar kompetensi yang diharapkan oleh dunia industri.

Banyak lulusan SMK yang tidak dapat diserap industri karena tidak “match” dengan kompetensi yang mereka butuhkan. Demikian pula bila dilihat dari sisi soft skill yang menurut industri dianggap masih rendah.

Melalui program SMK PK ini diharapkan terjadi “pernikahan masal” antara SMK dengan dunia industri yang melahirkan link and super match. Bagaimana SMK dan industri – meminjam istilah Dirjend Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto – menyusun menu dan masak bersama untuk menghasilkan masakan yang sesuai selera dan dapat dinikmati industri.

Baca Juga :  Kiat Mendampingi Orang Tua Hebat

Dalam program SMK PK dikenal dengan formula 8+i link and match. Yaitu bagaimana industri terlibat dalam segala aspek penyelenggaraan pendidikan vokasi. Jadi tidak hanya sebatas hitam di atas putih atau penyusunan MOU semata.

Konsep 8+i yang dimaksud adalah, pertama: SMK dan industri duduk bersama untuk sinkronisasi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri. Hal ini mengandung maksud, kurikulum SMK disandingkan dengan kebutuhan kompetensi kerja di industri.

Kompetensi yang dibutuhkan industri diberikan porsi yang besar, kompetensi yang belum ada ditambahkan, yang tidak terlalu dibutuhkan dapat dikurangi bahkan mungkin bisa dihilangkan. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di SMK berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kompetensi di industri.            Kedua, pembelajaran berbasis project riil dunia kerja, project based learning (PBL). Yaitu bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan di SMK menghasilkan produk sebagaimana yang dihasilkan industri. Bisa juga produk yang dihasilkan siswa SMK merupakan pesanan dari industri.

Ketiga, untuk kompetensi tertentu yang tidak dikuasai guru produktif, mengundang guru dari industri yang dipandang lebih expert. Kehadiran guru industri bisa sampai 50 jam pelajaran dalam satu minggu. Hal ini agar siswa memperoleh ilmu dari ahlinya.

Keempat, Praktik Kerja Lapangan bagi siswa SMK di industri. Ini merupakan kesempatan bagi industri “mencicipi” menu yang sudah dimasak bersama, sudah sesuai atau masih perlu ditambah bumbunya. Kelima, uji sertifikasi kompetensi oleh industri. Siswa yang dinyatakan kompeten oleh industri sudah siap dinikmati industri setelah lulus nanti.

Baca Juga :  Menjadi ‘Guru Digital’

Keenam, update teknologi dan pelatihan bagi guru/ instruktur yang dilaksanakan di dan oleh industri. Langkah ini bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan antara kemajuan teknologi di industri dengan pengetahuan yang dimiliki dan diajarkan oleh guru.

Ketujuh, SMK bersama industri melakukan pembelajaran dalam bentuk teaching factory (tefa). Tefa ini dibuat berdasarkan riset kebutuhan dunia industri dan masyarakat. Sehingga SMK dapat memiliki “industri” sendiri yang pengelolaannya standar industri sekaligus digunakan tempat belajar bagi siswa. Kedelapan, langkah kesatu sampai ketujuh akan lebih sempurna manakala ada komitmen industri mengambil lulusan SMK bagian tenaga kerja di industri.

Program besar Dirjend Pendidikan Vokasi bukan sesuatu yang ringan dan mudah. Karena SMK-SMK yang telah dipilih harus dapat merubah pola pikir mereka. Pola pikir top managemen tidak hanya berfungsi sebagai kepala sekolah tetapi juga sebagai Chief Executive Officer, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa dan semua yang terlibat dalam proses pembelajaran di SMK siap menjadikan dirinya sebagai pusat keunggulan.

Sejatinya program ini berfokus kepada pengembangan SDM yang berbasis industri 4.0. Proyek besar yang menguras dana APBN miliaran rupiah ini akan menjadi sia-sia manakala hanya dijalankan secara administratif sebagai sebuah program bantuan pemerintah, tetapi tidak dibarengi perubahan-perubahan besar oleh SMK yang dipilih serta kontribusi yang nyata pihak dunia industri dan dunia kerja.(*)

Pilihan Pembaca