Sidang Korupsi Bupati Nganjuk Nonaktif, Tim Baperjakat Tak Terlibat Mutasi

Sidang dugaan jual beli jabatan yang menyeret Bupati Nganjuk non aktif, Novi Rahman Hidayat menjadi terdakwa kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. (Foto: Sindonews/Lukman Hakim).

SURABAYA, NewMalangPos – Bupati Nganjuk Nonaktif Novi Rahman Hidayat ternyata tak pernah melibatkan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) dalam hal mutasi pegawai. Fakta tersebut baru  terungkap dalam sidang lanjutan kasus perkara jual beli jabatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (27/9/2021). 

Dilansir dari Inews Selasa, (28/9) pada sidang tersebut salah seorang saksi, Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk, Mokhamad Yasin menyatakan tim Baperjakat tak ikut dilibatkan dalam proses mutasi promosi pejabat eselon 3 dan 4. “Kami tidak dilibatkan,” ucap Sekda Nganjuk Mokhamad Yasin ketika bersaksi untuk terdakwa Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat dan terdakwa lainnya.

Pengakuan sama juga disampaikan Inspektur Nganjuk Fadjar Judiono. Dia mengaku tak pernah tahu proses mutasi karena tidak dilibatkan. Adam mengaku hanya diberitahu oleh bawahannya yaitu Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Nganjuk yang juga menjabat Sekretaris Tim Penilai Mutasi Promosi. “Saya diberitahu kalau mau ada pelantikan. Saya gak tau nama-namanya,” katanya. 

Kesaksian sama juga disampaikan Fajar Judiono. Bahkan, sejak dia menjabat Plt Kepala Inspektorat Nganjuk pada Desember 2020 hingga Maret 2021 tidak pernah dilibatkan. Begitu pun saat dia sudah ditetapkan sebagai pejabat definitif Inspektorat sejak 1 April 2021 hingga terjadi kasus operasi tangkap tangan terhadap bupati dan pejabat lainnya.

Baca Juga :  Ratusan Jurnalis Minta Polisi Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Wartawan Tempo

“BAP mutasi promosi disodorkan setelah pelantikan untuk ditandatangani,” katanya

Diketahui, pada sidang lanjutan tersebut, JPU menghadiskan lima orang saksi. Mereka yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk Adam Muharto, Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Mokhamad Yasin dan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Fadjar Judiono. Sedangkan dua saksi lainnya dari Bareskrim Polri yakni Iptu Baharudin dan Ipda Ray Virdona. 

Pada keterangannya, Iptu Baharudin menyatakan dia mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan jual beli jabatan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan Iptu Baharudin beserta tim, didapati adanya upaya pengumpulan uang dari sejumlah kepala desa yang diduga akan diserahkan ke Bupati Ngajuk. 

Tercatat ada lima kepala desa (kades) yang sudah mengumpulkan uang masing-masing Rp2 juta untuk diserahkan ke Camat Pace Dupriono. Kelima kepala desa tersebut yakni Jumali Kades Doho, Sadiko Kades Sanan, Darmadi Kades Bodor, Ali Mukarom Kades Banaran dan Sugeng Purnomo Kades Kapenjen. 

Baca Juga :  BMKG: Beberapa Daerah Jatim Masih Hujan Merata, Waspada Potensi Banjir

Kelima orang kades ini menyerahkan uang ke Jumali dan selanjutnya diserahkan ke Camat Pace Dupriono. Namun, belum sempat uang tersebut diserahkan ke Camat Dupriono, Jumali sudah tertangkap oleh petugas.

Dari keterangan Jumali ketika diperiksa, uang Rp10 juta tersebut akan diserahkan ke Camat Dupriono yang selanjutnya akan diberikan ke Novi. Selain uang Rp10 juta, polisi juga menyita uang Rp1 juta yang diperuntukan untuk uang transport, sehingga total uang yang disita dari Jumali sebesar Rp11 juta.

Usai menangkap Jumali ini kemudian polisi langsung mengamankan Bupati Novi yang sedang berada di luar rumah dinas. Saksi juga mengakui bahwa uang Rp11 juta tersebut tidak disita dari tangan Bupati Novi.

Lebih lanjut saksi menyatakan, saat melakukan penggeledahan ke rumah Bupati Novi, petugas menemukan brangkas yang berisi uang sekitar Rp647 juta. Namun, uang tersebut tidak bisa dijelaskan uang dari mana karena tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Bupati Novi.

Kuasa Hukum Terdakwa Bupati Nganjuk non aktif, Novi Rahman Hidayat, Ari Hans Simaela berharap dalam keterangan saksi selanjutnya semakin menguak tabir dari kegiatan operasi tangkap tangan yang dianggap janggal. Sebab dengan OTT  yang dilakukan oleh tim gabungan KPK dan Mabes  Polri hanya menyita Rp11 juta. Itu pun tidak disita dari tangan Novi secara langsung.

Baca Juga :  Setahun, Harta Kekayaan Khofifah Naik Rp 2,3 M

“Jadi terkuak dalam fakta persidangan bahwa memang barang bukti Rp11 juta itu tidak disita dari klien kami. Jadi keterlibatan Bupati Novi ini hanya pengakuan saja dari Jumali. Faktanya uang itu akan diberikan ke camat Dupriono bukan Bupati Novi. Maka jadi tanda tanya besar. Apa benar Bupati Nganjuk menerima suap dari jual beli jabatan?,” ujar Ari.

Terkait adanya uang Rp647 juta, Ari menyebut memang tidak ada yang bisa menjelaskan uang itu dari mana kecuali Novi karena memang Fakta bahwa uang tersebut uang pribadi Novi yang notabenenya merupakan seorang pengusaha yang sukses di Nganjuk.  Warga Nganjuk Dihebohkan Munculnya Air Panas di Area Sawah

“Sekarang dalam brankas ada uang ratusan juta dan itu uang pribadi Novi. Masa iya seorang Bupati menerima uang jual beli jabatan seperti yang didakwakan senilai Rp10 juta?,” ucap Ari.

(Ihya Ulumuddin/inews/mg9/mar/nmp)

artikel Pilihan