Setop Tebang Pilih Tindak Bando

NEW MALANG POS – Pemkot Malang didesak menertibkan semua media reklame bando. Sebab masih ada reklame nampang di bando yang membentang di jalan.

Persoalan lambannya menertibkan media reklame itu juga terjadi di Kota Batu dan wilayah Kabupaten Malang.
Akibat belum ditertibkannya bando, kalangan pengusaha angkat bicara. Pemilik Jade Indopratama Rachmad Santoso menjelaskan selama ini pihaknya kooperatif taat aturan. Terutama media reklame berupa bando. Karena itulah ia meminta Pemkot Malang tidak tebang pilih.

“Saya sudah bongkar 12 lebih. Baru selesai bongkar yang di Jalan Kawi. Yang punyanya Surabaya (jasa advertising dari Surabaya) kok masih dibiarkan,” kata Rachmad saat dikonfirmasi mengenai kepemilikan media reklame bando miliknya.

Ia menjelaskan saat ini masih memiliki satu media reklame bando yang belum dibongkar. Yakni dikawasan Jalan Letjen Sutoyo, persisnya di perempatan Kaliurang. Dia mengatakan masih dalam proses pembongkaran karena membutuhkan waktu dan tenaga.
“Kami siap kok bongkar bersih. Asal tidak tebang pilih. Ayo semua bareng-bareng bongkar. Jangan ada yang dibiarin,” tegasnya.

Baca Juga :  Gubernur Khofifah Kocok Ulang 16 Kepala OPD

Rachmad mengungkapkan senjumlah bando reklame yang masih berdiri miliki pengusaha advertising asal Surabaya. Ia lalu menyebut seperti di Jalan A Yani, Jalan Letjen S Parman, di Jalan Letjen Sutoyo (depan Toko Avia) dan kawasan Jalan Soekarno-Hatta.

New Malang Pos sudah berusaha mengonfirmasi pengguna jasa media reklame bando di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Yakni resto khas makanan jepang, Kaizen. Hingga kemarin iklan tersebut masih dipasang. Manager Operasional Resto Kaizen Rifan Wiajaya tidak merespons upaya konfirmasi New Malang Pos. Pesan WhatsApp (WA) yang dikirim hanya dibaca saja.

Sebelumnya diberitakan New Malang Pos, Pemkot Malang memastikan tindak bando nakal yang masih bertengger di berbagai sudut kota. Pekan ini kembali panggil pemilik bando beriklan yang belum dibongkar pemasangnya.

Salah satu pemilik bando reklame yang dipanggil pekan ini yakni di Jalan JA Suprapto. Di bando itu terpasang reklame restoran makanan khas Jepang. Cara pemasangan reklame ini dianggap salah lantaran bando sudah dilarang sejak beberapa waktu lalu.
Koordinator Komisi A DPRD Kota Malang Rimzah meminta dinas terkait menindaklanjuti adanya iklan terpasang di media-media bando yang masih ada. Wakil Ketua DPRD Kota Malang ini mengingatkan tentang pasal 18 Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 tahun 2010.

Baca Juga :  Isu Tsunami Pantai Sepi, 1 Menit 60 Mobil Wisatawan Melintas di Batu

Dalam pasal tersebut melarang reklame yang membentang jalan atau reklame bando.
Meski begitu politisi Gerindra ini juga sudah mengetahui bahwa dinas terkait telah mulai melakukan penertiban. Akan tetapi terkait iklan yang masih terpasang, harus segera ditertibkan. Ia juga mengingatkan agar Pemkot Malang tidak boleh tebang pilih dalam melakukan penertiban.

“Kalau memang ada yang ngeyel ya harus diberi sanksi, karena reklame bando bisa mengganggu konsentrasi pengguna jalan. Aturan ini dibuat untuk menciptakan ketertiban umum,” tegasnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan mengingatkan agar pemkot dan instansi terkait tegas dalam menerapkan aturan. Menurut dia kendala penertiban reklame bando dapat diselesaiikan jika produk hukum yakni perda penyelenggaraan reklame Kota Malang selesai atau disahkan.

Baca Juga :  Kurang Sangar

“Nanti di perda yang baru (perubahan Perda No 4 tahun 2006) ada yang sudah diubah. Ancaman hukuman juga disesuaikan. Karena memang ada yang butuh penyesuaian dan bisa menegaskan lebih tupoksi Satpol PP agar bisa cepat mengeksekusi,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu penertiban reklame bando di Kota Batu cukup sulit dilakukan. Pasalnya Pemkot Batu belum memiliki perda turunan dari Peraturan Menteri PUPR 20/2010. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Batu, Tauchid Bhaswara Kawasa SH.

Pilihan Pembaca