Serapan Tiga SKPD Paling Rendah

4
BANSOS: Bantuan sosial sangat ditunggu oleh warga pra sejahtera di Kota Batu ditengah pandemi Covid-19 menjelang lebaran. (NMP/MUHAMMAD FIRMAN)

KOTA BATU – Belanja operasional dan modal di APBD Tahun 2021 Pemkot Batu masih rendah. Hingga 22 April lalu, untuk belanja di seluruh SKPD Pemkot Batu masih 9,5 persen atau Rp 103,3 miliar dari total anggaran belanja Rp 1 triliun.

Dari sekitar 41 SKPD tercatat, ada tiga perangkat daerah (PD) dengan serapan belanja sangat minim dibawah lima persen. Tiga PD tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 1,54 persen atau Rp 1 miliar dari total anggaran Rp 63,5 miliar.

Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 3,85 persen atau Rp 3,4 miliar dari total Rp 88,7 miliar. Serta Dinas Sosial yang masih 4,3 persen atau Rp 891 juta dari total Rp 22,1 miliar.
Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M mengatakan, rendahnya serapan di beberapa SKPD dikarenakan program-programnya masih dalam tahap lelang. Sehingga serapan di beberapa PD masih rendah.

“Ada beberapa PD yang serapannya masih rendah. Ini karenakan masih dalam proses lelang seperti pembangunan fisik hingga proses administrasi dan validasi data,” ujar Punjul kepada New Malang Pos, Minggu (2/5).

Misalnya di Dinsos, diungkapnya dalam waktu dekat sebelum lebaran berbagai program bantuan akan disalurkan. Meliputi bantuan Lansia senilai Rp 500 ribu per KK setiap bulan, penyaluran Bansos bagi 200 kelompok disabilitas Rp 500 per bulan. Serta pada 108 janda LVRI dan 44 veteran yang mendapat empat kali bantuan masing-masing nilainya Rp 1 juta.
“Sampai saat ini memang bantuan itu belum juga dikucurkan. Terutama bantuan bagi Lansia dan kelompok disabilitas. Ini tinggal penyaluran saja karena SK sudah diproses di bagian hukum,” bebernya.

Dijelaskan Kepala Dinsos Kota Batu, Ririk Mashuri bahwa keterlambatan penyaluran Bansos dikarenakan proses administrasi. Serta menunggu Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batu untuk proses penyaluran.
“Keterlambatan Bansos karena kami menunggu SK untuk lansia yang masih diproses di bagian hukum. Kami berharap sebelum lebaran sudah selesai dan pencairan akan langsung diberikan jadi satu selema empat bulan melalui Bank Jatim dengan setiap bulan mendapat Rp 500 ribu,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari meminta agar bantuan hibah oleh Dinsos segera didistribusikan. Mengingat bantuan tersebut sangat dibutuhkan bagi warga pra sejahtera yang secara langsung terdampak pandemi.
“Kami minta agar Dinsos dan SKPD terkait bisa segera menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan. Karena saat ini juga mendekati lebaran. Sehingga mereka yang telah memenuhi persyaratan penerima sangat membutuhkan bantuan tersebut,” bebernya.

Lebih lanjut, Khamim meminta dengan segera dilakukan pencairan bantuan, setidaknya daya beli masyarakat akan meningkat dan perekonomian untuk pemulihan pandemi bisa berjalan. (eri/aim)