Sengketa Lahan, Pemkot Digugat Warga Madyopuro

BUKTI BARU: H. Agung Mustofa didampingi kuasa hukumnya M. Khalid Ali, menunjukkan beberapa bukti surat yang diserahkan ke majelis hakim usai menjalani sidang.(NMP - M. REXY QOLBI A.)

MALANG, NewMalangPos – Warga RW 1 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang H. Agung Mustofa, 57 tahun menggugat Pemkot Malang. Gugatan itu terkait sengketa lahan di area dekat Velodrome Kelurahan Madyopuro Kedungkandang.

Sebelumnya, Agung mengaku tanah itu warisan dari orangtuanya di tahun 1995. Di tahun 2018, ia mengajukan program pengurusan sertifikat. Setelah pengukuran luas tanah, ternyata kuota sudah penuh.

“Pada Tahun 2020, pas saya mau mengurus lagi kok tau-tau sudah menjadi tanah Pemkot Malang. Akhirnya saya melakukan gugatan. Menurut Pemkot tanah tersebut telah dijual ke Perumas. Berdasarkan leter C, nama orang tua saya dicoret. Bukti orang tua saya menjual itu apa?,” ujarnya saat didampingi kuasa hukumya Dr. M. Khalid Ali, S.H, M.H.

Agung menyampaikan luas tanah yang digugat sekitar 3260 m². Dan itu semua merupakan tanah warisan dari orangtuanya itu.

Baca Juga :  Hoaks Vaksin Covid-19

Dr. M. Khalid Ali, SH, MH., menambahkan bahwa tanah tersebut awalnya tanah BDN (Bekas Dai Nippon). Kliennya memperoleh tanah tersebut dari hak waris orang tuanya, H. Maksum dan Hj. Chutobah.

“Tanah tersebut sebelum dijajah Jepang, adalah milik warga. Setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), warga pemilik asal diperkenankan untuk menguasai kembali. Oleh karena itu di buku desa masih atas nama warga masing-masing,” jelasnya Kamis, (24/6).

Hari ini, pihak penggugat sudah menambahkan enam bukti surat tambahan. Semuanya merupakan bukti otentik untuk meyakinkan majelis hakim.

Ia melanjutkan, keenam bukti surat itu, mulai dari dokumen sejarah pengusiran dan perampasan tanah pada zaman Djepang di Desa Sawojajar Lesanpuro – Madyopuro Kedungkandang. Dokumen keputusan rapat pemilik/ penggarap tanah sawah bekas lapangan terbang Sundeng, Kelurahan Madyopuro.

Baca Juga :  Jadwal Liga 1, Arema FC vs PSM Makassar

Selain itu, dokumen daftar pemilik/ penggarap tanah sawah. Rencana lokasi proyek perumnas Kelurahan Madyopuro bermaterei.

Sementara itu Khalid, satu bukti surat lagi adalah dokumen milik Soenardi, selaku penyewa lahan. Sehingga lengkap ada enam surat bukti yang diserahkan, usai ditambah berkas daftar pemilik ranah sawah.

“Ada lagi berkas daftar pemilik ranah sawah bekas BDN di wilayah RT 01 dan RT 05 di RW 01 Kelurahan Madyopuro, sesuai dengan aslinya,” sambungnya.

Bukti surat lainya tentang peryataan H. Agung Mustofa sesuai aslinya. Menyatakan, penggugat siap mencabut gugatan dengan syarat dan ketentuan yang tertuang di pernyataan tersebut.

“Saya akan cabut gugatan jika Pemkot Malang bisa membuktikan jika almarhum orang tua saya menerima uang dari penjualan itu,” oleh Khalid menirukan pernyataan Agung.

Baca Juga :  Warga Antre Panjang di Pabrik Isi Ulang Oksigen

Di sisi lain, Pemkot Malang menyebut bahwa tanah tersebut milik Pemkot. Berdasarkan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Kota Malang No 51.

Melalui Kepala Bagian hukum Pemerintah Kota Malang Suparno menerangkan, sengketa tersebut terkait objek tanah yang sudah bersertifikat.

“Tanah ini sudah bersertifikat milik Pemkot Malang. Diklaim oleh Pak Agung adalah tanahnya, sehingga melayangkan gugatan,” ujarnya.

Ia menambahkan memang ada ketidaksamaan informasi. Menurutnya tanah yang sudah bersertifikat luasnya 1441 m². Sedangkan versi penggugat tanah seluas 3260 m².

“Memang ada selisih luasan. Kami memiliki bukti sertifikat hak pakai. Lokasinya sesuai sertifikat no 51. Dulu pernah kita pasang patok, namun sekarang sudah tidak ada,” tutup Suparno. (rex/ley)