Sekolah Daring dan Ancaman Pornografi

NEW MALANG POS, Data terbaru dari survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPSI) menunjukkan bahwa anak-anak yang belajar daring/online, rentan terpapar pornografi. Survei di 34 provinsi dengan responden orang tua (14.169) dan anak (25.164) dilakukan tanggal 8-14 Juni 2020. Dari survei selama pandemi ini, sebanyak 79 persen anak diperbolehkan memakai gawai untuk belajar dan 71,3 persen di antaranya memiliiki gawai sendiri.

Di samping untuk belajar, anak-anak mengakui bahwa mereka memakai gawai juga untuk chatting (52 persen), menonton youtube (52 persen), mencari informasi (50 persen) dan menggunakan media sosial (42 persen). Sementara 22 persen dari total jumlah mereka ada sekitar 7 persen pernah menonton tayangan tak sopan. Bahkan 3 persennya (750 anak) pernah mengalami kekerasan di dunia maya.

Data lain ditunjukkan dari survei  End Child  Prostitution,  Child Pornography & Traficking of Children For Sexual Pusposes (ECPAT),  Indonesia. Selama Maret 2020, ditemukan 287 (dari 1.203) anak mengalami pengalaman buruk berinternet (teks tidak sopan/tak senonoh, gambar/video porno yang membuat tak nyaman, kiriman gambar/video yang menampilkan pornografi).

Dilematis

Data di atas tentu tidak menakut-nakuti, tetapi sebuah keniscayaan yang mengiringi dan menyertai pembelajaran daring yang “terpaksa” dilaksanakan karena pandemi. Pertanyaan kita, mengapa itu terjadi? Pertama, internet itu barang publik. Sebagaimana kita tahu proses pembelajaran era pandemi itu memanfaatkan internet dengan aplikasi tertentu. Aplikasi tertentu itu bisa didapatkan dengan mudah bahkan gratis. Sementara itu kecenderungan masyarakar kita senang dengan sesuatu yang gratis. Internet tidak akan bisa dilepaskan dengan muatan-muatan positif dan negatif. 

Baca Juga :  MENELISIK LEARNING LOSS DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sebagai barang publik internet mempunyai keduanya. Menjadi masalah karena muatan negatif menyertai niat baik (muatan positif) dalam proses pembelajaran di sekolah. Apakah kita bisa menghindar dari muatan negatif? Tidak mudah dilakukan. Karenanya, gawai yang dipegang anak-anak tersebut tidak serta merta bersih dari muatan nagatif tersebut. Muatan negatif  menjadi penumpang terselubung yang jelas akan ikut merusak niat baik pembelajaran daring.

Jadi, semakin kita memanfaatkan barang publik seperti internet maka terpapar muatan negatif akan semakin besar. Ini hampir sama dengan kasus seseorang tidak akan terpapar informasi hoax jika seseorang tidak memanfaatkan internet, terutama sekali akses dari media sosial.

Kedua, internet sebuah dilema. Apakah jika internet mempunyai muatan negatif serta merta melarang internet? Tentu ini dilematis. Tak mudah untuk melakukan hal itu. Internet sebagaimana saya sebutkan di atas itu barang publik. Artinya, masyarakat secara bebas menggunakan sejauh mereka mampu mengaksesnya.

Katakanlah negara melarang internet, atau setidaknya informasi pornografi. Negara akan kena tuduh menghambat kebebasan mendapatkan informasi. Sementara hak mendapatkan informasi itu dijamin dalam undang-undang. Karena dalam undang-undang tidak disebutkan secara spesifik apakah jenis yang dilarang. Intinya, jika negara melarang atau menghambat penyebaran informasi pada masyarakat itu melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi.

Baca Juga :  Vaksinasi Moral Bermedia Sosial

Peran Negara

Ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk menekan dampak muatan negatif dari pornografi  internet, terutama sekali saat kebijakan pembelajaran daring. Pertama, tergantung pada individu masing-masing. Misalnya, dampak negatif pornografi tidak akan berdampak buruk jika anak-anak sekolah tidak melihat segala bentuk tayangan/gambar yang terindikasi pornografi. Masalahnya, apakah itu mudah dilakukan?

Tidak akan mudah menghimbau anak untuk tak mengakses pornografi saat muncul secara otomatis dalam internet. Sementara itu, pornografi berkaitan erat dengan “sesuatu yang baru” bagi dunia anak. Di sisi lain, anak-anak itu adalah generasi yang sedang tumbuh dan penasaran dengan pornografi. Sementara pornografi itu berurusan dengan orang dewasa, sementara anak-anak akan tumbuh menjadi orang dewasa. Sudah dibayangkan betapa susahnya.

Kedua, peran orang tua. Orang tua bisa menekan atau membatasi anak-anak bermain internet. Misalnya, ada aplikasi tertentu yang membatasi link-link yang mengarah pada pornografi. Jadi dalam hal ini menuntut peran aktif orang tua. Masalahnya, bagaimana jika anak-anak mempunyai gawai sendiri? Tentu bukan perkara mudah bagi orang tua, meskipun bisa dilakukan. Atau apakah orang tua mampu tidak membelikan anak-anak gawai? Apakah mudah pula melarang anak-anak jika teman-temannya juga mempunyai gawai?

Bagi orang tua yang tidak mempunyai atau mampu membelikan gawai anaknya hal demikian tidak menimbulkan masalah. Juga jika orang tua yang tinggal di desa yang sulit jaringan internet. Namun, sistem pembelajaran daring “memaksa” orang tua ikut berpikir bagaimana caranya anak bisa ikut pembelajaran daring. Dari situ, sudah tak bisa dihindarkan dampak positif atau negatif internet, salah satunya pornografi.

Baca Juga :  TANTANGAN DAHLAN

Ketiga, menyerahkan kebijakannya pada negara. Memang tidak mudah. Jika negara ikut campur tangan akan berhadapan dengan tuduhan melanggar hak warga negara. Masalahnya, tinggal memilih apakah membiarkan pornografi merajalela dan mengancam generasi di masa datang atau membatasi tetapi untuk kebaikan?

Jadi, tugas belajar daring itu juga tugas negara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) boleh tak sekadar hanya menghimbau saja. Ia harus terlibat aktif memberikan fasilitas. Bagaimana mungkin himbauan daring anak sekolah tanpa diimbangi kebijakan untuk mengatasi kesulitan itu? Tentu itu semua membutuhkan dana.

Juga, setingkat Mendikbud tidak hanya berwacana; usul ini usul itu, punya kebijakan ini dan itu yang selama ini dikemukakan. Tingkat Mendikbud sudah harus berada dalam wilayah membuat sistem. Susah memang, tetapi ini tugas negara melalui Mendikbud. Soal wacana biarlah dibangun masyarakat umum. Jika tidak ada sistem yang jelas maka pembelajaran daring tidak akan membekas dan hanya sekadar “memaksa” anak-anak tinggal di rumah sementara kuota internet semakin melonjak. Dalam hal ini negara wajib hadir.(*)

Pilihan Pembaca