Rugikan APBDes Rp 338 Juta, Kaur Keuangan Desa Bulukerto Ditetapkan Tersangka Kejari Batu

34
TERSANGKA: FP telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi (TPK) karena telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa pada APBDes tahun 2020 di Kejari Kota Batu, Kamis (15/4) sore.(NMP/KERISDIANTO)

KOTA BATU, NewMalangPos – Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu berinisial FP ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu Kamis (15/4) sore. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejari Kota Batu, Supriyanto di Kantor Kejari Kota Batu.

Supriyanto menjelaskan bahwa FP ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindakan pidana korupsi (TPK) karena telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa pada APBDes tahun 2020. Dari hasil rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 338 juta.

“Siang ini saya menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa Kejari Batu tengah melakukan tindakan penyidikan dugaan TPK pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu,” ujar Supriyanto kepada New Malang Pos.

Lebih lanjut ia menerangkan, penetapan tersangka dilakukan setelah diterbitkan surat perintah penyidikan dan tim penyidik telah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan para saksi. Kemudian juga mengumpulkan alat bukti berupa surat maupun barang bukti, dan juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengumpulkan alat bukti atas dugaan TPK.

“Sudah ada beberapa yang diperiksa sekitar 30 saksi. Berdasarkan hasil penyidikan, maka telah ditemukan adanya dugaan peristiwa tindakan korupsi dan telah menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab tindak pidana korupsi ini. Yakni atas nama inisial FP,” terangnya.

FP, lanjut dia, diduga orang yang paling bertanggung jawab yang melakukan dugaan penyimpangan dan mempertanggung jawabkan hal tersebut. Berdasarkan hasil audit dari tim audit menemukan kerugian negara sebesar Rp 338.609.582.

Terhadap perkara tersebut, penyidik memberikan sangkaan kepada FP adalah melanggar pasal 2 ayat 1 UUD no 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah UUD tahun 2020/2021. Atau juga pasal 3 UUD no 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah UUD tahun 2020/2021.

“Demi memperlancar proses penyelesaian perkara, maka tim penyidik telah melakukan tindakan penahanan. Berdasarkan surat perintah penahanan dari Kajari selaku penyidik, mulai tanggal 15 April 2021 ditahan dengan jenis penahanan rutan di LP Lowok Waru Kota Malang,” bebernya.

Langkah selanjutnya, tim penyidik segara menyelesaikan dan menuntaskan berkas perkara tersebut. Karena sudah ditetapkan tersangka dan dalam waktu dekat segera bisa dilimpahkan ke pengadilan. (eri/ley)