Relaksasi Pajak Batu Hingga September

Pemkot Batu berikan kelonggaran pembayaran pajak dan pembebasan denda pajak bagi pelaku usaha pariwisata hingga September 2021.(Ilustrasi/Firman/NMP)

Malang, NewMalangPos – Pemkot Batu berikan kelonggaran pembayaran pajak dan pembebasan denda pajak bagi pelaku usaha pariwisata hingga September 2021.

Kebijakan relaksasi itu untuk meringankan beban pelaku usaha di sektor wisata yang terpuruk karena pandemi Covid-19 dan aturan PPKM Level 4.

“Sementara ini yang bisa kami lakukan meringankan beban pelaku usaha akibat pandemi Covid-19 dengan memberikan kelonggaran pembayaran pajak dan pembebasan denda. Ini berlaku untuk semua pajak seperti pajak hotel, resto, hiburan, air tanah kita bebaskan sampai September 2021,” jelas Kepala Bapenda Kota Batu Dyah Ayu Kusuma Dewi.

Sedangkan keringanan pokok pajak belum bisa diberikan. Itu sesuai hasil konsultasi dengan BPK dan perpajakan. Sebab harus ada aturan baru dari pemerintah pusat.

“Kami tidak memiliki kewenangan mengubah pokok pajak sehingga hanya bisa memberikan kelonggaran. Pelonggaran pajak itu mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” bebernya.

Baca Juga :  Otak Atik Gathuk “Obat” Covid-19

Ia menerangkan dengan adanya pelonggaran pajak nantinya pelaku usaha bisa membayar pajak bulanan pada September nanti. Berbeda ketika tidak ada pelonggaran, maka pelaku usaha harus membayar pajak paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Jika lebih dari itu akan dikenakan denda dua persen dari pajak yang harus dibayarkan.

“Sedangkan pembebasan denda artinya pelaku usaha yang belum membayar pajak sejak April lalu bisa dibebaskan. Diketahui untuk denda pajak yang harus dibayar ketika terlambat dari batas waktu akan didenda dua persen. Ini yang dibebaskan,” terangnya.

Kelonggaran dan pembebasan denda pajak tersebut sebelumnya diusulkan Wali Kota Batu Dra Dewanti Rumpoko M.Si. Pasalnya karena PPKM Level 4 yang berdampak ditutupnya tempat wisata, resto dan penyekatan antardaerah. Maka Pemkot Batu mengusulkan keringanan pajak untuk pelaku usaha yang terdampak kepada Pemprov Jatim dan pemerintah pusat. 

“Kami sudah memberikan bantuan bagi karyawan tempat wisata dan profesi terdampak. Saat ini tinggal mengupayakan keringanan pajak bagi tempat wisatanya dan usaha lainnya untuk meringankan beban mereka,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  DPRD Kota Malang, REI dan PWI Malang Kolaborasi Beri Santunan

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi menyampaikan selama PPKM Darurat (Level 4) tidak ada pemasukan bagi para pelaku usaha pariwisata. Tapi sebaliknya tetap ada pengeluaran untuk pengelolaan tempat dan gaji karyawan.

“Karena itu setidaknya harus ada kebijakan dari pemerintah dengan memberikan pembebasan pajak selama PPKM Darurat diberlakukan. Mengingat PHRI Batu telah mengikuti aturan pemerintah untuk kebaikan bersama,” ungkapnya. 

Untuk diketahui dari hasil laporan APBD Kota Batu hingga 8 Juli, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dari sektor pajak nampak kurang maksimal. Tercatat hingga semester pertama periode Januari – Juli ini, pjak daerah yang terealisasi hanya mencapai 37,69 persen atau Rp 56,3 miliar dari target Rp 149,5 miliar.

Akibat penutupan tempat hiburan dan rekreasi, PAD dari sektor pajak hiburan yang biasanya jadi tertinggi kini harus terpuruk paling rendah dari lainnya. Untuk pajak hiburan hingga  8 Juli lalu hanya terealisasi 17,07 persen atau Rp 5,2 miliar dari target Rp 30,7 miliar.

Baca Juga :  Nekat Rayakan Ultah Arema, Sekelompok Aremania Dibubarkan Polisi

Kemudian disusul dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan serapan 32,8 persen atau Rp 14,2 miliar dari target Rp 43,3 miliar. Disusul pajak parkir terealisasi 33,6 persen atau Rp 531 juta dari target Rp 1,5 miliar.

Selanjutnya pajak hotel hanya terealisasi 33,9 persen atau Rp 9,3 miliar dari target Rp 27,5 miliar. Kemudian pajak resto terealisasi 49,4 persen atau Rp 7,4 miliar dari target Rp 15,1 miliar.

Paling tertinggi adalah pajak reklame dengan realisasi 107 persen atau Rp 1,07 miliar dari target Rp 1 miliar. Sertaak pajak bumi dan bangunan di angka 73,7 persen atau Rp 10,8 dari target Rp 14,7 miliar. (eri/van)

Pilihan Pembaca