Reklame Surya Pro Permalukan Pemkot

57
Foto: Ruri/NMP

Modus Lama, Bangun Dulu Izin Belakangan

Ramai-Ramai Desak Bongkar

Malang, NewMalangPos– Reklame rokok lagi! Reklame rokok lagi!!! Pemasang reklame bolak balik langgar aturan tak ada insafnya. Mirisnya jelas-jelas langgar aturan, Pemkot Malang malah terlambat menindak. Setelah disorot publik, ramai digunjing warga baru Satpol PP bertindak. Itu pun hanya ditutup Rabu (7/4) kemarin. Padahal warganet ramai mendesak bongkar reklame tersebut. (baca grafis di Koran New Malang Pos)

Begitulah masalah reklame rokok di monumen pesawat di Jalan Soekarno Hatta. Selain melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) No 27 Tahun 2015,  ternyata tak punya IMB. Padahal media reklame sudah terpasang dengan hasil merusak estetika kota sekaligus menggangu pandangan pengendara.

Cara pasang reklame bermasalah ala-ala vendor rokok itu bukan baru pertama kali terjadi di Kota Pendidikan ini. Kalau sekarang Surya Pro, Januari 2020 lalu reklame Pro Mild juga bermasalah di Toko Avia. Saat itu disegel Pemkot Malang lantaran memasang media reklame tiga dimensi tapi belum punya IMB. Sudah begitu merusak citra heritage.

Anehnya lagi, pemasangan reklame Surya Proyang menutupi pagar monumen pesawat itu sudah berlangsung sebulan. Aksi lawan aturan itu berlangsung mulus. Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi akhirnya angkat bicara. Politisi PKB ini membeber reklame Surya Pro melanggar Perwal 27 Tahun 2015. Dalam perwal itu memang menyebutkan kawasan Monumen Pesawat di Jalan Soekarno Hatta merupakan zona terlarang untuk reklame.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang Erik Setyo Santoso menjelaskan, pihaknya belum mengeluarkan IMB kepada pemasang reklame tersebut.

“Mereka baru mengajukan berkas permo­honan IMB sekitar satu minggu lalu. Belum kami terbitkan IMB reklamenya,” beber Erik saat dikonfirmasi, Rabu (7/4) kemarin. 

Disnaker PMPTSP Kota Malang akhirnya berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Malang. Erik menginformasikan Satpol PP bahwa reklame yang berada di monumen pesawat Jalan Soekarno-Hatta belum berizin.

Lalu meminta Satpol PP memanggil pemasang reklame dan menindaklanjuti sementara agar reklame tersebut tidak difungsikan sebelum IMB keluar. “Satpol yang memanggil besok (hari ini). Soal sanksi atau penindakan itu kewenangan Satpol PP,” kata Erik.

Disinggung pemasang reklame sama dengan yang memasang reklame di atas Toko Avia di kawasan Kayutangan sebelumnya, Erik menyampaikan untuk kasus reklame Pro Mild di Toko Avia, sudah tuntas.

“Kalau yang di Avia saat ditelusuri tidak berada di kawasan heritage. Maka diperbolehkan, dan IMB juga sudah diberikan. Kalau untuk blacklist itu kita lihat nanti saja setelah pemanggilan yang ini,” tandas Erik.

Kasatpol PP Kota Malang Drs Priyadi MM menjelaskan, pihaknya melakukan penutupan sementara reklame Surya Pro. Selain itu juga memanggil pihak pemasang reklame, Kamis (8/4) hari ini. Namun demikian, Priyadi belum bisa menjelaskan secara gamblang perda yang dilanggar. Alasannya baru mau meminta klarifikasi vendor pemasang reklame tersebut. Juga untuk memastikan sampai mana proses pengajuan IMB.

“Tunggu dulu ya besok (hari ini) kita panggil. Kita lihat dulu jawaban dari mereka,” ujar Priyadi kemarin. Ia menjelaskan, pihaknya akan menelaah aturan yang ada. Pasalnya revisi Perda Penyelenggaraan Reklame sedang dibahas. Meski begitu dugaan pelanggaran lain misalnya dugaan pelanggaran tata ruang juga akan ditelusuri. 

Sementara itu, antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang beda pandangan terkait reklame Surya Pro di monumen pesawat Jalan Soekarno Hatta. Pj Sekda Kota Malang Ir Hadi Santoso mengatakan monumen pesawat di Ja­lan Soekarno-Hatta merupakan kawasan yang diperbolehkan dipasangi reklame.

Soni, sapaan akrab Hadi Santoso merujuk pada regulasi yang dimuat dalam Perda No 5 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara tahun 2015-2035.

Rujukan Soni ini berbeda dengan dasar yang digunakan Ketua Pansus Ranperda Reklame DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menjelaskan, jika pemasangan reklame itu melanggar aturan Perwali No. 27 tahun 2015 tentang penataan reklame.

“Kalau Perwal No 27 Tahun 2015 memang ada larangan di zona itu. Tapi setelah itu terbit perda baru No 5 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara. Di sana boleh dipasangi reklame dengan syarat hanya 15 persen saja dari luasan RTH tersebut,” jelasnya.

Ia menegaskan, apa yang dipandang publik, merujuk Perwal No 27 Tahun 2015 tentang penataan reklame tidak berlaku setelah adanya Perda No 5 Tahun 2015. Maka perda sebelumnya yakni Perda No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame pun harus diubah.

Menurut informasi revisi Perda No 6 Tahun 2006 sudah masuk dalam Propemperda Kota Malang tahun 2021 untuk dibahas. Rencananya pembahasan dituntaskan tahun ini pula.

“Di sana memang boleh. Hanya saja kita lihat lagi nanti apa itu sudah 15 persen. Kalau tidak ya akan ditindak. Lalu IMB-nya juga kalau memang belum ya akan langsung diperintahkan untuk pengerjaannya dihentikan sementara sampai ada IMB,” tegas Soni.

Jika memang belum ada IMB, Soni menegaskan Pemkot Malang  akan memberi  waktu kepada vendor pemasang reklame agar menyelesaikannya dalam waktu 1-2 minggu. ”Kalau tidak mampu maka akan dibongkar,” ungkapnya.

Ketua Pansus Ranperda Reklame DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menegaskan, Perwal No 27 tahun 2015 sebagai penjelasan atau turunan Perda No 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame. Karena revisi perda itu masih dalam proses pembahasan, maka perwal turunannya masih berlaku.

Khusus keberadaan reklame Surya Pro di Monumen Pesawat Jalan Soekarno Hatta, ternyata sejak awal pembangunan sudah mengundang polemik. Sebab menutup bundaran menggunakan banner.

“Jelas IMB tidak ada. Belum ada rekomendasi dari pokja atau tim reklame yang tentunya izin lainnya. Tapi kok pemerintah (Pemkot Malang) diam saja sebulan lebih tanahnya dikerjakan oleh  mereka yang tidak memiliki izin,”  kata Arief.

Menurut dia, ini merupakan modus pemasang reklame di Kota Malang. Hal ini juga pernah terjadi di reklame Toko Avia. Belum kantongi perizinan, hanya ditutup sementara dengan banner. Setelah IMB keluar kemudia dibuka.

“Untuk menjaga kewibawaan pemerintah, juga sebagai pelajaran bagi yang lain, sebaiknya langsung lakukan pembongkaran agar tidak menjadi preseden buruk. Kalau dibiarkan saja, akan terjadi lagi di tahun yang akan datang,” tegasnya.

Ditambahkannya, jangan sampai rakyat bertanya-tanya, ketika rakyat melakukan pembangunan di tanah sendiri tanpa izin  langsung ada sanksi. Sedangkan ketika pengusaha membangun bukan di tanahnya sendiri  atau di ta­nah pemerintah malah dibiarkan.

Sementara itu, diketahui vendor pemasang reklame rokok Surya Pro di monumen pesawat Jalan Soekarno-Hatta yakni JJ Promotions Surabaya. Ini merupakan pihak yang sama, yang memasang reklame Pro Mild di atas Toko Avia.

New Malang Pos menghubungi pihak JJ Promotions Surabaya tersebut, melalui wakilnya bernama Zainal. Saat dikonfirmasi Zainal mengakui dipanggil Satpol PP untuk dimintai keterangan. “Mungkin besok saja. Kebetulan memang besok (hari ini) saya diundang Satpol PP Kota Malang,” kilahnya. (ica/van/lim)