Ranggawarsita dan Pendidikan Era Nadiem

24

Oleh: Ode Rizki Prabtama

Ketua Umum IMM Malang Raya, Pegiat Center of Research in Education for Social Transformation –CREASION

Di era modern ini, pendidikan dipandang sebagai satu trend mainstream kebudayaan manusia. Seolah, barang siapa yang tidak mengenyam bangku pendidikan, mereka bisa disebut tidak berbudaya. Dengan kata lain, pendidikan telah menjadi identitas yang mutlak harus dimiliki, bahkan seolah wajar untuk dikomersialisasikan.

Sebagai representasi kaum muda di jajaran menteri, Nadiem Makarim dikenal memiliki kemampuan di bidang inovasi dan rekayasa teknologi. Paling tahu tentang masa depan – katanya itu bidangnya. Sebagai tokoh muda, Mas Menteri kerap melontarkan terobosan ide (narasi) yang memiliki karakter kiwari dan radikal. Sebut saja #gurupenggerak, #merdekabelajar, digitalisasi pendidikan, simplifikasi kurikulum, penghapusan Ujian Nasional (UN) dan seterusnya. 

Namun, kita dihadapkan pada sejumlah pertanyaan yang tidak mudah. Di era ketidakpastian ini—yang dalam bahasa Ranggawarsita disebut ‘zaman kalatidha’—kebudayaan macam apakah yang Mas Menteri ingin, diajarkan kepada anak-anak di sekolah? Kebudayaan macam apa yang harus diejawantahkan sebagai desain-desain pembelajaran di sekolah?.

Apakah Mas Menteri telah terlebih dahulu mendefinisikan kebudayaan yang diusung untuk pendidikan, berkiblat pada ideologi manakah ia? Pertanyaan di atas menjadi penting sebab kerja pendidikan adalah kerja kebudayaan. Berubahnya kehidupan masyarakat sangat bergantung pada budaya yang diusung pendidikan.

Adalah Ranggawarsita, seorang pujangga bernas awal abad ke-19, banyak mengkritisi pola kehidupan masyarakat modern, yang problematis. Dalam karyanya yang termasyhur Serat Kalatidha bait pertama ia menulis:

Sekarang martabat negara, tampak telah sunyi sepi, sebab rusak pelaksanaan peraturannya, karena tanpa teladan, orang meninggalkan kesopanan, para cendekiawan dan para ahli terbawa, hanyut ikut arus dalam zaman bimbang, bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupannya, kesengsaraan dunia karena tergenang berbagai halangan.”

Sebetulnya, konteks ungkapan Ranggawarsita pada tahun 1800-an itu masih dapat kita rasakan sampai hari ini. Kuntowijoyo dalam bukunya ‘Budaya dan Masyarakat’ mencoba mengartikan bahwa, di saat sang pujangga menulis kalimat-kalimat itu, di Pulau Jawa sedang terjadi pembangunan rel-rel kereta api dari Semarang ke Vorstenlanden, tanah-tanah kerajaan Mangkunegara disewakan pada perkebunan Belanda, dan ekonomi uang sedang mengubah masyarakat pedesaan.

Kerajaan kehilangan legitimasi, tidak ada lagi exemplary center dalam kehidupanh sosial budaya, tidak ada kritik sosial dari cerdik-pandai, dan kontradiksi sosial-budaya di segala lapisan masyarakat (Kuntowijoyo, hal 11-12).

Pun pada zaman yang kita sebut milenial ini hal-hal serupa namun berbeda bentuk dapat dilihat dengan jelas. Di tataran pusat sampai ke daerah terjadi perselingkuhan antar birokrasi negara dengan korporasi-korporasi kapitalis. Hal ini mengakibatkan negara kehilangan keharmonisan dengan masyarakat dalam mewujudkan kepentingan nasional.

Kaum cerdik-pandai dimanfaatkan untuk melancarkan maksud-maksud kapitalisme. Karenannya, masyarakat semakin jauh dangan kearifan budaya yang ada di sekelilinganya. Dus, pertikaian antar ras, golongan, dan kepentingan kesejahteraan di masyarakat bawah semakin bergejolak.

Dalam konteks pendidikan, para guru banyak telah kehilangan moral. Praktik korupsi anggaran, asusila, dan amoral terus terjadi; murid kehilangan teladan. Di samping itu, ketimpangan masih sangat lebar antara pendidikan di kota dan desa. Para murid tidak diajarkan untuk mengenal diri dan lingkungan mereka sendiri sedangkan kurikulum sekolah selalu memaksakan hal-hal asing yang tak mereka kenal dan sebetulnya tak dibutuhkan. Alih-alih teknologi mau memfasilitasi semua itu, malah menjadi masalah baru yang lebih rumit karena kerap memberi tayangan yang tidak baik.

Di era Nadiem ada semacam tranformasi simbolis yang secara kuat menghujam tata budaya lokal. Di situ ada kearifan budaya lokal, semacam tata nilai masyarakat di daerah-daerah yang secara terpaksa harus tergantikan oleh yang dikalim sebagai kemajuan dan modern. Persoalannya adalah peggantian suatu budaya itu sering menjadikan narasi kemajuan hanya sebagai upaya retoris.

Sementara, pada praktiknya hal itu adalah bentuk alienasi, pengasingan, penyingkiran secara paksa terhadap identitas budaya lokal yang telah lama menuntun masyarakat setempat untuk hidup secara rukun dan berkecukupan satu sama lain.

Pendidikan kita belum mengakomodir kemandirian sumberdaya manusia di daerah untuk mengelola potensi-potensi lokal yang ada. Kebijakan serba impor dan menganggap anak daerah tidak mampu menjadikan mereka merasa asing dengan lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri.

Upaya alienasi (proses pengasingan) itu sayanganya tercium secara jelas dalam kebijakan yang akan dibuat oleh negara lewat lembaga yanga bernama sekolah. Di sekolah, sudah jarang kita temukan ada murid yang paham tentang sejarah kedaerahannya. Norma adat, bahasa daerah, silsilah marga tak lagi diketahui. Yang diketahui oleh murid adalah Oppa Korea, Tarian India, atau bahkan keturunan artis Amerika.

Konteks ini mempertegas tesis Ranggawarsita tentang zaman edan (era ketidakpastian) menjadi relevan hari ini. Dalam bait ke-7 Ranggawarsita menuturkan:

 “Mengalami hidup di zaman gila memang serba repot, mau ikut menggila hati tidak sampai, kalau tidak mengikuti tidak kebagian apa-apa, akhirnya malah kelaparan, namun sudah menjadi kehendak Allah, bagaimanapun, sebahagia-bahagianya orang yang lupa, lebih bahagia orang yang ingat dan waspada.”

Kuntowijoyo kembali menjelaskan bahwa, dalam hal ini suatu moralitas baru sedang tumbuh di tengah masyarakat menggantikan kemapanan moralitas Jawa pada abad ke-19. Katanya, kekecewaan sang pujangga pada zamannya pada seluruh lapisan tata masyarakat membuatnya ingat kepada Tuhan.

Maka, kita sekali lagi perlu bertanya, kebudayaan bangsa seperti apa yang hendak diajarkan oleh Nadiem kepada anak negeri? Konsep Pelajar Pancasila yang diluncurkan menyusul Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar boleh jadi hanya isapan jempol apabila tidak diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan nasional.

Porsi muatan lokal UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang hanya 30 persen seharusnya diubah menjadi 70 persen. Hal ini penting, agar siswa tidak dijajal pengetahuan yang utopis, berjauhan dengan realitas keseharian. Siswa mestinya erat dengan kearifan budaya lokal dan  inline dengan kebutuhan, potensi dan tantangan yang ada di daerahnya.(*)