PPKM Darurat Berlanjut, Dilonggarkan Jika Kasus Covid-19 Turun

Ruri/NMP

Sekat Akses Tetap Berlanjut

Malang, NewMalangPos – Pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga sepekan mendatang. Syaratnya kasus Covid-19 harus menurun.

Pemda di Malang Raya pun siap melanjutkan kebijakan itu. Pemkot Malang bahkan segera menggelar pertemuan dengan kalangan akademisi dan epidemiolog.

Keputusan perpanjangan PPKM Darurat itu diumumkan Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7) tadi malam.

PPKM darurat baru akan dilonggarkan pada Senin (26/7) pekan depan. Itu pun jika kasus Covid-19 mengalami penurunan.

Untuk diketahui sebelumnya berlaku PPKM Darurat Jawa-Bali. Yakni dimulai Sabtu (3/7) lalu hingga Selasa (20/7) hari ini. Setelah ditunggu-tunggu berbagai kalangan, akhirnya diputusan tadi malam.

“Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” jelas Presiden Jokowi.

Menurut dia, PPKM Darurat berdampak penurunan penambahan kasus dan bed ratio occupancy (BOR) rumah sakit. Presiden Jokowi menyatakan selalu memantau dinamika di lapangan dan mendengar suara masyarakat yang tedampak PPKM Darurat.

“Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Jokowi.

Baca Juga :  Ribuan Orang Naik KA Masuk Keluar Malang

Sektor informal akan diperbolehkan dibuka kembali setelah 26 Juli nanti dengan ketentuan waktu dan kapasitas pengunjung yang akan diatur oleh pemerintah daerah. “Pasar tradisional yang jual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen,” katanya.

Sementara pasar tradisional yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen dengan penerapan prokes ketat. Pengaturannya pun akan ditetapkan pemda.

“Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau toko voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, usaha cuci mobil dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 yang pengaturannya, teknisnya diatur pemda,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu

Jokowi mengajak masyarakat bahu-membahu dan bersatu melawan Covid-19.  “Memang ini situasi yang sangat berat, tapi dengan usaha keras bersama InsyaAllah kita terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” ujar Jokowi.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji sudah menyiapkan sejumlah upaya. Di antaranya menggelar rapat dengan epidemiolog  terkait kesehatan dan akademisi menyangkut sosio kultural.

Ia mengajak warga agar patuh penerapan prokes. Apalagi pembahasan bersama epidemiologi dan akademisi juga tujuan akhirnya penerapan prokes maksimal. “Partisipasi masyarakat ini sangat penting karena pandemi ditentukan kita sendiri (patuh prokes),” jelasnya tadi malam. Jika patuh prokes maka penularan Virus Korona bisa ditekan, namun kalau melanggar prokes makan kasus baru muncul.

Baca Juga :  Ramadan Momentum Tepat Introspeksi Diri

Wali Kota Sutiaji memastikan gerakkan optimalisasi dan penguatan PPKM mikro juga akan dikuatkan. Yakni  dengan pengawasan secara ketat mobilitas orang melalui pantauan RT dan RW. Begitu juga penguatan testing serta kemandirian masyarakat dalam menerapkan prokes. “Testing berbasis  RT dan RW serta percepatan vaksinasi,” tandasnya.

Sebelum diumumkan Presiden Jokowi tadi malam, Sekda Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM sudah memastikan akan menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Selama PPKM Darurat, kata Wahyu, kepatuhan masyarakat terhadap prokes meningkat. Selain sosialisasi tentang penerapan prokes, Pemkab Malang juga menekankan desa dan kelurahan meningkatkan peran petugas di posko penanganan Covid-19. Terutama pengawasan.

“Di Kabupaten Malang ini posko didirikan mulai tingkat RT. Jumlah RT di seluruh Kabupaten Malang sebanyak 15.129. Ini harus meningkatkan pengawasan. Sehingga saat ada warga yang terpapar, cepat terpantau dan penanganannya pun bisa lebih cepat sehingga meminimalisir terjadi penularan,’’ tambahnya.

Dari data yang diperoleh New Malang Pos, selama  17 hari PPKM Darurat, masih banyak warga yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Malang. Dari data yang diperoleh, 1.799 warga ditindak karena tidak patuh prokes. 993  di antaranya dikenakan sanksi sosial, sementara 14 orang denda, dan 459 warga mendapat teguran lisan.

Baca Juga :  Almeida Minim Data Pemain

Wakil Wali Kota Batu Ir  Punjul Santoso MM  mengatakan selama PPKM Darurat mobilitas warga di Kota Batu sangat jauh berkurang. Pihaknya pun kini siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat.

Penyekatan akses pun masih berlanjut. Kasat Lantas Polres Malang AKP Agung Fitriansyah mengatakan penyekatan berlanjut hingga 25 Juli mendatang dengan penerapan pengetatan yang masih sama.

Agung menuturkan selama ini ada penurunan volume kendaraan hingga 50 persen. Ia menilai penurunan itu merupakan dampak mobilitas yang dibatasi.  “Di Kabupaten Malang kendaraan yang masuk maupun keluar berkurang sekitar 50 – 60 persenan,” kata dia.

Lokasi penyekatan di Kabupaten Malang di antaranya di Exit Tol Singosari dan di Karangkates serta berapa titik lainnya. Pengendara dari luar wilayah tetap diperiksa secara ketat. Mereka yang tidak membawa persyaratan seketika diputar balik.

Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Yoppy Anggi Krishna mengatakan tak ada perubahan aturan terkait maka penyekatan tetap dilanjutkan. Selain titik penyekatan, teknis juga tidak akan jauh beda.

“Intinya kami akan tetap melakukan penyekatan, apabila diperpanjang (PPKM Darurat). Dan untuk titik lokasi penyekatan sama, nanti kami fleksibel sesuai arahan,” jelasnya. (ica/ira/eri/tyo/rex/van)