Percuma Kalau Warga Tak Patuh

Pakar Epidemiologi Universitas Brawijaya (UB) dr Holipah Ph.D.

MALANG, NewMalangPos – Pembatasan mobilitas masyarakat sebenarnya bertujuan baik di tengah pandemi. Apapun istilahnya terpenting penerapannya.

Contohnya PPKM Darurat yang kini jadi PPKM level. Belajar dari penerapan PPKM Darurat sebelumnya, masih ada saja warga yang tak patuh.

“Dalam pelaksanaannya banyak ketidaksesuaian terutama di daerah- daerah. Seperti PPKM Darurat, restoran tidak boleh menerima dine in, lalu tempat ibadah juga ditutup, lalu tempat umum lainnya juga ditutup tapi kenyataannya tidak di beberapa daerah termasuk di Kota Malang,” beber Pakar Epidemiologi Universitas Brawijaya (UB) dr Holipah Ph.D.

Menurut dia, ketidaksesuaian praktik di lapangan karena sebab yang klasik. Yakni masih ada saja warga yang kurang patuh terhadap peraturan. Sedangkan dari pihak pemerintah juga tidak tegas dan tidak merata menegakkan aturan.

“Akhirnya pelaksanaannya itu kurang maksimal. Bukan berarti PPKM Darurat seperti kemarin ini tidak efektif, tujuanya sebenarnya bagus, tapi karena dari orang-orangnya juga yang tidak menerapkan aturan dan selain itu tidak ada sanksi tegas dari pemda. Maka efektifitasnya pun kurang maksimal,” urai dosen Fakultas Kedokteran UB ini.

Baca Juga :  Segera Bangun Jembatan Tlogomas-Tunggulwulung

Saat ini secara umum kondisi Covid-19 masih termasuk dalam fase kritis karena angka kasus penularan masih tinggi. Indikatornya dapat dilihat dari positivity rate yang cukup jauh dari yang ditentukan WHO.

“Kalau menurut WHO yang dikatakan terkendali itu apabila positivity rate  di bawah 5 persen. Indonesia secara umum 30 persen, berarti masih enam kali dari target. Kalau untuk Kota Malang sendiri saat ini saya belum menerima datanya, akan tetapi tentu tidak jauh berbeda,” jelas dia.

suasana lalu lintas di pertigaan Kacuk Kota Malang di saat PPKM Darurat. (NMP-Ipunk Purwanto)

Di samping itu, Holipah menilai penurunan kasus Covid-19 saat PPKM Darurat tidak murni disebabkan karena kebijakan tersebut. Namun juga dipengaruhi faktor lain.

“Kalau PPKM Darurat kemarin itu kan diharapkan menurunkan 15 persen mobilitas dari masyarakat. Kasusnya memang ada penurunan tapi itu saya rasa bukan semata-mata PPKM Darurat saja tapi juga karena masyarakat sudah banyak yang kena Covid-19,” tambahnya.

Baca Juga :  Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Tutup Selama PPKM Darurat

Holipah juga menyoroti data kasus Covid-19 yang dinilainya kurang akurat. Hal itu didasari perbedaan angka kematian di lapangan dengan angka yang dilaporkan setiap harinya.

“Contohnya seperti kematian. Yang dilaporkan kemarin sempat ada dua, padahal di lapangan jenzasah yang dimakamkan lebih dari itu. Jadi saya rasa tidak mungkin cuma dua. Sehingga untuk Kota Malang sendiri menurut saya ini sekarang sebenarnya lebih banyak daripada yang dilaporkan. Itu menurut saya pribadi,” beber Holipah.

Ia sangat berharap semakin banyak masyarakat yang bisa divaksinasi. Menurutnya, itu upaya yang paling efektif saat ini menekan angka kasus Covid-19 di Kota Malang. Tentunya jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan.

“Vaksin itu wajib, tetap harus didukung. Kalau kita mau seperti negara-negara yang sudah bebas Covid-19, kita harus menggencarkan vaksinasi. Cuma catatannya, saya agak prihatin dengan pelaksanaan beberapa vaksinasi yang malah tidak menerapkan prokes, berkerumun dan sebagainya,” kata dia.

Baca Juga :  Dokter Gigi Bikin Betah

Bila pemerintah tidak ada upaya yang agresif seperti misalnya tegas beri sanksi pelanggar PPKM Darurat dan inovasi vaksinasi, Holipah pesimis pandemi dapat segera usai. Diketahui vaksinasi di Kota Malang sendiri belum mencapai separo dari target 70 persen masyarakat untuk mencapai herd immunity.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Malang tercatat ada 843.810 jiwa dan belum termasuk warga yang bernaung atau menetap sementara di Kota Malang. Diperkitakan total warga Kota Malang keseluruhan berkisar 1 juta hingga 1,5 juta orang, sementara yang sudah tervaksin saat ini masih sekitar 300 ribu orang.

“Saya rasa masih panjang ya. Kita tidak bisa memperkirakan dan tidak berani ngomong kapan perkiraan selesai. Kalau misal vaksinasi Agustus sudah 70 persen, mungkin sudah bisa memperkirakan. Cuma sekarang kan masih 20-30 persen dan agak berat karena 20 persen itu harus dua dosis,” pungkasnya. (ian/van)