Percepatan Perluasan Pelayanan Pelanggan

Bupati Malang Drs. H. M Sanusi menandatangani nota persetujuan bersama antara Pemkab Malang dengan DPRD atas hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020. (NMP-IRA RAVIKA)

Perumda Tirta Kanjuruhan Dapat Tambahan Penyertaan Modal

MALANG, NewMalangPos – Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi mengusulkan empat rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna di gedung DPRD, Kamis (24/6/2021).

Salah satunya adalah penambahan penyertaan modal pada perusahaan umum daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan.

Menurutnya, penyertaan modal terhadap Perumda Tirta Kanjuruhan penting, untuk meningkatkan mutu layanan penyediaan air minum kepada masyarakat. Penyertaan modal sendiri bukan kali pertama diberikan. Sejak 2018 – 2021, total penyertaan modal yang sudah diberikan Pemkab Malang mencapai Rp 156,5 miliar.

Baca Juga :  Bandel, Tujuh Orang Disanksi

Sanusi menjelaskan, secara umum pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan saat ini mencapai 26 kecamatan dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. “Ada tujuh kecamatan belum mendapatkan layanan air bersih. Untuk percepatan perluasan pelayanan pelanggan inilah, penyertaan modal diberikan kepada Perumda Tirta Kanjuruhan,” ungkapnya.

Ia menguraikan, belum meratanya pelayanan karena topografi wilayah yang berbeda. Sehingga butuh pemikiran yang sangat serius. Dan itu dilakukan Perumda Tirta Kanjuruhan, yang saat ini sudah memiliki alternatif pemerataan pelayanan.

“Penambahan penyertaan modal diharapkan mampu menjadikan Perumda Tirta Kanjuruhan memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat di seluruh Kabupaten Malang,” urainya. Selain penambahan penyertaan modal pada Perumda Tirta Kanjuruhan, tiga Ranperda lain yang diusulkan Pemkab Malang ke DPRD adalah tentang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah. Lalu Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang tahun 2021 – 2026. Terakhir Ranperda tentang  pencabutan atas Perda nomor 12 tahun 2007 tentang izin gangguan.

Baca Juga :  Belum Kantongi Izin Satgas Covid-19, KLB ASKAB PSSI Malang Dibubarkan

Dalam rapat paripurna, Sanusi dan Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi S.Sos juga menandatangani  nota persetujuan bersama antara Pemkab Malang dengan DPRD atas hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Malang TA 2020. Setelah ditandatangani Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut, langsung dikirim ke Provinsi Jatim untuk dikonsultasikan pada Gubernur Jatim sebelum diterbitkan Perda.

Terpisah, Darmadi S.Sos mengatakan usulan empat Ranperda dari Pemerintah Kabupaten Malang akan segera ditindaklanjuti. “Segera mungkin akan kami bentuk tim. Selanjutnya tim yang terbentuk akan membahas satu per-satu Ranperda itu,” kata Darmadi.(ira/agp)