Pengacara Gratis Warga Miskin

6
Sutiaji.(Firman/NMP)

Minimal Bantu Korban Pinjol dan Rentenir

MALANG, NewMalangPos – Warga miskin Kota Malang yang berurusan masalah hukum bakal diberi bantuan hukum secara gratis. Pemkot Malang menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk beri advokasi. Setidaknya warga miskin dapat pengacara gratis. Sedangkan anggarannya berasal dari APBD Kota Malang. (baca grafis di Koran New Malang Pos edisi 22 Maret 2021)

Payung hukum bantuan hukum gratis bagi warga miskin itu mulai dibahas. Yakni rancangan perda yang dikebut segera jadi perda. “Regulasi ini akan mengatur agar daerah (Pemkot Malang) dapat mengalokasikan anggarannya,” kata Wali Kota Malang Drs H Sutiaji. Ini merupakan tindaklanjut UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dijelaskan Sutiaji penerima bantuan hukum gratis ini hanyalah mereka yang tergolong miskin secara ekonomi. Hal ini harus dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Miskin. Atau tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu wajib memiliki KTP Kota Malang.

Dengan adanya perda ini maka Pemkot Malang bisa mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum. Anggaran ini akan dialokasikan dan diberikan kepada pemberi bantuan hukum dari LBH.

Sutiaji menegaskan LBH yang nanti ditunjuk akan bekerja bersama pemerintah untuk bisa menjalankan aturan tersebut. “Nanti akan sharing dengan LBH. Ada yang sudah mengajukan kalau tidak salah LBH dari UB (Universitas Brawijaya) kedepan kita ajak perguran tinggi lainnya. Kita fokus ajak LBH dari unsur perguruan tinggi dulu. Tapi nanti juga ada syarat-syarat mengikuti,” papar Sutiaji.

LBH yang bisa menerima alokasi dana untuk bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin harus memiliki badan hukum yang jelas. Memiliki kepengurusan, sekretariat yang tetap dan juga memiliki program bantuan hukum.

Meski begitu besaran alokasi anggaran bantuan hukum ini belum ditentujan. Nantinya besaran alokasi anggaran dari APBD ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kota Malang.

Sementara itu menurut UU No 16 Tahun 2011 dan PP 42 Tahun 2013, dijelaskan jenis-jenis masalah hukum yang dapat dilayani dalam ‘Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.’ Di antaranya pidana, perdata hingga tata usaha negara.

Kemudian jenis-jenis bantuan hukum yang diberikan adalah menerima dan menjalankan kuasa, memberi pendampingan hukum (mulai penyidikan, tuntutan, dll), pendampingan proses persidangan di lembaga peradilan dan memberi konsultasi hukum.

Ketua Pansus Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin DPRD Kota Malang, Drs Suyadi MM menjelaskan pekan depan pansus memulai pembahasan. “Minggu depan kita jadwalkan membahas naskah akademiknya. Kita sangat apresiasi regulasi ini. Karena memang regulasi ini ditunggu-tunggu masyarakat,” kata Suyadi.

Ia mengatakan regulasi ini sangat penting pasalnya legislatif selalu mendapatkan keluhan warga terkait masalah hukum. Di antaranya seperti terlilit utang lalu dikejar-kejar pinjaman online (pinjol) hingga berurusan dengan rentenir. Kebanyakan mereka yang mengadu pun secara kondisi ekonomi tidak mampu. Inilah mengapa regulasi ini dirasa penting untuk segera diwujudkan.

“Tentu akan kita undang juga nanti stakeholder terkait. Misal dari kalangan advokat sampai lembaga-lembaga hukum  di Kota Malang. Termasukn dinas terkait, seperti Dinas Sosial, khususnya untuk data warga miskin Kota Malang,” pungkas anggota Fraksi Golkar-Nasdem-PSI ini. (ica/van)