Pemkot Malang Cairkan Rp 2,13 M untuk RT

52

NewMalangPos – Para Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Malang bolehlah sedikit tersenyum. Setidaknya biaya operasional RT dapat suntikan dana segar.

Itu karena Pemkot Malang segera mencairkan anggaran Rp 2,13 miliar untuk operasional semua RT di kota pendidikan ini.

Masing-masing RT mendapat Rp 500 ribu.  Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengatakan, anggaran tersebut merupakan bantuan operasional RT secara kelembagaan. Tujuannya demi kelancaran program pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19.

“Saya minta secepatnya besok kalau bisa sudah bisa dicairkan. Pekan ini lah sudah dicairkan,” tegas Sutiaji.

Untuk diketahui, jumlah RT di Kota Malang sebanyak 4.273. Semuanya menerima dana bantuan operasional tersebut sebesar Rp 500 ribu. Anggaran ini sekaligus penunjang penerapan PPKM Mikro. Contohnya seperti membangun posko Covid-19.  

“Sebenarnya saya ingin lebih dari Rp 500 ribu tapi kita lihat kemampuan keuangan belum bisa. Sumber dananya dari Belanja Tidak Terduga (BLT) tahun ini,” papar orang nomor satu di Pemkot Malang ini.

Sementara itu nantinya pencairan tersebut secara sistematis akan dialirkan melalui kecamatan, turun ke kelurahan lalu ke RW. Dari RW kemudian diberikan langsung ke seluruh RT. Jumlah yang diterima harus utuh.

Lebih lanjut Sutiaji menjelaskan pencairan dana bantuan operasional tersebut sementara hanya untuk periode satu bulan ini. “Belum ditentukan apakah nanti per bulan atau seperti apa. Kita melihat dulu kemampuan keuangan kita. Harapannya saya ingin per bulan bisa sampai penerapan pembatasan bisa terkendali,” tutur Sutiaji.

Bantuan dana opersional bagi perangkat RT ini memang sangat dinanti. Perangkat RT di Kota Malang mengaku kewalahan jika upaya penerapan PPKM Mikro segalanya mengandalkan perangkat RT, khususnya dalam urusan dana.

Salah satunya disampaikan Ketua RT 9 RW 18 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang, Abdul Karim.  “Belum ada informasi kapan cairnya. Tapi jika benar dalam waktu dekat mau dicairkan kami benar-benar minta segera. Karena selama ini kesusahan jika diminta menyiapkan sarana prasarana untuk penerakan PPKM Mikro,” kata Abdul kepada New Malang Pos kemarin saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan instruksi membuat posko di tiap RT sulit direalisasikan jika dananya terbatas. Bahkan ia mengatakan posko tersebut bisa jadi tidak dapat berperan dengan baik jika tidak ada bantuan dana operasional.

Pasalnya selama ini perangkat RT diinstruksikan menerapkan program pemerintah dalam menerapkan PPKM. Tapi dukungan dana tidak ada.

“Kami ini di RT kan sebenarnya mandiri. Jika ada apa-apa, misal jalan rusak atau bencana kalau mendesak kita pakai kas RT. Nah ini diminta buat posko dan lain-lain. Jujur kalau dari kas RT tak akan bisa,” tegas Abdul.

Karena itulah informasi mengenai pencairan dana operasional RT menjadi angin segar. Dengan itu, tentunya perangkat RT dapat menerapkan apa yang diinstruksikan pemerintah dengan baik. (ica/van)