Pembangunan SMPN 7 Masuk Perencanaan

Pembangunan SMPN 7 di Kecamatan Junrejo sangat dibutuhkan calon siswa di daerah tersebut. NMP/KERISDIANTO)

KOTA BATU, New Malang Pos – Pembangunan SMPN 7 akhirnya ada titik terang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M bahwa saat ini perkembangan untuk pembanguan SMP di wilayah Kecaman Junrejo masuk dalam tahap perencanaan pembangunan.

“Meski pandemi sangat berdampak pada pergeseran program, namun untuk pembangunan SMPN 7 Kota Batu tetap berlangsung. Pasalnya pembangunan SMPN 7 jadi program prioritas dan dibutuhkan warga Junrejo,” ujar Punjul kepada New Malang Pos.

Ia menerangkan dalam tahap perencanaan telah masuk lelang dan diikuti oleh 25 peserta. Anggaran perencanaan pembangunan mencapai Rp 350 juta.

Baca Juga :  BTN Serahkan Papan Nama Kantor ke Kemenag Kota Batu

“Semoga bisa segera diselesaikan tahun ini perencanaannya. Kemudian tahun depan pembangunannya bisa dimulai sesuai kajian sebelumnya di daerah Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo,” bebernya.

Punjul mejelaskan untuk penentuan tempat telah melalui musyawarah antara Pemerintah Kecamatan, Pemdes, BPD se Kecamatan Junrejo, Dinas Pendidikan, BKD, dan perwakilan guru negeri dan swasta di Pendopo Kecamatan Junrejo. Pembangunan mengerucut pada dua desa, yakni Desa Tlekung dan Desa Pendem.

“Ternyata setelah dilakukan kajian kembali jarak sekolah jadi persoalan. Misalnya kalau dibangun di Pendem otomatis nantinya calon siswa dari Tlekung dan daerah terdekat seperti Dadaprejo terlalu jauh. Sehingga ada alternatif lokasi pembangunan di Dadaprejo,” bebernya.

Baca Juga :  Ajak Lomba Video Kreatif dan Karikatur

Dengan alternatif di Kelurahan Dadaprejo, juga akan mempermudah proses pembebasan lahan. Yakni dengan menggunakan lahan bekas tanah bengkok milik Kelurahan Dadaprejo.

“Karena status kelurahan inilah lebih mudah prosesnya. Sebaliknya kalau dibangun di Desa Pendem prosesnya yang sulit. Mengingat harus terkendala dengan adanya regulasi Permendagri No 1 tahun 2016,” papar Punjul.

Perlu diketahui dalam aturan tersebut, TKD tidak boleh berkurang selain untuk kepentingan desa. Jika memang dipakai untuk kepentingan pemerintah daerah (Pemda) harus ada penggantinya lahan yang sepadan.

Baca Juga :  Universitas Brawijaya Life On Land Rangking 52 Dunia

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachyuningsih menambahkan untuk pembangunan SMP terkait luasan tanah yang dibutuhkan idealnya paling tidak antara 6000-7000 meter persegi. Dengan fasilitas yang dibutuhkan seperti ruang perpustakaan, laboratorium, ruang guru dan kepala sekolah. Serta ruang publik untuk bermain siswa.

“Dengan adanya SMPN 7 nanti, masyarakat tidak perlu khawatir tentang zonasi yang kerap jadi permasalahan. Terutama bagi warga Desa Junrejo dan Tlekung tak perlu khawatir anaknya tidak bisa masuk SMPN. Ini juga untuk pemerataan pendidikan di wilayah Junrejo,” pungkasnya. (eri)