Patroli Siber dan Kemerdekaan di Media

NewMalangPos – Media sosial dan relasinya dengan kehidupan masyarakat sangat terasa saat ini. Keduanya memiliki koneksi yang cukup kuat dan saling memengaruhi satu sama lain. Akan tetapi, dengan berbagai macam platform yang muncul akhir-akhir ini, realitas sosial dan realitas media seakan-akan mengalami disparitas yang cukup tinggi.

          Bahkan realitas media memiliki dominasi yang cukup kuat dibandingkan dengan realitas sosial masyarakat yang ada. Kita bisa melihat bahwa hampir semua perilaku masyarakat ditentukan oleh realitas media.

          Di samping memberikan manfaat berupa akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, bukan berarti media digital tidak menyebabkan masalah bagi kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang paling sering muncul di dunia digital adalah hate speech dan hoaks. Banyak yang menilai, karena di media kita tidak serta merta tahu dengan lawan interaksi kita, maka sangat mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan hoaks dan narasi kebencian.

          Tindakan ini dapat dibuktikan pada perhelatan Pilpres 2019, di mana hoaks dan hate speech  meraja lela di dunia digital, khususnya di medsos.

          Di era kepemimpinan Joko Widodo, selanjunya disebut Jokowi, menghadirkan sejumlah persoalan yang masih sering diabaikan namun sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah keinginan masyarakat untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang paling demokratis di dunia, tapi realitas sosial bernegara kita masih sering tercederai dengan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam aspek mengekspresikan diri dan mengemukakan pendapat di publik. Paradoks hukum adalah penyebab utama, di mana banyak produk hukum yang dihasilkan oleh Negara justru bertolak belakang dengan konstitusi Negara, yaitu UUD 1945.

Baca Juga :  Hilangnya Jatidiri Lokalitas

          Di tengah kemajuan teknologi informasi hari ini, tantangan untuk menjadi Negara demokrasi semakin sulit dicapai. Tantangan terberat adalah kebebasan kita untuk terbuka menyampaikan pendapat di media, namun tetap bersih dari informasi bohong yang menyesatkan. Namun munculnya ketegangan politik dari berbagai pihak dengan beragam identitas memicu munculnya gerakan pengamanan yang ekstra dari penguasa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dari serangkaian serangan politik yang bersumber dari kelompok oposisi pemerintah.

          Dari data yang dilaporkan oleh Kabareskrim Polri, sejumlah akun yang dilaporkan adalah akun-akun yang melakukan penghinaan terhadap penguasa dan yang menyebarluaskan paham-paham tertentu dengan tujuan menghasut masyarakat. Hal ini menjadi ambigu, karena semua pemberitaan yang ada di media, diksi kritik yang dilayangkan ke presiden selalu diganti dengan diksi penghinaan sehingga dilaporkan oleh sejumlah pihak yang merasa dirugikan.

          Banyak yang beranggapan bahwa dengan adanya patroli siber maka kebebasan berpendapat akan terkekang. Informasi yang berkenaan dengan dunia privat juga sangat mungkin terbuka dan disalahgunakan, mengingat sangat banyak kasus penipuan terjadi karena tersebarnya informasi privat seseorang.

          Menurut data yang dirangkum dari Mabes Polri bidang Reserse dan Kriminal, tercatat pada tahun 2021, Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan 1.964 kasus penipuan yang dilaporkan oleh masyarakat, 515 kasus penghinaan, 427 ancaman, dan 26 kasus prostitusi. Data ini didapatkan dari website patrolisber.id yang dikontrol oleh Bagian Reserse dan Kriminal Polri (bareskrim).

Baca Juga :  Orang Tua Penggerak, Lingkungan Bergerak

Pengawasan yang Bijak

          Meskipun memiliki tujuan yang baik, namun patroli siber masih banyak ditolak oleh masyarakat karena akan mengganggu kebebasan masyarakat di dunia digital. Kecemasan yang muncul sangat mendasar, karena UU ITE sepabagi payung hukum masih memiliki beberapa pasal yang sering disalahgunakan untuk menjerat seseorang masuk ke ranah hukum.

          Apalagi di saat kondisi politik tengah memanas, seringkali UU ITE dijadikan alat pembenaran untuk menjatuhkan lawan politik untuk tujuan mengamankan kepentingan politik. Maka dibutuhkan pengawasan yang bijak tanpa harus mengekang masyarakat dalam berekspresi.

          Harusnya, dalam dalam konteks pembangunan hukum, media dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi pemerintah dalam menindak siapapun yang melanggar aturan, khususnya UU ITE yang telah diberlakukan sejak berdirinya reformasi. Untuk tujuan itulah, patroli siber didirikan untuk menguatkan UU ITE dengan tujuan melindungi pengguna media dari kejahatan-kejahatan siber.

          Namun di sisi lain, implementasinya justru berbeda, di mana patroli siber hanya menindak orang-orang yang mengganggu kekuasaan. Jika pola ini terus dipelihara, bisa saja nanti akan terjadi abuse of power karena keleluasaan polisi dalam mengambil tindakan. Penyebabnya adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi tidak diikuti dengan ukuran yang jelas, kendali di bidang media massa, alat teknologi, serta dukungan pemerintah yang kuat memberikan jalan yang sangat terbuka bagi polisi untuk bergerak sesuai dengan kehendak mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran patroli siber sebagai penegak hukum di dunia siber bisa saja menghalangi keberlangsungan demokrasi sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD 1945.

Baca Juga :  Paradoks Ketidaksopanan Berbahasa

          Dibutuhkan sebuah tindakan pencegahan dari pemerintah dan para tokoh masyarakat agar pola-pola kerja patroli siber tidak lagi menghalangi kebebasan masyarakat dalam berekspresi. Memberikan batasan-batasan tertentu dengan alasan kebaikan bersama harus disampaikan secara baik agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

          Di samping itu, anggapan bawah hadirnya patroli siber, mewujudkan Indonesia sebagai Negara yang demokratis akan semakin sulit dilakukan karena ada dua hal. Yaitu keterbukaan masyarakat dalam menilai diawasi dan kedigdayaan pemerintah dalam menjalankan aksi-aksinya yang bisa saja tidak diketahui motifnya.

          Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa salah satu pembangunan demokrasi harus mendengarkan pendapat umum yang berasal dari kalangan intelektual, aktivis, pers, dan lain sebagainya. Hanya saja, pendapat umum hanya dapat muncul jika kebebasan intelektual, kebebasan berbicara, pers dan agama dijamin oleh Negara. Sehingga patroli siber sebagai bentuk perpanjangan tangan UU ITE dalam menegakkan hukum siber perlu diberikan batasan yang menjamin kebebasan berpendapat.(*)