NU dan Muhammadiayah Ajak Prokes

5
jamaah salat
Salat terawih berjarak. (NMP-M.Firman)

Sikapi Salat Tarawih Berjamaah

MALANG, NewMalangPos – PCNU Kota Malang dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang menyambut kebijakan Pemkot Malang mengizinkan Salat Tarawih berjamaah. Dua ormas Islam terbesar ini sepakat penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 dijalankan secara konsisten.
Ketua PCNU Kota Malang, KH Isroqunnajah mengatakan rencana kebijakan Pemkot Malang mengizinkan Salat Tarawih berjamaah itu harus dibarengi pelaksanaan prokes secara ketat.
“Saya kira Pemkot Malang pembahasannya sudah komprehensif tentu dengan pertimbangan satgas. Saya menyambut baik karena sesungguhnya kegelisahan mayarakat rindu melaksanakan ibadah ini kan sudah lama. Kalau wali kota memperkenankan, kita menyambut baik. Yang terpenting nanti adalah protokol kesehatannya,” jelas Gus Is, sapaan akrab Isroqunnajah.
Ia percaya kepada Pemkot Malang sepenuhnya membuat aturan melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang. Menurut dia, terpenting kepatuhan jamaaah terhadap prokes ketika melaksanakan Salat Tarawih. Inilah yang akan ia dorong kepada jamaah supaya mematuhi prokes.
“Kita ikut saja. Karena tentu sudah komprehensif itu tadi, tidak hanya dari sisi fiqih dari sisi kesehatan juga ada. Tetap prokes harus kita minta. Saya kira justru prokes individu yang perlu ditingkatkan, seperti masker, bawa sajadah sendiri, karena mohon maaf kalau sekadar jaga jarak saja, saya kira kurang bisa memenuhi sebesar apapun masjidnya akan tetap kurang terjaga,” tandasnya.
Oleh karenanya Gus Is meminta kepada umat Islam agar menyambut kesempatan baik tersebut dengan mematuhi prokes. Bila kepatuhan jamaah rendah, maka dikhawatirkan tren kasus Covid-19 justru akan naik lagi.
“Saran saya justru kepada jamaah. Saya harap tidak abai dengan prokes. Karena sekali lagi itu bentuk proteksi. Kita tidak minta masyarakat euforia, karena ada banyak saudara kita yang masih di rumah sakit sekalipun sudah berkurang,” pesannya.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, Abdul Haris meminta kepada pemerintah agar benar-benar memegang komitmen terhadap peraturan yang telah dikeluarkan. Inilah yang harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah saat menyusun sebuah peraturan atau SE.
“Kalau memang nanti Pemkot Malang mau membuat surat edaran, saya rasa ya komitmennya itu yang penting. Artinya kalau memang harus prokes, bagaimana nanti cara mengantisipasinya. Selama ini kan sudah membuat edaran bermacam macam, tapi ternyata kurang ada control,” katanya. “Kita sendiri juga maklumi karena tenaganya tidak banyak. Dahulu pandemi kan tidak boleh Salat Id, kita sudah membuat kesepakatan semua, tapi ya tidak ada yang kontrol,” sambung Abdul Haris.
Menurutnya bentuk kontrol atau pengawasan tidak harus dilakukan setiap hari. Hal tersebut untuk membuktikan bentuk komitmen pemerintah dalam menangani sebuah permasalahan.
“Yang penting itu komitmennya harus ada kontrol. Kita memang tidak bisa memaksakan ya, tapi kalau pemerintah itu ketat kan lebih bagus. Misalnya ada kontrol sekali dua kali diingatkan saya rasa sudah cukup,” imbuhnya.
Pada prinsipnya, Muhammadiyah menyambut baik rencana Pemkot Malang tersebut. Terlebih pihaknya juga sebenarnya telah mempersiapkan kemungkinan tersebut. Berbagai sarana dan prasarana pendukung prokes sudah disiapkannya.
“Kita di Muhammadiyah sudah dibolehkan kalau lingkungannya memang sudah aman. Hanya tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti sof-nya tetap berjarak, pakai masker, jamaahnya dibatasi dan tidak dianjurkan ada kultum. Kalaupun toh ada kultum tidak banyak, tidak panjang panjang,” ungkap Abdul Haris.
Selain itu, pihaknya juga akan mengatur seberapa lama Salat Tarawih berjamah untuk memperkecil kemungkinan penyebaran Covid-19. Ia juga meyakinkan jumlah jamaah Salat Tarawih tidak akan sampai membeludak hingga menyebabkan kerumunan.
“Kemungkinan tidak terlalu banyak, jamaah kita ya segitu saja. Masjid kita juga banyak. Lalu kalau di Muhammadiyah, Salat Tarawih dipercepat jadi suratnya yang biasanya panjang, jadi yang pendek. Muhammadiyah kan juga hanya 11 rakaat, tidak lama. Waktunya dipercepat dan jumlah jamaahnya dibatasi serta protokol kesehatan dijaga,” sebutnya.
Dia menambahkan akan membuat edaran sebagai wujud dukungan kepada pemerintah terhadap penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan Salat Tarawih berjamah. “Kita juga akan membuat edaran yang menguatkan, terlebih dari PP (Pimpinan Pusat) juga sudah ada aturan, diatur sedemikian rupa untuk mewaspadai berkembangnya Covid-19,” pungkasnya. (ian/van/lim)