Mendadak Taat Pajak

Pemkot Malang menindak penunggak pajak reklame

Hasil Operasi Bapenda Kota Malang dan Instansi Terkait, Dua Hari Setor Ratusan Juta Pajak Reklame

MALANG, NewMalangPos – Tindakan tegas Pemkot Malang menindak penunggak pajak reklame membuahkan hasil. Sejumlah pemasang reklame yang belum bayar pajak akhirnya melunasi tanggungannya. Namun demikian masih ada juga wajib pajak yang menunggak.

Bapenda Kota Malang mencatat Kamis (19/8) lalu terdapat pembayaran pajak reklame sebesar Rp 162 juta. Lalu Jumat (20/8) kemarin terdapat tambahan setoran dari penunggak pajak reklame sebesar Rp 145,2 juta. Jadi dalam dua hari terdapat setoran pajak reklame sebesar Rp 307,2 juta.

Seperti diberitakan Bapenda Kota Malang menggelar operasi penertiban terhadap penunggak pajak reklame, Kamis (19/8). Operasi terhadap 15 sasaran itu melibatkan Satpol PP, Dishub dan Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP).
“Kemarin (Kamis 19/8) langsung ada yang bayar. Hari ini (Jumat 20/8) juga ada beberapa yang bayar, ada yang bayar tunggakan reklame total Rp 150 juta di tiga lokasi,” ungkap Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto kepada New Malang Pos.

Baca Juga :  Ernaz Siswanto Hidupkan Literasi Guru dan Siswa, Bangun Jejaring di Berbagai Daerah, Terbitkan 650 Buku

Dari operasi penindakan terhadap 15 wajib pajak reklame, tercatat satu di antaranya sudah membayar. Yakni TopCell Jalan MT Haryono. Sedangkan 14 wajib pajak lainnya yang belum membayar.  “Untuk potensi tunggakan pajak dari reklame kemarin sekitar Rp 467 juta,” katanya.

Handi mengungkapkan kegiatan penindakan seperti yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari shock teraphy bagi wajib pajak yang masih menunggak. Ia menegaskan shock teraphy ini juga ditujukan untuk wajib pajak lainnya, tidak hanya wajib pajak reklame saja.

Baca Juga :  Jelang Kembali Sekolah, Dikbud Masih Sosialisasi

“Satpol PP juga akan melakukan pemanggilan terhadap yang menunggak pajak PBB, korporat, restoran, hotel, parkir, dan lain-lain,” ungkap Handi yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Satpol PP Kota Malang ini.

Mantan Kadishub ini mengapresiasi wajib pajak yang segera melakukan kewajibannya. Bagi wajib pajak yang lama menunggak tapi saat ini sudah membayar, Bapenda masih memberikan toleransi namun dengan beberapa catatan.

“Karena sudah melunasi, nanti hanya akan buat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali. Toleransi tidak ditipiring itu untuk yang sudah bayar, bukan yang belum bayar. Yang belum bayar tidak ada toleransi dan tetap akan kita eksekusi secepatnya,” tegasnya.

Handi berjanji pihaknya akan terus menindak adanya pelanggaran serupa supaya tidak ada potensi kerugian yang lebih besar lagi. Ia mengingatkan para wajib pajak segera menunaikan kewajibannya sebelum terjaring penertiban. Penindakan berupa penertiban ini dipastikan akan dilakukan secara mendadak tapi terencana.  “Kalau saya infokan jadwal dan lokasinya, bocor dong. Yang jelas sewaktu-waktu,” katanya.

Baca Juga :  Besok Warga Bisa Tes Kemampuan Calon Sekda

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono mendukung upaya penegakan peraturan daerah (perda) terutama memaksimal peran Satpol PP dalam membantu menertibkan dan menagih piutang pajak daerah.

Namun karena PPKM dan kondisi perekonomian masih sulit, menurut dia, tetap perlu proporsional dalam tindakan. “Terutama bisa mengklasifikasi kondisi masing-masing wajib pajak,” katanya.  

Jika wajib pajak keberatan karena kondisi beban pajak daerah, menurut politisi PKS ini, bisa mengajukan keringanan pajak kepada Wali Kota Malang. Pihaknya pun terus meningkatkan pengawasan terkait upaya menenuhi target PAD yang tak memberatkan masyarakat. (ian/van)

Pilihan Pembaca