Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Bukan Solusi

Rahmat Febrian, Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

NEW MALANG POS – Pemerintah yang konstitusional berarti lebih dari sekadar pemerintahan menurut ketentuan-ketentuan konstitusi.

Menurut aturan, ia berarti pemerintahan yang merupakan kebalikan dari pemerintah sewenang-wenang; ia berarti pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, bukan pemerintahan yang hanya dibatasi oleh keiginan dan kemampuan orang-orang yang memegang kekuasaan.


Oleh karena itu, bisa saja terjadi bahwa meskipun pemerintahan di suatu negara dijalankan menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, konstitusi tersebut hanya ditujukan untuk membangun institusi-intsitusi pemerintah dan membiarkannya bertindak menurut kemauan mereka.

Bila demikian adanya, kita tidak bisa menyebutnya sebagai pemerintahan konstitusional. Pembenaran nyata dari konstitusi, yakni gagasan awal yang mendasarinya, adalah membatasi pemerintahan dan menuntut orang-orang yang berkuasa untuk mematuhi hukum dan peraturan.

Sebagian besar konstitusi, sebagaimana yang sudah kita ketahui, memang bermaksud membatasi pemerintah. Kesulitan ekonomi, kelaparan dan dampak pandemi Covid-19 menuntut tindakan segera dari pemerintah. Pemerintah yang berada dalam krisis atau keadaan darurat jarang sekali bisa menjadi pemerintahan konstitusional.

Baca Juga :  Tiga Lokasi Bakal Dipasang CCTV E-Tilang

Perdamaian dan kemakmuran sebenarnya adalah sekutu kuat dari pemerintahan konstitusional. Jika pemerintahan konstitusional adalah pemerintahan yang dibatasi, maka salah satu musuhnya adalah absolutisme dalam segala jenis. Setiap pendapat dan setiap gerakan yang terorganisasi yang bertujuan membangun pemerintahan yang “mahakuasa” jelas merupakan kekuatan yang bertentangan dengan pemerintahan konstitusional.

Absolutisme muncul dengan berbagai nama dan bentuk ia bisa disebut totalitarian, diktaktor proletariat, fasisme, atau nazisme dan ia bisa menyusup ke dalam konstitusi, tetapi ia tidak sejalan dengan pemerintahan konstitusional karena absolutisme mengklaim dirinya tidak terbatas dan paling tinggi.

Prospek pemerintahan konstitusional, karenanya, tergantung pada kekuatan absolutisme dalam berbagai bentuknya. Jika absolutisme kuat, pemerintahan konstitusional lemah. Pada pertengahan abad ke-20 dua pertiga penduduk dunia hidup di bawah bentuk-bentuk pemerintahan absolut.

Baca Juga :  Biaya Umrah Tembus Rp 40 Juta

Apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa demokrasi merupakan prasyarat penting pemerintahan konstitusional? Jika demokrasi berarti tidak lebih dari sekadar hak pilih universal atau kekududukan yang sederajat, ia sama sekali tidak akan melahirkan pemerintahan konstitusional.

Hak pilih universal bisa menciptakan dan mendukung tirani mayoritas atau tirani minoritas atau tirani satu orang. De Tocqueville, dalam Democracy in America, berkata bahwa ‘lebih mudah membangun pemerintahan yang absolut dan despotik di antara rakyat yang kondisi masyarakatnya setara, dibandingkan dalam situasi yang lain.

Absolutisme abad ke-20 biasanya didasarkan pada hak pilih universal dan bahkan hak pilih universal yang bersifat wajib. Tidakkah tirani-tirani modern berubah menjadi kekuasaan oleh mayoritas yang melebihi 70 persen?.

Baca Juga :  Izin Liga Beres, Arema FC Siap

Demokrasi baru bisa diharapkan dapat melahirkan pemerintahan konstitusional jika ia berarti kebebasan serta kesetaraan. Jika orang tidak hanya bebas untuk memilih tetapi juga memilih pemerintahan alternatif selain pemerintahan yang sedang berkuasa, dan jika hak-hak mereka bahkan untuk menentang Negara sendiri dilindungi, maka ada harapan akan lahirnya pemerintahan yang dibatasi.

Dalam demokrasi, orang seringkali lebih mencintai kesetaraan daripada kebebasan, dan jika perlu mereka akan membuang kebebasan demi memperoleh kesetaraan. Jika pemerintahan demokratis ingin menjadi pemerintahan konstitusional, ia harus menjamin kebebasan.

Demokrasi, sebagaimana dipahami di Amerika Serikat dan di negara-negara persemakmuran Inggris, misalnya, jelas-jelas berarti kebebasan dan bahkan menempatkan kebebasan pada kedudukan pertama. Bahkan sebelum kesetaraan jika ia harus memilih keduanya. Di negara-negara ini pemerintahan demokratis dan pemerintahan konstitusional dianggap sebagai hal yang nyaris sama.

Pilihan Pembaca