Memerdekakan Buruh Dari Belenggu Pandemi

idea
Aditya Prastian Supriyadi, M.H. Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang

NewMalangPos – Pandemi Covid-19 masih menjadi salah satu musuh besar buruh. Perayaan mayday 1 Mei lalu dibatasi akibat pandemi. Namun itu hanya secuil dari besarnya raksasa masalah buruh di negeri ini. Nasib buruh benar-benar di ujung tanduk. Para buruh berpotensi besar kehilangan pekerjaan akibat ekonomi yang sedang porak-poranda. Dan itu yang menjadi masalah besar utama. Dampaknya menyebabkan nasib buruh kini kian terpuruk.

Penyebab nasib buruh semakin terpuruk tidak lain akibat ekonomi yang tidak kunjung stabil. Ramalan ekonomi nasional tahun 2020 dipastikan tumbuh 5,3 persen. Akan tetapi badai pandemi tiba-tiba muncul. Ekonomi nasional malah terjun bebas sampai ke angka minus 3,4 persen. Akibatnya dunia usaha banyak yang jatuh. Lapangan pekerjaan secara bertahap mulai hilang. Para buruh akhirnya kehilangan mata pencaharian.

Kondisi abnormal yang menimpa negeri ini menjadi PR besar negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tugas krusial. Pada hakikatnya, negara hukum muncul dalam rangka melindungi rakyat. Saat ini rakyat memerlukan proteksi Pemerintah. Pemerintah wajib memulihkan kondisi ekonomi. Pemulihan ekonomi adalah kunci menyelamatkan nasib rakyat terutama buruh di masa pandemi ini.

Krisis Buruh

Krisis buruh akibat pandemi ternyata juga menghantui dunia ketenagakerjaan internasional. International Labour Organization (ILO) mencatat selama 2020 mencatat sebanyak 255 juta buruh di dunia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Di Indonesia sendiri, badai yang menghantam buruh juga cukup mengerikan.

Berdasarkan data Kemenaker, selama 2020 sebanyak 6,9 juta buruh terkena PHK. Padahal tahun itu juga ada pertambahan 2,9 juta penduduk usia pekerja baru. Hal tersebut menjadikan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai sekitar 10 juta orang.

Baca Juga :  Kembali ke Fitrah Guru

Dampak pandemi juga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi buruh lainnya. Selama pandemi, tidak sedikit buruh menerima penghasilan secara tidak penuh. Berdasarkan survei BPS tahun 2020, 82 persen buruh mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut semakin membelenggu kesejahteraan buruh. Dampaknya berpengaruh pada peningkatan angka kemiskinan di negeri ini.

Persoalan buruh yang tidak segera ditangani bisa menjadi bom waktu di masyarakat. Tidak hanya ekonomi, dampak kriminal pun bisa terjadi. Ditinjau dari teori psikogenesis Kriminologi, tindak kriminal bisa muncul akibat dampak psikis. Dampak psikis berpotensi besar dirasakan buruh akibat PHK yang diterima. Sulitnya pemenuhan kebutuhan karena hilangnya pendapatan mengakibatkan psikis seseorang semakin terguncang. Psikis seseorang yang semakin terguncang cenderung mudah melakukan tindakan kriminal.

Secara nyata, dampak kriminal akibat krisis buruh karena pandemi cukup terlihat terutama dalam ranah rumah tangga. Berdasarkan data Komnas Perempuan, selama 2020 kasus KDRT di Indonesia sebesar 6480 kasus. Angka tersebut cenderung lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Menurut Komnas Perempuan, penurunan angka kasus karena tidak terakomidirnya korban. Istri banyak takut melapor karena suami selalu berada di rumah akibat PHK yang diterima.

Ranah perkara perdata rumah tangga juga terdampak besar. Selama pandemi tingkat perceraian tercatat sangat tinggi. Misalnya di Bandung, tercatat angka percerainya sebesar 1 juta perkara. Faktor penyebab utamanya adalah pertengkaran dan disusul masalah ekonomi.

Baca Juga :  Kemenangan Melawan Budaya Esktravagan

Kedua faktor tersebut saling memiliki keterkaitan dengan kondisi pandemi. Selama pandemi banyak suami kehilangan pekerjaan yang berdampak sulitnya memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya muncul perkelahian yang tidak kunjung usai dan berakhir dengan perceraian.

Strategi Pemerintah

Pemerintah sedang menyiapkan jurus jitu dalam memulihkan ekonomi nasional. Rencana Investasi akan digelontorkan besar-besaran di tanah air. Target investasi pada tahun 2021 ini galangkan mencapai 858,5T. Target tersebut lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 817,2 T, walaupun realisasinya hanya 611,6 T akibat badai pandemi yang tiba-tiba muncul.

Pemerintah masih mengandalkan UU Ciptaker sebagai jurus utama mengatasi masalah ekonomi. Melalui UU Ciptaker, diharapkan menjadi jalan pembuka investasi. Berlakunya UU Ciptaker mempermudah Pembentukan UMKM Baru. Pembentukan UMKM baru cukup daftar tanpa lagi izin.

Selain itu ketentuan syarat pembentukan Perseroan dan Koperasi juga dipangkas. Kemudahan aturan tersebut bertujuan memunculkan pelaku-pelaku usaha baru. Dengan begitu berdampak penciptaan lapangan pekerjaan yang bisa menampung warga terutama yang mengalami PHK.

UU Ciptaker juga menjadi dasar inisiasi pembentuk Sovereign Wealth Fund (SWF). SWF Indonesia diberi nama Lembaga Pengelolaan Indonesia (LPI). LPI memiliki peran dalam mencari sumber pembiayaan investasi baik dalam dan luar negeri. Tidak lama setelah dibentuk, LPI langsung menerima kabar baik. Secara sah Arab Saudi mengumumkan akan investasi sebesar 144 Triliun. Hal ini menjadi angin segar karena dapat mendorong rencana percepatan pembukaan lapangan kerja baru.

Baca Juga :  Manifestasi Pemenang Politik Dunia

Pembentukan Kementerian Investasi baru menjadi jurus jitu lain Pemerintah. Pembentukan kementerian ini berfungsi untuk memudahkan sinergi investasi dalam dan luar negeri. Pemerataan bisnis menjadi fokus utama, terutama menggandeng sektor swasta (Mikro dan Makro). Kementerian juga berfokus menangkap aliran dana asing sebesar 276,67 T (Bank Indonesia: 2021) yang bisa dibawa ke dalam bisnis investasi di tanah air.  

Rencara strategis pemulihan ekonomi nasional perlu ditangani juga secara strategis. Harus ada perencanaan teknis yang sangat matang. Tanpa itu rencana hanya sebatas narasi. Pengalaman pahit investasi pada tahun sebelumnya harus jadi pelajaran. Banyaknya investor-investor besar asing yang membatalkan investasi di Indonesia perlu menjadi dasar evaluasi Pemerintah dan jajarannya untuk lebih aktif menjemput bola investasi. Tujuan akhirnya tidak lepas dari pembentukan lapangan kerja yang luas guna menampung segala tenaga kerja yang ada.

Akhirnya dalam masa pandemi ini Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memerdekaan buruh dari belenggu pandemi. Dalam Islam sangat penting memperhatikan kesejahteraan buruh. Sebagai mana sabda Rasul bahwa “Buruh adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu” (HR- Ahmad).(*)