Wujudkan Aspirasi Rakyat Lewat Pokir

new malang pos
Seluruh anggota DPRD Kota Malang dalam bingkai kebersamaan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Malang.

Serapan Pokir Capai Rp 24,5 Miliar

NewMalangPos, MALANG – Kurang lebih 30 persen kegiatan pembangunan Kota Malang di 2021 usulan DPRD Kota Malang. Usulan ini hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Malang.

Istilah Pokir ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Saat masa reses, dewan banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat.

Sesuai yang tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Sebagian besar Pokir berbentuk usulan pembangunan fisik. Usulan ini akan diakomodir di 2021 dan akan diawasi pelaksanaannya oleh DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menjelaskan, Pokir untuk 2021 memiliki nilai paling tinggi sebesar Rp 800 juta dan terendah kurang lebih Rp 450 juta. Total keseluruhan Pokir yang dapat diakomodir pelaksaannya di 2021 mencapai Rp 24,5 miliar.

“Pokir untuk 2021 sudah kami usulkan di 2020. Di tahun ini memang kami upayakan agar masuk dalam kegiatan di 2021. Sebanyak 30 persen merupakan hasil usulan/pokir DPRD Kota Malang,” kata Made.

Pria asal Pulau Bali ini menyampaikan, sebagian besar usulan dari Pokir ini merupakan kegiatan fisik. Kegiatannya berada di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.  Aspirasi warga banyak meminta pembenahan infratruktur, seperti perbaikan hingga pelebaran jalan. Kemudian pavingsisasi dan yang juga tak kalah banyak diminta warga adalah pembangunan sistem drainase dan juga perbaikannya.

“Untuk nilai dari Pokir itu bukan kami yang menentukan. Kami mengusulkan itu dan tergantung perangkat daerah (PD) yang memiliki anggarannya untuk mengakomodir. Contohnya saja pokir saya, saya usulkan pembangunan drainase terpadu di Tlogomas, dinas terkait sesuai kemampuannya mendapat nilai anggarannya Rp 670 juta untuk dikerjakan di 2021,” tegas Made.

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, sebesar Rp 12 miliar usulan dari Pokir diakomodir DPUPR di 2021. Kemudian sekitar Rp 3 miliar ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan). Beberapa PD lainnya yang juga mengakomodir usulan dewan ada di bidang pendidikan dan kesehatan.  Mekanisme Pokir walaupun tidak dilakukan dengan kegiatan reses, tetap diserahkan pada masing-masing fraksi.

“Tiap anggota dewan punya konstituen. Mereka akan menampung usulan warga. Ketua fraksi akan mengumpulkan dan merumuskan, lalu dibahas di Banggar (Badan Anggaran). Sebelumnya juga kita lihat dulu. Kalau ada usulan pokir yang sudah direncanakan perangkat daerah maka tidak akan diusulkan. Yang tidak ada saja yang kita usulkan agar tidak dobel,” ujar pria lulusan Sarjana Ekonomi ini.

Untuk usulan Pokir 2022 juga sedang dibahas anggota dewan. Meski begitu dewan masih bersifat menunggu. Menunggu hasil usulan dari eksekutif melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. (ica/aim)

Usulan Infrastrukur Paling Banyak Diajukan

Pembangunan fisik masih yang menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Malang yang diusulkan warga. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang M Fathol Arifin menjelaskan, usulan dari DPRD Kota Malang berupa Pokir banyak diusulkan warga untuk pembenahan infrastruktur.

“Dari teman-teman yang ada di komisi, pembangunan fisik berupa perbaikan jalan hingga pavingisasi paling banyak masuk. Itu yang kami usulkan di 2021,” papar Fathol.

Pria yang juga anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang ini menjelaskan, di 2020 ini pula, anggota-anggota Komisi C dapat banyak keluhan warga soal jalan yang rusak. Tidak hanya satu dua kecamatan, seluruh anggota komisi dari 5 dapil banyak mendapatkan aspirasi yang sama.

Fathol mengatakan bahwa warga membutuhkan kenyamanan dalam infratruktur. Tidak hanya pavingisasi dan perbaikan jalan saja.

“Perbaikan drainase dan penambahan pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) juga banyak kami tampung,” terangnya.

Beberapa warga di wilayah seperti Sukun dan Kedungkandang juga meminta adanya penambahan pembangunan jembatan. Khususnya jembatan penyebrangan baik yang sudah ada walaupun belum agar dapat dibuat demi mempermudah aksesibilitas warga. 

Fasilitasi pengelolaan sampah menjadi salah satu dari banyak usulan warga yang diakomodir dalam Pokir DPRD Kota Malang di 2021.  Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Eddy Widjanarko menjelaskan, permintaan warga juga banyak yang mengarah pada fasilitasi sarana prasaranan untuk pengelolaan sampah. Utamanya warga di lingkup RT dan RW.

“Banyak yang meminta gerobak sampah,” papar pria yang menjabat sebagai Bendahara Fraksi Golkar DPRD Kota Malang ini.

Untuk itu Pemda diminta menambah tidak hanya gerobak sampah untuk dikelola warga, juga pembuatan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang baru. Warga khawatir tidak dapat mengelola sampah rumah tangga yang bertambah, utamanya di masa pandemi ini. (ica/aim)

Gelontor Urban Farming Warga

Ketua Fraksi PKS Kota Malang Trio Agus Purwono menyampaikan Pokir diutamakan pula pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang juga mengarah pada pemulihan ekonomi.

Usulan yang masuk berkaitan dengan penumbuhan wirasusaha baru di Kota Malang menjadi usulan untuk diakomodir dalam APBD Kota Malang tahun anggaran 2021. Hal ini pun menjadi proritas.

“Utamanya di masa pandemi ini, bagaimana pembangunan kita dapat memulihkan ekonomi warga menjadi penting. Warga banyak yang meminta fasilitasi untuk membangun usaha baru, bantuan bagi UMKM dan sebagainya,” paparnya.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua Komisi B DPRD Kota Malang ini menyampaikan usulan yang berkaitan dengan tupoksi Komisi B juga diutamakan. Salah satunya usulan menggiatkan urban farming di lingkungan warga Kota Malang.

Pihaknya mengusulkan adanya kegiatan penggiatan urban farming diperbanyak. Fasilitasi anggaran akan digunakan untuk memperbanyak sarana dan prasarana urban farming.

“Kami juga usulkan agar di tiap kelurahan atau setiap RW bisa difasilitasi bahan untuk Urban Farming. Dan juga budidaya ikan air tawar. Khususnya di kawasan kampung yang lahannya sempit. Ini menjadi usulan warga juga,” tegas Trio. (ica/aim)

Bangun Tiga Sekolah Baru

Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas pada usulan Pokir DPRD Kota Malang di 2021. Khususnya pendidikan dimana warga meminta penambahan sekolah.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang H Ahmad Wanedi. Pembangunan sekolah yang diakomodir di 2021 dari hasil aspirasi warga akan dilakukan. Sebanyak 3 sekolah akan dibangun di Kelurahan Mulyorejo, Gadang dan Polehan.

“Saat hearing dengan warga khususnya pada saat masa penerimaan peserta didik baru yang agak carut marut. Ini menjadi usulan yang paling sering kita dapatkan. Tidak hanya komisi juga teman-teman di fraksi,” papar Wanedi.

Tidak menutup kemungkinan jika situasi kembali membutuhkan pada PAK 2021 akan ada tambahan pembangunan fasilitas sekolah lainnya. Karena menurutnya pembangunan sekolah masih dibutuhkan untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan warga.

Pria yang juga wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan usulan lain yang juga diakomodir di 2021 adalah pembangunan fasilitas wifi gratis di seluruh wilayah RW di Kota Malang.

“Sudah dikerjakan di 2020 ini, tapi di 2021 juga ada yang dilanjutkan,” paparnya.

Usulan warga di bidang kesejahteraan kesehatan juga masih banyak berkaitan dengan jaminan kesehatan. Meski sudah masuk dalam rencana kerja eksekutif, hal ini juga akan menjadi fokus pengawasan Komisi D di 2021.Utamanya bagi warga miskin yang belum tercover program Universal Health Coverage (UHC). (ica/aim)