Sanksi Disiplin Protokol Kesehatan Dimasukan dalam Perda

NEW MALANG POS– Kota Malang belum memilik aturan hukum yang mengatur upaya perlindungan masyarakat dari bencana non-alam. Khususnya bencana yang disebabkan wabah penyakit menular, seperti Covid-19. Untuk memasukan itu, Pemkot Malang akan mengubah Perda No 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengatakan, Perda ini diubah dengan menyesuaikan situasi pandemi Covid-19. Perda No 2/2012 menjadi Perda yang pas untuk ditambahkan beberapa poin pasal terkait dengan kedispilinan masyarakat di masa wabah penyakit terjadi.

“Sebenarnya sama tentang menjaga lingkungan dan ketertiban umum. Tetapi yang mengatur lebih spesifik ketika ada wabah datang. Misalnya ada yang nongkrong di taman atau berkegiatan menganggu ketertiban umum di masa pandemi bisa dikenakan sanksi,” tegas Sutiaji.

Insiatif perubahan ini juga didasarkan pada Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Instruksi Mendagri No 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Pencegahan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di daerah.

Untuk itu, Kamis (27/8) kemarin, DPRD Kota Malang menyetujui adanya perubahan Perda itu. Ini dianggap penting agar Pemda dapat menjaga dan melindungi masyarakat Kota Malang. Dapat menjadi instrumen ketika wabah penyakit terjadi di masa mendatang.

Meksi semua fraksi DPRD Kota Malang menyetujui perubahan perda tersebut, ada beberapa catatan. Salah satunya dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang.

Jubir Fraksi PDI Perjuangan, Harvard Kurniawan menjelaskan, perubahan Perda ini harus bersifat komprehensif. Berdasarkan kajian dan mengandung solusi. Juga ditekankan agar memiliki pendekatan sanksi kearifan lokal.

“Sistem punishment yang akan dimasukan nanti harus diutamakan sanksi restitutive (membangun) sebelum dilakukan secara represif. Pemda harus lebih banyak memberi sanksi sosial atau administratif. Sanksi pidana adalah obat terakhir,” tegas Harvard.

Saran dan pandangan lain juga diungkapkan Fraksi PKS. Jubir Fraksi PKS, Akhdiyat Syabril Ulum menjelaskan, Pemda juga perlu mencermati bahwa perda ini memiliki 2 tema yang luas. Yakni ketertiban umum dan lingkungan.

Maka dari itu alternatif untuk merumuskan perda yang baru tentang Perlindungan Masyarakat dari Bencana non-alam perlu menjadi pertimbangan berdasarkan batasan perubahan perda sebelumnya.

“Dimana materi yang berubah maksimal adalah 50 persen. Jangan sampai mengubah lebih dari itu dan keluar dari esensinya,” pungkas Akhdiyat.

Karena telah disepakati untuk dibahas, maka penandatanganan perubahan Perda akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang diagendakan nantinya. Ditargetkan, perubahan Perda ini dapat disahkan pada September mendatang. (ica/aim)