Empat Bulan, Silpa Rp 740 Miliar Harus Habis

NEW MALANG POS, MALANG – Rancangan Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2020 secara resmi disahkan DPRD Kota Malang, Jumat (28/8) kemarin. Ranperda ini akan dievaluasi terlebih dahulu ke Provinsi Jawa Timur. Setelahnya disahkan gubernur menjadi perda Perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2020 akan dapat langsung digunakan.

 “Semoga dalam kurun waktu satu minggu ini evaluasi di provinsi turun dan kita sudah bisa mengimplementasikan. Ada waktu 4 bulan ke depan untuk penyerapan akan dimaksimalkan,” tegas Wali Kota Malang Drs H Sutiaji usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, kemarin.

Sutiaji menjelaskan dalam Perubahan APBD Kota Malang tahun 2020 ini nilai Belanja Tidak Langsung yang lebih tinggi daripada Belanja Langsung karena adanya re focusing anggaran.

Di APBD Kota Malang tahun 2020 murni, porsi pos anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung sudah proposional. Belanja langsung 65 persen dan Tidak Langsung sebesar 34,46 persen. Namun setelah perubahan persentase Belanja Langsung menjadi 49 persen sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar 50 persen.

 “Di dalam perubahan ada penurunan Belanja Langsung ini dikarenakan kewajiban re focusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Yang masuk dalam BTT (Belanja Tidak Terduga). Dan BTT ini masuk dalam pos anggaran Belanja Tidak Langsung,” tegasnya.

Meski begitu, ia menegaskan dalam perubahan anggaran ini sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) bisa dikelola lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya Silpa yang tersisa di 2019, yakni sebesar kurang lebih Rp 740 miliar digunakan untuk anggaran penanganan Covid-19.

Sutiaji meyakini meskipun hanya tersisa 4 bulan untuk menyerap anggaran hinga masa tahun anggaran 2020 habis, Silpa tidak akan bernilai tinggi kembali.

Hal ini juga menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. Menurutnya setelah perubahan anggaran didok, perangkat-perangkat daerah harus maksimal dalam menggunakan anggaran. DPRD Kota Malang mendorong perangakt daerah bisa menyerap minimal 90 persen hingga akhir tahun.

“Kami minta bahkan agar Silpa tidak ada,” tegas Made.

Dalam perubahan anggaran ini, dana BTT dialokasikan sebesar kurang lebih Rp 170 miliar. Untuk penanganan Covid yang penggunaannya tersebar di seluruh PD Kota Malang. Terutama dalam pos anggaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) yang ditambahkan sebesar Ro 1,5 miliar untuk supporting UMKM.

Kemudian ada pula anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) untuk program rehabilitasi lapangan. Juga tambahan lain pada Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengcover persoalan Covid.  Juga program pemasangan Wi-fi tiap RW yang diharapkan mampu membantu kelancaran pelaksanaan daring. (ica/aim)