Dewan Desak Wali Kota Isi Jabatan Kosong

new malang pos
foto: NMP-Sisca Angelina

Setahun, 4 Kursi Kadis Diisi Pelaksana Tugas

NEW MALANG POS, MALANG – Kalangan anggota DPRD Kota Malang mendesak Wali Kota Malang Sutiaji untuk segera mengisi jabatan kepala dinas yang kosong. Karena sudah hampir satu tahun, empat kursi kepala dinas hanya diisi pelaksana tugas (Plt). Apalagi, di tahun depan juga aka nada delapan kepala perangkat daerah yang akan pension, termasuk Sekda Wasto.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menjelaskan, pihaknya kerap kali mengingatkan eksekutif mengenai hal ini. Agar pimpinan daerah segera melakukan pengisian jabatan yang selama ini dilakukan pelaksana tugas.  Dia memandang, disamping alasan efektifitas kinerja, penugasan Plt nampaknya kurang diperhatikan eksekutif.

“Aturannya Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Plt melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Kemudian pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan/ tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum. Ini jabatan sudah kosong hampir satu tahun,” kata Arief dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2021 kemarin.

Menurutnya, hal ini dijabarkannya dalam Undang Undang nomor  5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahkan pada tahun 2019 Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian,  yang didalam dictum nomor  1  huruf c juga menyatakan aturan tersebut.

“Maka dari itu, kami minta kepada saudara  wali Kota Malang agar mentaati azas-azas yang ditegaskan dalam aturan tersebut,” desaknya.

Hal yang sama juga ditegaskan Fraksi PKS DPRD Kota Malang. Ketua Fraksi PKS Trio Agus Purwono menyampaikan, kekosongan jabatan yang saat ini terdapat pada beberapa tubuh OPD perlu untuk menjadi perhatian serius.

“Untuk mewujudkan efektifitas kerja dalam mencapai target-target pembangunan daerah yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Malang perlu untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut agar koordinasi dan sinergisitas antar OPD dapat terjalin dengan baik,” pungkasnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Malang Dra Anita Sukmawati menjelaskan, proses untuk mengisi kekosongan jabatan ini sudah dilakukan.

“Di tahun ini sudah 4 yang kosong. Tahun depan ada 8 yang kosong, karena kepalanya pensiun,” tegasnya.

Diketahui 4 jabatan strategis yang sudah kosong tahun ini, antara lain kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan), kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan satu jabatan Staf Ahli. 4 jabatan ini diketahui sudah kosong sejak akhir 2019 lalu.

“Kami sudah berproses. Tapi untuk Eselon II prosesnya harus pengajuan dulu ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Kami harus mengajukan permohonan pengisian jabatan dulu, jika sudah disetujui baru bisa dilakukan proses selanjutnya,” tegas Anita. (ica/aim)