AJB Bumiputera Bergejolak Lagi

NewMalangPos, MALANG – Nasabah AJB Bumiputera 1912 kembali meminta kejelasan nasib haknya yang belum terbayarkan sejak 2017 lalu ke Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Kamis (11/2).

Dalam tuntutannya, pihak nasabah mendesak kepada OJK melakukan kewenangannya untuk menagih klaim asuransi melalui pengadilan niaga sesuai UU Nomor 40 tahun 2014.

“Kami menolak moratorium yang berlaku di tahun 2018 yang menyatakan kalau kita tidak mampu bayar polis, itu kita putus kontrak. Jadi putus kontrak itu tidak boleh, dari Jakarta menyebutkan seperti itu. Harus lanjut terus atau cuti, padahal dengan kondisi seperti ini tidak mungkin, karena teman teman kena pandemi ini sudah luar biasa,” tegas Koordinator Nasabah AJB Bumiputera Wilayah Jatim 2 Priyo Santoso.

Priyo Santoso mengatakan, untuk wilayah Malang sendiri setidaknya ada 100-an nasabah yang dirugikan, dengan nilai Milyaran. Secara nasional kerugian nasabah Bumiputera diperkirakan mencapai Rp 10 Triliun. Oleh karenanya Priyo meminta OJK yang bertugas sebagai lembaga pengawas keuangan untuk tegas terhadap Bumiputera.

“Harapannya OJK bisa tegas. Karena OJK beberapa kali kirim surat ke Bumiputera, tidak dilaksanakan oleh Bumiputera tapi tidak ada sanksi untuk direksi maupun komisaris. Bagi kami aneh, jelas di UU tentang perasuransian nomor 40 itu jelas, ketentuan pasal 28 ayat 2 yang bisa dimasukan pidana,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Wilayah AJB Bumiputera Malang, Agus Riskianto enggan memberikan keterangan apapun dikarenakan bukan kapasitasnya.

“Karena kantor wilayah tidak mempunyai kewenangan disitu, mohon maaf saya tidak bisa memberikan statement ” ujarnya singkat.

Sedangkan dari pihak OJK Malang, pihaknya sudah menampung semua permintaan nasabah dan juga keterangan dari AJB Bumiputera. Hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada OJK pusat.

“Mediasi dgn OJK, tadi sudah kita terima di kantor kita dan rapat bersama Kepala Cabang Bumiputera, intinya keinginan dari nasabah itu kita teruskan ke OJK pusat. Soalnya penanganan itu nanti kan akan dilakukan secara nasional, tidak per wilayah sesuai kewenangan,” ujar Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri. (ian)