new malang pos
Wali Kota Batu Dra. Dewanti Rumpoko M.Si sosialisasikan pelaksanaan PPKM pada PHRI di Hotel Orchid Batu, Rabu (13/1). (NMP/MUHAMMAD FIRMAN)

NewMalangPos, KOTA BATU-Pemkot Batu menggelar sosialisasi PPKM bersama Dandim 0818 dan PHRI di Hotel Orchid Batu Rabu (13/1) kemarin. Sosialiasi tersebut dilakukan untuk menegaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan mulai 11-25 Januari karena Kota Batu memiliki angka kematian tertinggi di Malang Raya.

Wali Kota Batu Dra. Dewanti Rumpoko M.Si menyampaikan bahwa diterapkannya PSBB yang saat ini diganti dengan istilah PPKM karena tingginya angka kematian dan penambahan pasien Covid-19 di Kota Batu.

“Sebenarnya terkait PPKM kami sudah minta keringanan untuk pembatasan jam operasional. Namun karena instruksi pusat akhirnya kami harus disamakan pukul 19.00 WIB,” ujar Dewanti kepada New Malang Pos kemarin.

Ia menerangkan, bahwa banyaknya konfirmasi positif dan tingginya angka kematian lebih tinggi dari Kabupaten dan Kota Malang. Jika dibandingkan dengan jumla penduduk di Kota Batu sekitar 200 ribu jiwa.

“Apakah tingginya positif dan kematian akibat Covid-19 disini (Kota Batu.red) akibat sektor pariwisata yang jadi tersangka? Padahal yang terjadi (panambahan dan kematian akibat Covid-19.red) adalah kluster keluarga,” bebernya.

Karena itu dengan adanya gelombang kedua Covid-19, ia meminta PHRI mengikuti aturan yang telah diinstruksikan pemerintah pusat. Dengan harapan angka positif dan kematian menurun sembari menunggu vaksinasi Covid-19.

Kepala Badan Keuangan Daerah M Chori menyampaikan akibat pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh sektor pariwisata. Meski pada bulan Juni mulai bangkit kembali.

Ia menerangkan jika PAD masih tetap meningkat walau pun tidak sesuai dengan yang lalu. Pada saat pandemi ini untuk pajak turun 28.3 persen dan retribusi juga turun 2.3 persen dibanding tahun 2019.

“Kami sampaikan bahwa dari pajak yang masuk dikembalikan kepada masyarakat untuk mengcover masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh ibu wali kota kepada warga yang kurang mampu untuk jaminan kesehatan ini sudah kita cover melalui BPJS,” bebernya.

Dari pajak yang telah dibayarkan, sesuai kebijakan pemerintah melalui persetujuan dari dewan dikembalikan ke masyarakat melalui BPJS, Jaminan Kecelakaan Tenaga Kerja (JKTK), bedah rumah dengan anggaran Rp 35 juta per rumah dan Bosda Pendidikan.

“Kemudian juga disalurkan insentif lansia penyandang cacat, guru ngaji di semua agama, penjaga makam dan tempat ibadah semua itu diambil 10 persen dari PAD. Situasi pandemi pendapatan di semua sektor mengalami penurunan mencapai 40 -50 persen,” bebernya.

Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi menyampaikan bahwa dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini terkait perhotelan untuk biaya operasional tidak mencukupi dan sangat minim. Sehingga PHRI berharap ada kebijakan dari Pemerintah Kota Batu untuk pajak sementara dihapuskan dulu.

“Terkait PPKM yang disampaikan ibu wali kota melalui surat edaran untuk karyawan Selecta masuknya kita bagi dengan gaji yang diterima setengahnya dari gaji normal,” bebernya.

Untuk Kota Batu per 13 Januari tercatat 1101 kasus yang terdampak Covid-19 dengan aktif 37 orang, sembuh 974 orang dan meninggal 90 orang.

Selama dilakukan PPKM tiga hari kemarin, sejak 11 Januari angka penambahan positif Covid-19 menurun. Dengan hanya ada dua tambahan terkonfirmasi positif Covid-19. (eri/jon)