SMPN 7 Batal di Desa Pendem, Dialihkan ke Dadaprejo

SMPN batu
Ilustrasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP, Kota Batu

NewMalangPos, KOTA BATU – Rencana pembangunan SMPN 7 yang sebelumnya mengerucut di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu berubah lagi. Terbaru Pemkot Batu bakal melakukan survei ke lokasi baru di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Batu Ir. Punjul Santoso M.M bahwa lokasi pembangunan SMPN 7 Batu tidak jadi ditempatkan di Pendem. Perubahan tempat tersebut dikarenakan beberapa faktor.

“Untuk lokasi pembangunan SMPN 7 Kota Batu awalnya akan dilakukan di Desa Pendem. Namun setelah dilakukan kajian kembali alternatif baru tempat pembagunan mengerucut di Kelurahan Dadaprejo,” ujar Punjul kepada New Malang Pos, Rabu (3/2) kemarin.

Ia mejelaskan bahwa memang sebelumnya telah digelar musyawarah antara pemerintah kecamatan, pemdes, BPD se Kecamatan Junrejo, Dinas Pendidikan, BKD dan perwakilan guru negeri dan swasta di Pendopo Kecamatan Junrejo. Pembangunan mengerucut pada dua desa, yakni Desa Tlekung dan Desa Pendem.

“Ternyata setelah dilakukan kajian kembali jarak sekolah jadi persoalan. Misalnya kalau dibangun di Pendem otomatis nantinya calon siswa dari Tlekung dan daerah terdekat seperti Dadaprejo terlalu jauh. Sehingga ada alternatif lokasi pembangunan di Dadaprejo,” bebernya.

Dengan alternatif di Kelurahan Dadaprejo, juga akan mempermudah proses pembebasan lahan. Yakni dengan menggunakan lahan bekas tanah bengkok milik Kelurahan Dadaprejo.

“Karena status kelurahan inilah lebih mudah prosesnya. Sebaliknya kalau dibangun di Desa Pendem prosesnya yang sulit. Mengingat harus terkendala dengan adanya regulasi Permendagri No 1 tahun 2016,” papar Punjul.

Diktehui, dalam aturan tersebut Tanah Kas Desa (TKD) tidak boleh berkurang selain untuk kepentingan desa. Jika memang dipakai untuk kepentingan pemerintah daerah (Pemda) harus ada penggantinya lahan yang sepadan.

“Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan survei ke lokasi. Semoga lokasi baru tersebut memenuhi persyaratan untuk segera dibangun sekolah baru,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eny Rachyuningsih menambahkan untuk pembangunan SMP terkait luasan tanah yang dibutuhkan idealnya paling tidak antara 6000-7000 meter persegi.

“Selain gedung kegiatan belajar mengajar, nantinya juga harus ada ruang perpustakaan, laboratorium, ruang guru dan kepala sekolah. Serta ruang publik untuk bermain siswa,” ungkapnya.

Begitu juga dengan zonasi yang jadi permasalahan, diungkap Eny, masyarakat Desa Junrejo dan Tlekung tak perlu khawatir anaknya tidak bisa masuk SMPN. Pasalnya mengacu dari Permendikbud no 44 tahun 2019 terkait PPDB dimungkinkan untuk menerima siswa dengan aturan tertentu agar bisa diterima di sekolah yang bukan zona daerahnya.

Hal tersebut karena mengacu permasalahan masalah tahun lalu, karena siswa dari Tlekung dan Pendem tak memiliki zonasi tahun ini dimungkinan untuk masuk sekolah di daerah dekatnya. Pihaknya akan godok Perwali terkait PPDB yang melibatkan MKKS swasta dan negeri, dewan pengawas dan juga Komisi C. (eri/jon)