Seriusi Penghapusan Pajak Pelaku Usaha

NEW MALANG POS, KOTA BATU-Pemerintah Kota Batu merespon permintaan pembebasan pajak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batu. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kota Batu Suryo Widodo usai menggelar audiensi dengan eksekutif di Balai Kota Among Tani Kamis (17/9) kemarin.

Suryo menyampaikan setelah dibukanya kembali sektor usaha, baik pariwisata, jasa, hingga UMKM  pihaknya ingin ada kebijakan yang mampu mengangkat perekonomian di Kota Batu.

“Untuk peningkatan perekonomian semua jurus telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satunya seperti pembebasan pajak bagi pelaku usaha agar ekonomi nasional semua tumbuh dan tidak tumbang,” ujar Suryo kepada New Malang Pos, kemarin.

Selain pembebasan pajak, untuk mendorong perekonomian nasional adalah dana Rp 30 triliun yang dikucurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dari pemerintah pusat. Tujuannya agar pelaku usaha kecil hingga besar atau semuanya bisa hidup.

“Nah kami berharap pemda, bisa mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak bagi pelaku usaha. Agar tidak bertentangan UU, maka harus ada regulasinya dari pemda, baik melalui Perwali atau Perda,” bebernya.

Dengan adanya pembebasan pajak, nantinya pelaku usaha tidak akan memungut pajak dari tamu. Sehingga tamu atau wisatawan yang datang bisa membelanjakan uangnya yang tidak dimasukkan dalam pajak untuk berbelanja di Kota Batu.

Diungkap Suryo dengan adanya intervensi atau kebijakan seperti pembebasan pajak diharapkan tidak sampai membuat pelaku usaha di Kota Batu tumbang. Pasalnya ketika usaha tumbang, pelaku usaha dipastikan sulit untuk bangkit lagi.

“Makannya kita harus saling menjaga jangan sampai ada yang tumbang. Misal UMKM yang bangkrut akan menjual alat-alatnya semua untuk bangkit lagi, akan susah,” terangnya.

Sebelumnya diungkap oleh Sujud Hariadi, yang juga anggota Kadin Kota Batu menerangkan sudah ada beberapa daerah yang telah memberikan kebebasan pajak bagi pelaku usaha.

Beberapa daerah yang telah memberlakukan pembebasan pajak bagi pelaku usaha meliputi Lampung Barat, Kabupaten Sleman, Gunungkidul dan Kulon Progo. Untuk Jatim ada Kabupaten Ngawi yang membebaskan pajak bagi hotel dan resto sampai akhir tahun.

“Untuk Kota Batu pembebasan pajak kami rasa perlu dilakukan. Karena pelaku usaha selama ini mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Batu,” terangnya.

Ketua PHRI Kota Batu ini juga menambahkan, bahwa imbas pandemi banyak pekerja yang harus dirumahkan akibat minimnya kunjungan dan tingginya operasional. Sehingga dengan pembebasan pajak, setidaknya pekerja yang dirumahkan bisa kembali dipanggil seluruhnya untuk bekerja kembali.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu M. Chori menerangkan hasil audiensi bersama Kadin, pihaknya saat ini masih melakukan kajian dengan tenaga ahli wali kota terkait pembebasan pajak.

Pasalnya dibutuhkan kajian terlebih dahulu mulai dari mekanisme hingga prosedur agar tidak terjadi masalah hukum kemudian hari.

“Kami akan melakukan kajian terlebih dahulu dengan melibatkan bagian hukum, inspektorat, tenaga ahli wali kota di bagian hukum. Karena kami tidak mau kebijakan ini nanti menimbulkan permasalahan. Bila perlu kita konsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” pungkasnya.(eri/jon)