Selesaikan Permasalahan Aset

new malang pos
Wali Kota Batu Dra. Dewanti Rumpoko M.Si dan Kajari Batu Supriyanto menandatangani MoU pendampingan hukum di Balai Kota Among Tani

NewMalangPos, KOTA BATU-Pemkot Batu melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Batu di Balai Kota Among Tani Batu, Rabu (27/1). Kerja sama tersebut bertujuan agar setiap program yang dilaksanakan oleh PD di Pemkot Batu, utamanya agar setiap langkah dalam mengambil kebijakan tidak melanggar hukum.

“Yang jelas dengan adanya MoU ini bisa ditindaklanjuti oleh kepala dinas di Pemkot Batu. Tindak lanjut bisa dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejari Kota Batu,” ujar Dewanti kepada New Malang Pos, Rabu (27/1).

Ia menerangkan, dengan adanya PKS diharapkan setiap langkah kebijakan yang diambil PD tidak menabrak hukum. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan PD berjalan maksimal.

“Melalui PKS, diharap progam perencanaan (kabijakan.red) yang di Pemkot itu bisa didukung sesuai aturan hukum. Sehingga program berjalan maksimal,” bebernya.

Sementara itu, Kajari Kota Batu Supriyanto menyampaikan bahwa MoU dengan Pemkot Batu terkait dengan penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal tersebut diungkapnya memang sudah menjadi tugas kejaksaan.

“Salah satu tugas kami di kejaksaan di bidang hukum adalah sebagai kuasa pemerintah dalam membidangi perdata. Baik di luar maupun di dalam pengadilan jika ada permasalahan hukum yang menyangkut perdata dan tata usaha negara,” bebernya.

Selain MoU pendampingan hukum juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama di bidang optimalisasi pendapatan daerah dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Ini merupakan implementasi dari MoU yang telah tandatangani tersebut.

“Kegiatan hari ini merupakan sesuatu yang cukup baik dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bagus dan tinggi. Dengan begitu akan semakin meningkatkan pembangunan perekonomian daerah,” paparnya.

Lebih lanjut, penandatanganan di bidang pengolahan aset diungkapnya cukup penting. Karena masih ada beberapa pengolahan aset negara yang mungkin belum terselesaikan secara tuntas status kepemilikannya.

“Maka ke depan segera membentuk tim dengan pihak Pemkot untuk membantu menyelesaikan  aset-aset yang mungkin belum tuntas penyelesaiannya. Sehingga tertata dan dikelola dengan baik dan tidak terjadi penyalah gunaan aset,” pungkasnya. (eri/jon)