new malang pos
Pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat oleh Pemkot Batu selama diberlakukan PPKM.

NewMalangPos, KOTA BATU-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Batu hingga 25 Januari mendatang membuat adanya kebijakan untuk pekerja kantor dan lingkup Pemkot Batu. Sesuai SE Wali Kota terkait PPKM, pegawai hanya diperbolehkan mengisi ruangan maksimal 25 persen dari jumlah pegawai.

Namun hal itu bukan manjadi alasan bagi SKPD pelayan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tutup. Tapi sebaliknya pelayanan harus tetap berjalan maksimal seperti hari-har biasanya. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Batu Ir. Punjul Santoso M.M.

“Selama PPKM pelayanan tetap dilakukan. Misal di Dispendukcapil, BKD dan Dinas Perijinan tetap jalan. Begitu juga dengan beberapa hari ini yang kedatangan dari KPK juga tidak berpengaruh pada pelayanan,” ujar Punjul kepada New Malang Pos, Selasa (12/1).

Karena itu, ia menghimbau agar kepala OPD di Pemkot Batu memberikan aturan tegas pada pegawainya. Terutama agar pegawai yang WFH menyelesaikan tugas di rumah.

“Jadi bukan libur. Tapi kerja di rumah. Saya minta kalau ada pegawai yang WFH tapi kedapatan keluar rumah seperti jalan-jalan ke mall atau tempat berbelanja hingga tempat wisata bisa dilaporkan. Sehingga ada tindakan tegas dari Pemkot Batu,” terangnya.

Tak hanya itu, pihaknya meminta kepada kepala OPD untuk proaktif berkomunikasi dengan lembaga antirasuah terkait kebutuhan yang dicari. Dengan harapan tidak terjadi hal yang tak diinginkan kedepannya.

“Kami himbau kepala OPD proaktif memberi data yang diminta. Jangan mempersulit. Karena data mulai perencanaan, pembangunan hingga pembayaran dan bagaimana mekanismenya sudah ada,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Batu Siswanto mengatakan terkait WFH masing-masing tanggung jawab diserahkan ke kepala OPD.

“Terkait presensi dilakukan manual tiap OPD. Kemudian presensi dikirim ke BKPSDM. Selama Covid-19 kita hentikan presensi dengan sensor mata karena rawan kerumunan dan ditakutkan penularan. Sehingga menggunakan manual,” paparnya.

Dengan presensi yang menjadi tanggung jawab kepala OPD. Nantinya mereka yang tahu mana yang masuk, WFH atau yang sakit. Yang jelas dengan aturan 25 persen pegawai masuk mengikuti jumlah pegawai di masing-masing SKPD.

Terkait sanksi bagi pegawai WFH yang ketahuan ke luar rumah ketika tidak ada hal tak penting, pihaknya siap memberikan sanksi. Mulai dari sanksi ringan hingga berat.

“Sanksi sudah pasti. Nanti mereka yang ketahuan ke luar rumah dan terjaring operasi Satgas akan diberikan sanksi. Sanksi ringan berupa peringatan hingga berat berupa penundaan kenaikan jabatan,” pungkasnya. (eri/jon)