Pelaku Wisata, Hotel dan Resto, Tiga Bulan Bebas Sanksi Denda Administratif

TERDAMPAK : Pelaku usaha seperti hotel merasa sangat terdampak akibat diberlakukannya PPKM hingga dua jilid.(MUHAMMAD FIRMAN/Newmalangpos)

NewMalangPos, KOTA BATU-Pemkot Batu menanggapi keluhan dari PHRI Kota Batu yang menginginkan adanya pembebasan pajak akibat diberlakukannya PPKM hingga dua jilid oleh pemerintah pusat. Yakni dengan memberikan perpanjangan pembebasan sanksi administratif denda terutama pajak hiburan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Batu Ir. Punjul Santoso M.M bahwa pemkot tidak akan tinggal diam dari dampak PPKM.

“Terkait dalam rangka untuk mendukung dunia usaha merespon yang disampaikan oleh PHRI. Kami juga sudah mengajukan permohonan paling tidak untuk bisa dilakukan perpanjangan pembebasan sanksi administratif denda terutama kaitannya dengan masalah pajak hiburan,” ujar Punjul kepada New Malang Pos.

Perpanjangan untuk pembebasan sanksi administratif akan dilakukan tiga bulan pertama. Sembari menunggu perkembangan Covid-19 di Kota Batu.

“Jadi buka pembebesan pajak. Tapi lebih ke pembebasan sanksi denda pajak yang belum bayar. Ini karena memang pelaku usaha hotel, resto dan tempat wisata sangat terdampak dengan diberlakukannya PPKM,” terangnya.

Tak hanya bagi pelaku wisata, pemkot juga memastikan masyarakat pra sejahtera yang terdampak juga akan mendapat bantuan langsung tunai selama setahun dari Pemdes. Bantuan diberikan tiap KK senilai Rp 300 ribu.

Sementara itu, Ketua PHRI Kota Batu Sujud Hariadi sebelumnya menyampaikan bahwa pelaksanaan pembatasan kegiatan dalam pergantian malam tahun baru dan PPKM dirasa sangat berdampak bagi anggota PHRI Kota Batu. Diantaranya kunjungan atau okupansi rata-rata 20-30 persen selama beberapa waktu ini.

“Ujian pandemi Covid-19 ini sudah lama menerpa kita. Contohnya di Hotel Orchid sebesar ini yang room-nya lebih 100 hanya melayani 35 orang setiap harinya. Rata-rata okupansi maupun kunjungan wisata diangka 20-30 persen per harinya,” bebernya

Dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini terkait perhotelan untuk biaya operasional diakuinya tidak mencukupi dan sangat minim. Sehingga PHRI berharap ada kebijakan dari Pemerintah Kota Batu untuk pajak sementara dihapuskan dulu.

“Karena itu PHRI berharap adanya pembebasan pajak dari pemerintah Kota Batu. Mengingat selama pandemi ini biaya operasional lebih besar dibanding dengan pemasukan,” paparnya. (eri/jon)