Draf Pemilu Masuk Prolegnas, Pilkada Digelar 2022

BERSIAP: Petugas melipat surat suara tahun 2019 lalu. Penyelenggara Pemilu Kota Batu juga telah susun RAB kebutuhan Pilkada 2022.((MUHAMMAD FIRMAN/NewMalangPos)

NewMalangPos, KOTA BATU-Draf revisi undang-undang pemilu dan pilkada masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR 2021. Draf tersebut nantinya akan mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yakni pada tahun 2022 dan 2023.

Untuk Kota Batu diketahui perhelatan politik pemilihan wali kota dan wawali susuai tahapan, tak lama lagi. Yakni akan berlangsung pada tahun 2022. Sehingga sesuai dengan pilkada tahun 2017 lalu segala prosesnya dimulai Februari.

Ketua KPU Kota Batu Mardiono mengatakan bahwa dengan adanya revisi UU Pemilu dan Pilkada artinya rencana pemilu serentak seperti UU sebelumnya, pemilu serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.

Namun dengan merujuk Pasal 731 Ayat (2) dalam draf revisi UU Pemilu, Pilkada 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang menggelar pilkada pada 2017, termasuk Kota Batu.

“Dengan informasi yang kami dapat sementara itu kami sudah menyiapkan segala Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibutuhkan untuk Pemilu 2022. Kami usulkan dari hasil rapat pleno untuk agenda pemilu sebesar Rp 30,5 miliar,” ujar Mardiono kepada New Malang Pos, Minggu (24/1) kemarin.

Pada prinsipinya sebagai penyelenggara pemilu pihaknya sudah sangat siap jika pilkada di Kota Batu digelar tahun 2022. RAB itu sudah mengacu pada Pilkada tahun 2017.

Lebih lanjut, jika draf pilkada disahkan dengan mengacu Pilkada 2017 di Kota Baru makan nantinya kemungkinan besar Pilkada 2022 juga akan dimulai Februari 2022.

“Tapi bisa saja berubah untuk untuk jadwal dan tahapan melihat dari aturan PKPU. Kami di daerah hanya mengikuti saja. Kami juga berharap ketika adanya revisi draf UU Pemilu dan Pilkada masuk Prolegnas 2021 Pemkot bisa segera memperbaiki gedung di kantor KPU Kota Batu yang baru di Jalan Sultan Agung,” bebernya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Humas Bawaslu Kota Batu Yogi Eka Chalid Farobi juga menyampaikan kesiapannya untuk Pilkada 2022. 

“Prinsipnya kami tetap menunggu dari pengesahan revisi UU Pemilu. Tapi memang kami sudah melakukan koordinasi bersama Pemkot dan KPU. Mulai dari RAB yang disusun dengan perhitungan kebutuhan sementara Rp 7 miliar,” terangnya.

Anggaran yang dibutuhkan tersebut, nantinya akan digunakan untuk proses pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas menyusun badan adhoc. Baik di panwas desa atau kelurahan, kecamatan sampai dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

“Termasuk juga ketika masa Covid-19 seperti sekarang ini. Kami persiapkan belanja APD jika pandemi Covid-19 masih belum teratasi saat pemilu nanti,” imbuhnya.

Kemudian persiapan lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu seperti komunikasi dan pengarahan dengan Bawaslu Prov dan RI. Di luar itu juga koordinasi dengan stake holder terkait untuk persiapan. (eri/jon)