Dinsos Bedah 160 Rumah Tak Layak Huni

NewMalangPos, KOTA BATU-Dinas Sosial Kota Batu menganggarkan Rp 4,8 miliar untuk program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat Kota Batu kategori pra sejahtera pada akhir tahun ini. Totalnya ada 160 RLTH dilakukan perbaikan dan pembangunan.

Kepala Dinas Sosial Kota Batu Ririk Mashuri mengatakan program bedah rumah adalah program tahunan Pemkot Batu. Tahun ini dalam pelaksanaannya digarap pada akhir tahun 2020.

“Program bedah rumah tersebar di tiga kecamatan. Program baru dilaksanakan akhir tahun akibat pandemi Covid-19 setelah sebelumnya dilakukan refocusing. Sehingga dalam PAK baru bisa dijalankan kembali,” ujar Ririk kepada New Malang Pos.

Ia merinci dari 160 unit RTLH terbagi di tiga kecamatan. Untuk Kecamatan Bumiaji sebanyak 59 penerima, Kecamatan Junrejo ada 39 penerima dan Kecamatan Batu mencapai 62 penerima.

“Untuk tahun ini bedah rumah lebih banyak dari tahun kemarin. Kami mencatat tahun kemarin Pemkot Batu melakukan perbaikan pada 100 unit rumah atau sekitar Rp 3 miliar. Dengan anggaran tiap rumah Rp 30 Juta. Untuk tahun ini lebih banyak dengan 160 unit RLTH,” bebernya.

Ditambahkan oleh Ririk bagi masyarakat penerima program bedah rumah tidak bisa sembarangan. Namun harus memenuhi beberapa persyaratan seperti status lahan milik pribadi dan merupakan warga Kota Batu.

“Syarat utama masyarakat pra sejahtera harus memiliki tanah pribadi. Kemudian rumah yang dihuhi memang tidak layak huni. Program ini juga upaya untuk meningkatkan status Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Untuk itu tahun depan rencananya ada 164 RTLH yang akan dibedah,” paparnya.

Sementara itu Wakil I DPRD Kota Batu Nurochman mengatakan sebelumnya Pemkot Batu menyampaikan dalam APBD 2021, mayoritas tambahan anggaran mengakomodir program di SKPD yang bersentuhan langsung pada masyarakat. 

“Kami ingin dalam APBD 2021 semua program yang diserap mampu memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembanguan daerah. Serta memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi,” ujar Nurochman.

Ia menguraikan beberapa permintaan (program.red) eksekutif yang disetujui oleh DPRD Kota Batu seperti penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah serta laboratorium oleh Dindik. Kemudian di Dinas Kesehatan penambahan pemenuhan premi PBID dalam rangka pencapaian UHC. Serta kegiatan vaksinasi dan pengadaan vaksin Covid-19.

“Ada juga Dinas Sosial untuk kegiatan bedah rumah tidak layak huni yang memang menyasar masyarakat secara langsung, pemberian insentif bagi lansia, penyandang disabilitas dan LVRI serta jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM) bagi warga kurang mampu yang sangat kita dukung,” bebernya.

Untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bagian Administrasi Pemerintahan juga mendukung program tri juang kerja sama. Agar aset Pemkot dan batas wilayah desa/kecamatan bisa ketahui dan dimanfaatkan secara jelas.

“Serta dari Dinas Perhubungan untuk pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor. Karena selama ini Kota Batu belum memilikinya. Selain itu dengan adanya tempat uji kir bisa meningkatkan PAD dengan potensi Rp 1,4 miliar per tahun dari total sekitar 7000 kendaraan,” bebernya.

Dengan program yang konkrit itu, nantinya Pemkot Batu akan bisa memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya yang ditarget 4,5 persen. Secara tak langsung akan mengentaskan kemiskinan atau masyarakat pra sejahtera di Kota Batu. (eri/jon)