Dana Belum Cair, Perumdam Among Tirto Tak Berkembang

NEW MALANG POS, KOTA BATU-Perumdam Among Tirto Batu terganjal mengembangkan rencana pengembangan jaringan, pembangunan museum air, hingga produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pasalnya dana penyertaan modal yang dijanjikan oleh Pemkot Batu masih belum bisa cair.

Hal itu diungkapkan oleh Dirut Perumdam Among Tirto, Edi Sunaedi bahwa pihaknya sama sekali belum mendapat dana penyertaan modal dari Pemkot Batu. Sehingga hal tersebut membuat program yang dicanangkannya tidak berjalan.

“Sampai saat ini kami belum menerima dana penyertaan modal sama sekali. Dari total dana penyertaan modal untuk pengembangan bisnis dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat mencapai Rp 48 miliar,” ujar Edi kepada New Malang Pos, Kamis (9/7) kemarin.

Ia menerangkan, dana penyertaan modal yang diatur Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Perumdam Among Tirto sampai sekarang belum terserap. Menurutnya hal tersebut menunggu dari kajian tim penasehat investasi.

“Kami masih menunggu hasil dari kajian tim penasehat investasi. Apakah sudah berjalan atau belum, silahkan ditanyakan. Kalau belum berjalan, artinya tiga program yang kami rencanakan seperti pengembangan jaringan, muesum air, dan AMDK bisa mundur tahun depan,” terangnya.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Kota Batu, Didik Machmud membenarkan bahwa dana penyertaan modal untuk Perumdam Among Tirto belum cair sama sekali. Itu diungkapnya karena eksekutif terlambat membentuk tim penasehat investasi.

“Memang benar anggaran itu belum cair. Seharusnya setelah ditetapkan dewan dan disahkan oleh pemerintah provinsi segera ditindak lanjuti. Karena jika tidak segera dibentuk tim investasi tidak akan turun anggaran,” tegas Didik.

Ketua Fraksi Golkar ini menerangkan, anggaran bisa turun ketika ada hasil dari tim investasi. Selain itu tim investasi bisa dibentuk dan bekerja setelah mendapat SK wali kota.

“Nah, pada saat LKPJ kemarin saya tanyakan pada Ekbang bahwa tim investasi baru dibuat satu bulan lalu. Ini menurut saya terlalu lambat. Apalagi tim investasi juga harus di SK-kan oleh wali kota. Kalau belum ya tidak berlaku juga hasilnya atau tidak sah,” terangnya.

Lebih lanjut, dijabarkan Didik, setelah tim investasi mendapat SK, tugasnya adalah menganalisa kebutuhan Perumdam. Misal tahun 2020 apa saja kebutuhannya, 2021 apa saja kebutuhannya. Sehingga setiap tahun Perumdam bisa dapat anggaran penyertaan modal sesuai kebutuhan dari total anggaran senilai Rp 48 miliar. Itupun juga berdasarkan masukan dari direktur utama Perumdam Among Tirto.

Karena tim baru dibentuk, legislatif berharap dalam PAK nanti sudah ada hasil dari tim penasehat investasi. Kira-kira berapa dan apa kebutuhan Perumdam di sisa enam bulan tahun 2020 ini.

“Lambannya eksekutif dalam membentuk tim penasehat investasi ini sangat krusial. Pasalnya berimbas pada penambahan jaringan. Misalnya di Desa Pendem yang tidak maksimal kalau tidak ada penyertaan modal,” pungkasnya. (eri/jon)