10.034 KPM Terima BST Tahap 11

new malang pos
Masyarakat di Kecamatan Junrejo Kota Batu menerima BST tahap 11 pada Jumat (5/2)

NewMalangPos, KOTA BATU – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 11 untuk Kota Batu selesai dilaksanakan. Totalnya ada 10.034 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BST yang pendistribusian disalurkan melalui PT POS Indonesia dari Kemensos RI.

Wakil Wali Kota Batu Ir. Punjul Santoso M.M mengatakan BST telah disalurkan pada pekan lalu di 24 desa/kelurahan secara serentak. Dengan harapan mampu meringankan beban masyarakat dan mengurang angka keluarga pra sejahtera di Kota Batu.

“Akhir pekan lalu BST tahap 11 sudah disalurkan. Setiap KPM menerima uang tunai sebesar Rp 300 ribu yang disalurkan di masing-masing desa/kelurahan dengan menerapkan protokol Covid-19,” ujar Punjul kepada New Malang Pos, Senin (8/2).

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa dari total 10.034 KPM, untuk rinciannya Kecamatan Batu totalnya ada 5405 KPM, Kecamatan Junrejo 2246 KPM dan Kecamatan Bumiaji mendapat 2383 KPM. Selain itu ada 314 KPM yang merupakan susulan dari BST tahap 10.

Baca juga : Bantu Petani Apel Terdampak Mata Ayam

Penyaluran BST tahap 11 mengacu pada Surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos nomor 1379/6/BS./02/04/2020 tanggal 17 April 2020. Serta surat tim pelaksana BST 2021 pada 4 Januari 2021 nomor 21/TP-BST/0121 tentang persiapan penyaluran BST tahun 2021.

“Selain BST dari kementerian. Terkait dengan pandemi Covid-19, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga meminta agar program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tetap berjalan di tahun 2021,” paparnya.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua Askot PSSI Kota Batu ini juga menyampaikan bahwa setiap warga yang terdampak pandemi akan mendapat BLT sebesar Rp 300 ribu per KPM. Bantuan akan disalurkan selama setahun penuh atau selama 12 bulan.

Ditambahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu MD Furqon pihaknya telah menyampaikan aturan tersebut melalui surat resmi ke camat dan kepala desa. Aturan rersebut, ditegaskannya mengacu dari Permendes Nomor 13 Tahun 2020.

“Untuk BLT DD tahun ini berbeda yang menerima dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya mengacu dari DTKS. Namun sekarang pendataan penerima BLT DD sepenuhnya dilakukan oleh kepala desa dengan melibatkan RT, RW, Babinsa dan Babinkamtibnas,” bebernya.

Setelah dilakukan pendataan, hasilnya harus diformalkan melalui Musyawarah Desa Khusus yang menyampaikan siapa saja penerima BLT DD. Artinya secara penuh BLT DD menjadi tanggung jawab Kades.

Seperti diketahui, alokasi jumlah Dana Desa untuk BLT disesuaikan dengan total Dana Desa 2021 yang diperoleh setiap desa. Jika desa memperoleh di bawah Rp 800 juta maka alokasi BLT sebesar 25 persen. Jika desa memperoleh Rp 800 juta – Rp 1,2 miliar maka alokasi BLT sebesar 30 persen dan jika desa memperoleh di atas Rp 1,2 miliar maka alokasi BLT mencapai 35 persen.

“Jika nanti masih ada masyarakat yang memenuhi persyaratan atau ada tambahan data yang belum mendapat BLT DD. Kepala desa bisa bersurat ke wali kota untuk permohonan penambahan jumlah calon penerima BLT DD,” pungkasnya. (eri/jon)