Pemkab Ajak Masyarakat Perangi Rokok Ilegal

new malang pos
Pejabat Fungsional Kantor Bea Cukai type Madya Malang Bambang Triyanto dan Plt. Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Safuan bersama masyarakat berkomitmen memerangi peredaran rokok ilegal.

Pelanggaran Cukai Tinggi, Kerugian Negara Meningkat

NEW MALANG POS, MALANG-Kabupaten Malang tercatat sebagai daerah pelanggaran cukai terbesar. Karena itu untuk memerangi peredaran rokok ilegal, Pemkab Malang melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan sosialisasi secara masif seperti yang digelar di Mirabel Hotel Kepanjen, Kamis (3/12) kemarin.

Bekerjasama dengan Kantor Bea Cukai Type Madya Malang, Pemkab Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memberi pengarahan pada 40 warga dari Kecamatan Kalipare. Melalui sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, diharapkan mereka bisa ikut berperan dalam memerangi peredaran rokok ilegal.

“Angka pelanggaran cukai yang masih tinggi ini, menjadi PR bagi Pemkab Malang. Karenanya kami terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Mulai dari kalangan pedagang, pengecer rokok hingga Muspika kami libatkan. Sebab kami yakini dengan melibatkan mereka, sosialisasi terkait pelanggaran rokok ilegal ke masyarakat bisa lebih efektif,” terang Safuan.

Plt. Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo ini mengatakan, bahwa Pemkab Malang selalu hadir memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen maayarakat. Tujuannya supaya masyarakat mengerti dan memahami berbagai jenis pelanggaran dibidang cukai terutama rokok illegal.

“Peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan negara. Karena sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap perolehan pajak negara. Sehingga masyarakat perlu mengetahui, bahwa penerimaan pajak dari hasil cukai dan tembakau dikembaikan lagi ke masyarakat, khususnya  pembangunan bidang kesehatan,” urainya.

Terpisah, Pejabat Fungsional Kantor Bea Cukai type Madya Malang Bambang Triyanto menjelaskan, tahun 2020 ini penindakan bea cukai di Malang mengalami grafik peningkatan. Dimana kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai Rp 4,9 miliar lebih. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3,5 miliar.

“Sedangkan penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), Pemkab Malang tahun 2020 mencapai Rp 78,8 miliar. Nilainya memang cukup besar karena industri rokok didominasi berada di wilayah Kabupaten Malang,” ungkap Bambang Triyanto.

Kendati DBHCHT cukup besar, namun diakui Bambang jumlah pelanggaran cukai di Kabupaten Malang juga masih tinggi. Jika terus dibiarkan, maka kerugian negara akan membengkak. Sehingga ia mengajak masyarakat ikut berpartisipasi memerangi peredaran rokok ilegal. Caranya dengan mengenali jenis pelanggaran cukai, mulai rokok ilegal, tembakau dan kondisi pita cukai rokok yang beredar.(agp)