Pariwisata Butuh Sinergitas OPD

NEW MALANG POS, MALANG – Pemkab Malang akan memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Malang tahun 2020-2035. Menyusul draft Perda tersebut sudah ada dan segera disampaikan pada Pansus DPRD Kabupaten Malang.

Namun sebelum itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bertemu dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan stakeholder pariwisata, dalam rangka penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Pendopo Kabupaten Malang, Kamis (10/9) kemarin.

“Sudah mendekati akhir, kita juga sudah ketemu dengan Pansus, sudah sinkron. Eksekutif sudah, rencana minggu depan atau awal Oktober kita ketemu Pansus,” ungkap Made Arya Wedanthara, SH. MSi., Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

Menurut Made, dengan adanya Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Malang ini bakal menjadi ‘kitab’ OPD dalam menyatukan visi dan misi untuk memajukan pariwisata. Khususnya OPD yang terkait dengan pembangunan pariwisata.

 “Semua harus punya jiwa pariwisata, butuh sinergitas OPD untuk bisa gerak bersama dalam pengembangan pariwisata, misal tentang pintu masuk ke Bromo, pihak Dishub bisa mengkomunikasikan dengan Jatim, bahwa tanda arah ke Bromo juga bisa dari Kabupaten Malang,” sebut Made.

Harapannya pengunjung Bromo dari arah Surabaya, tidak hanya diarahkan melalui Pasuruan. Melainkan juga bisa dari Kabupaten Malang. Bahkan rencananya akan dibangun pintu gerbang di depan pemandian Mendit, menuju kawasan BTS (Bromo Tengger Semeru) melalui Tumpang dan Poncokusumo.

Sinergitas ini pun mendapat respon positif dari beberapa perwakilan OPD yang hadir. Diantaranya Dinas Perikanan yang berharap syukuran nelayan di pesisir pantai bisa menjadi bagian dari wisata budaya. Berikutnya Disperidag mengusulkan adanya kawasan sentra industri UMKM.

Selanjutnya dari pihak Cipta Karya diharapkan bisa membantu proses penataan ruang dan rencana pengembangan, termasuk juga akses jalan. Khususnya terkait kawasan strategis dan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Malang.

 “Ya harus bareng-bareng, agar pariwisata juga tetap melestarikan alam dan lingkungan, harus merangkul tata ruang untuk disingkronkan, dalam rencana detil,” terang Ir Ary Basoeki Albertus, tenaga ahli, sekaligus konsultan pariwisata yang menjadi pemateri dalam diskusi kemarin.

Banyak hal dibahas bersama OPD yang hadir. Diantaranya yang cukup penting dari Dinas Kesehatan meminta pariwisata Kabupaten Malang tidak hanya aman dan nyaman, tapi juga harus sehat. Diharapkan nantinya ada kolaborasi pengelola wisata dengan puskesmas setempat.

 “Sepertinya ini satu-satunya di Indonesia, Perda Kepariwisataan yang kita masukkan juga tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) kesehatan, jadi kita wajibkan ada protokol kesehatan,” yakin Made usai memimpin diskusi tentang rancangan Perda Pariwisata Kabupaten Malang. (bua)