Malang Jejeg Kurang Dukungan

NEW MALANG POS – Heri Cahyono-Gunadi Handoko (Malang Jejeg) gagal jadi kontestan Pilbup Malang dari jalur independen. Malang Jejeg hanya memperoleh 42.685 dukungan. Padahal syarat untuk lolos menjadi peserta Pilkada harus memiliki sekitar 57 ribuan dukungan warga. Artinya terdapat kekurangan 15 ribu-an mandat warga.

Hasil ini diketahui dari pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Malang, Jumat (21/8) tadi malam.  Namun, Malang Jejeg belum bisa menerima hasil ini. Tadi malam tim Malang Jejeg masih menyatakan keberatan. Mereka menuntut sanding data. Pleno pun berlangsung sampai malam di DPRD Kabupaten Malang. Heri Cahyono, bakal calon bupati menegaskan dia pantang menyerah.

“Malang Jejeg belum selesai. Jadi jangan ditanya akan dukung siapa (dua bapaslon partai). Ya tidak dukung siapa-siapa,” ujar Sam HC, sapaan akrabnya kepada wartawan. Ini jawaban Sam HC ketika ditanya di luar ruang sidang. Setelah tidak lolos, biasanyapaslon condong ke satu paslon.

Tapi, Sam HC tidak mau begitu. Dia tidak memilih Sanusi-Didik Gatot Subroto dan, Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono. Karena itu juga, ia tak mau mengomentari duel Sandi-Ladub. Sebab, Malang Jejeg mengisyaratkan tidak akan menerima hasil rekapitulasi. Semalam, dia juga mengindikasikan akan menempuh jalur hukum.

Sam HC membandingkan kasus bapaslon independen di daerah lain. Yaitu, di Paniai, Papua. Yang proses hukumnya sampai di meja hakim MK. Menurut Sam HC, KPU-Bawaslu tidak siap menjalankan survei verivikasi faktual (verfal). Menurutnya, inilah penyebab Malang Jejeg tidak lolos. Dia mengklaim ada data suara yang belum terverifikasi. Setidaknya, 49 persen dari total suara Malang Jejeg, tak diverifikasi. Itu klaim Malang Jejeg. Sam HC menolak anggapan bahwa dia dijegal. Tapi, dia menegaskan ini terjadi karena ketidaksiapan penyelenggara. Terutama, dengan sistem verifikasi faktual door to door. Yang berbeda dari verifikasi sampling independen Pilkada 2015.

“Saya siap tidak lolos, asal dengan cara normal. Saya malah akan hormat. Saya gentleman kok. Tapi, KPU-Bawaslu tidak siap sistem survei verfal. Kami hanya butuh 63 persen suara perbaikan. Dari total suara, ternyata 49 persen suara tak terverifikasi,” ujar Sam HC. Sementara itu, aturan pleno membuka ruang keberatan.

Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini menegaskan hal ini. Setelah semua suara verifikasi PPK dibacakan, keberatan diperbolehkan. Tapi, sidang pleno sempat mandeg sebelum penghitungan dimulai. Itu karena tim Malang Jejeg menginginkan sanding data. Yaitu, membandingkan data perhitungan tim Malang Jejeg dan PPK. Sampai berita ini diturunkan, sidang pleno KPU yang membahas nasib Malang Jejeg masih berlangsung. (fin/van)