BPK RI Periksa Keuangan Pemkab Malang

AUDIT: Banner 5K Budaya Kerja ASN Kabupaten Malang terpasang di depan ruangan tempat petugas BPK RI memeriksa laporan keuangan. (IRA RAVIKA/NewMalangPos)

NewMalangPos, MALANG-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memeriksa laporan keuangan Pemkab Malang, sejak Selasa (9/2) lalu. Pemeriksaan keuangan ini akan berlangsung selama 30 hari.

Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti mengatakan, pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Sesuai amanat UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Tidak hanya di Kabupaten Malang, pemeriksaan laporan keuangan ini juga dilakukan BPK pada Pemerintah Provinsi, serta Kabupaten /Kota lainnya,’’ kata Tridiyah.

Mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini mengatakan, ada dua laporan keuangan yang diperiksa BPK. Yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan pemeriksaan bantuan partai politik atas dasar pembagian kursi.

“Sebelumnya kami (Pemkab Malang, red) sudah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Mulai kemarin (Selasa, red) laporan yang kami serahkan itu diperiksa sekaligus diaudit. Dimana seluruh laporan masing-masing OPD diperiksa secara detail,’’ tambah Tridiyah.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan ini, juga akan dilakukan pengecekan lapangan. Terutama pada program pembangunan yang sifatnya fisik. “Kalau ada proyek fisik yang dibangun asal-asalan atau kurang volumenya akan langsung terlihat,’’ ucapnya.

Lanjut wanita berkacamata minus ini, dari hasil pemeriksaan ini, akan menghasilkan opini. Mulai dari wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, disclaimer tidak bisa diberikan opini.

Kabupaten Malang sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian enam kali berturut-turut. Harapannya, tahun 2021 predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2020 kembali diterima Kabupaten Malang.

“Salah satu ukurannya membandingkan apa yang dilaporkan dengan yang ada di lapangan. Makanya, sebelum laporan dibuat, semuanya harus detail. Jangan sampai dalam laporan 100 persen selesai di lapangan ternyata belum selesai. Ini nanti akan menjadi persoalan,’’ bebernya.

Dia juga mengatakan dari pemeriksaan laporan keuangan daerah ini, nanti juga akan mengetahui jumlah Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa).

“Harapan kami, dari hasil pemeriksaan dan audit ini, dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” paparnya.(ira/agp)