50 Persen Pengusaha Kuliner Terancam Gulung Tikar

Foto: Priyo 'Bogank' Sudibyo.

Akibat Dampak PPKM, Kadin Siap Carikan Solusi

NewMalangPos, MALANG-Kabar mengejutkan datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Malang. Sekitar 50 persen anggota Kadin yang memiliki usaha kuliner, saat ini sedang diambang kebangkrutan. Usaha mereka terancam gulung tikar.

Ketua Kadin Kabupaten Malang Priyo Sudibyo membenarkan. Menurutnya, salah satu faktor penyebabnya adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Karena penghasilan mereka langsung turun drastis.

Sebab jam buka usaha kuliner dibatasi. Termasuk pembatasan jumlah orang yang ingin makan di tempat. Belum lagi sebagian besar mereka juga memiliki tanggungan kredit usaha.

“Adanya PPKM ini membuat mereka tidak bisa berjualan offline seperti biasanya. Ketika mau berjualan online, sudah kalah dengan produk yang memkki nama besar. Apalagi sebagian besar anggota kami adalah pengusaha makanan kecil,” ungkap Priyo Sudibyo.

Bogank sapaan akrabnya mengatakan, sebelumnya perekonomian masyarakat baru saja bergeliat pasca pemberlakuan PSBB selesai. Namun kebijakan PPKM yang terjadi kembali merubah daya beli masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat yang tadinya beranjak pulih, kembali mengalami penurunan.

“Kebijakan PPKM ini diambil karena pandemi Covid-19 tak kunjung berakhir, sangat berdampak sekali. Terutama pada pemilik usaha kuliner,” ujarnya.

Selain itu, terancamnya pengusaha gulung tikar juga karena mereka membatalkan pengajuan kredit baru. Pembatalan kredit ini karena pengajuan mereka ditolak oleh salah satu Perbankan yang bekerjasama dengan Kadin Kabupaten Malang.

Dari 80 anggota Kadin yang memiliki usaha, ada sekitar 48 pengusaha yang mengajukan kredit. Namun hanya dua pengusaha saja yang pengajuannya disetujui. Sedangkan lainnya atau sekitar 50 persen dari anggota Kadin ditolak pengajuannya.

“Padahal sudah dilengkapi Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan. Kami berpikir itu dapat mempermudah mereka dalam pengajuan kredit sebagai salah satu persyaratannya, namun ternyata ditolak,” jelas Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Malang ini.

Lebih lanjut, banyaknya anggota Kadin yang terancam gulung tikar, karena tidak adanya kebijakan dari perbankan (remonisasi) untuk keringanan kredit. “Sebab penghasilan yang tidak menentu, banyak yang tidak mampu membayar cicilan. Sedangkan kalau mengajukan kredit baru, syaratnya cicilan lama harus selesai,” urainya.

Terkait kondisi ini, Bogank menegaskan bahwa Kadin Kabupaten Malang tidak akan tinggal diam. Kadin akan mencari solusi bekerjasama dengan Perbankan lain.

“Sudah ada salah satu Bank yang kami ajak bicara untuk kerjasama. Semoga dengan persyaratan yang sudah, bisa membantu dan tidak sampai memberatkan para pelaku UMKM ini,” tandasnya.(agp)