Laporan Kekayaan ASN Belum Tuntas

ASN Pemkot Batu diharap berpartisipasi dalam penyampaian LHKASN tahun ini.(NMP/MUHAMMAD FIRMAN)

KOTA BATU – Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Kota Batu belum tuntas. Hingga awal bulan Mei ini Inspektorat mencatat belum ada 50 persen dari total 1800 ASN di Pemkot Batu.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Batu Galuh Diajeng Wulandari, S.Sos menyampaikan bahwa sampai saat ini untuk LHKASN masih belum 50 persen. Alasannya karena terkendala aplikasi dan juga sosialisasi.
“Belum seluruhnya ASN menyelesaikan laporan karena terkendala aplikasi dari Kemenpan-RB dan belum ada fasilitas migrasi data. Sehingga kita entry masing-masing pegawai satu persatu,” ujar Galuh kepada New Malang Pos.

Baca Juga :  Sertijab Pangdivif 2 Kostrad, Pangkostrad: Prajurit Satuan Harus Profesional

Selain itu juga sosialisasinya memang masih sebatas melalui surat menyurat ke PD yang ada di Pemkot Batu. Karena menurutnya sosialisasi yang efektif dilakukan secara langsung.

Galuh menerangkan banyak ASN yang menyelesaikan LHKASN ketika ada pejabat yang akan mengikuti seleksi lelang jabatan. Mengingat persyaratan untuk ikut lelang diwajibkan menyerahkan laporan harta kekayaanya.
“LHKASN ini digunakan untuk mengetahui perolehan kekayannya pejabat. Apakah wajar atau tidak. Jika ada kejanggalan maka akan dilakukan klarifikasi. Untuk laporan ini tidak untuk dipublikasikan ke publik, namun untuk pimpinan di tiap-tiap PD,” terangnya.

Baca Juga :  2 Hari Vaksinasi 4.614 Orang

Kewajiban LHKASN bagi para ASN dituangkan dalam SE Menpan-RB nomor 1 tahun 2015. Untuk Kota Batu membuat aturan turunan itu berupa Perwali Kota Batu nomor 18 tahun 2015.

Saat ditanya adakah dampak yang terjadi jika pelaporan belum seluruhnya. Galuh menerangkan akan berdampak pada skor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMBRB) oleh Kemenpan RB.
“Berbeda dengan hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Untuk Kota Batu sudah tuntas 100 persen pada 30 Maret 2021 lalu selama tiga tahun berturut-turut,” tegasnya.

Baca Juga :  Polisi Pastikan Awasi Jalur Tikus Saat Pemberlakuan Larangan Mudik Lebaran

Ia menyampaikan ada 66 wajib lapor dari eksekutif mulai dari kepala daerah, eselon II, eselon III membawahi PD, semisal camat dan kepala bagian. Sedangkan untuk jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

“Sementara dari legislatif telah dua tahun berturut-turut menuntaskan LHKPN. Kemudian untuk laporan itu telah dipublikasikan melalui website Pemkot Batu dan bisa dikonsumsi publik sesuai arahan dari KPK,” pungkasnya. (eri/jon)