Lantik 39 Pejabat Fungsional, Bupati Malang Berharap PNS Disiplin Terapkan 5K

5
FOTO: Bupati Malang Drs H. M Sanusi MM memimpin membacakan sumpah jabatan yang ditirukan para pejabat fungsional.(IPUNG PURWANTO)

MALANG, NewMalangPos–  Gerbong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang bergerak. Hari ini sejumlah 39 pegawai  harus mengalami pergeseran jabatan. Mereka mulai dari golongan VI A.

Mutasi jabatan ini ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang ripimpin langsung oleh Bupati Malang Dr H. M Sanusi MM.

Dalam sambutannya, Sanusi lebih dulu menyampaikan pelantikan jabatan yang dilaksanakan hari ini merupakan sebuah peristiwa yang menandai adanya peningkatan karir jabatan fungsional yang tanggung jawab kedinasan. Melalui pelantikan ini diharapkan para pejabat ini mampu melaksanakan tugas secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan hal itu, Sanusi pun memberikan pesan kepada mereka yang dilantik, agar selalu meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia menyebutkan, bahwa PNS harus selalu memperkuat komitmen untuk menerapkan 5K Budaya Kerja ASN Kabupaten Malang, yaitu Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas dan Kerja Prestasi.

“Saya yakin dan optimis, bahwa hal tersebut mampu menjadi modal berharga dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik, disiplin, jujur, serta akuntabel,” kata Sanusi.

Terlebih Sanusi juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Malang sudah mencanangkan zona integritas di akhir tahun 2020 lalu, untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi abdi negara untuk tidak melayani dengan baik dan profesional.

Dalam pelantikan itu juga para pejabat wajib mengucapkan sumpah. Yang mana sumpah tersebut tidak hanya disaksikan oleh pegawai yang dilantik, tapi juga disaksikan oleh Tuhan YME.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah Mengatakan mutasi jabatan fungsional ini di luar jabatan Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

“Kalau jabatan kepala sekolah dan kepala puskesmas itu harus seizin Menteri Dalam Negeri. Tapi yang dilantik hari ini sifatnya hanya melaporkan,” ungkapnya.

Disinggung dengan pelantikan Bupati yang belum enam bulan, Nurman pun mengatakan tidak ada masalah. Menurut Nurman sesuai dengan UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diatur adalah pelantikan pejabat struktural.

“Ini kan jabatan fungsional. Dimana mereka yang dilantik ini akan menjalankan fungsi sesuai jabatannya,” ungkapnya.

Dia pun merinci, 39 jabatan fungsional tersebut masing-masing analis kepegawaian, pamong belajar, auditor, pembimbing kesehatan kerja, pengelola pengadaan barang dan jasa, penilik, administrator kesehatan, bidan, perawat, arsiparis dan penguji kendaraan bermotor. (ira/ley)