Krisis Kesantunan Berbahasa Publik

5
idea
Faizin Dosen Bahasa Indonesia Kepala Divisi Internasionalisasi BIPA Universitas Muhammadiyah Malang

NewMalangPos – Akhir-akhir ini tampaknya pelbagai media sosial ramai dengan pelbagai cuitan kontroversi dan pelbagai produksi ujaran serampangan lainnya. Yang lebih memprihatinkan yakni produksi tanpa filter tersebut muncul di ranah publik.

Muhammad Okky Ibrohim, M.Kom. bersama Dr. Indra Budi mengemukakan hasil penelitiannya dalam 8th International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT) bahwa di twitter saja terdapat 13.169 cuitan yang yang terdiri dari 7.608 bukan cuitan kebencian dan 5.561 cuitan kebencian.

Macam dari cuitan kebencian tersebut meliputi rasial, diskriminasi, dan umpatan. Jika melihat dalam aspek lingual, tampaknya setiap pemroduksi bahasa harus menyadari betul bahwa dalam sebuah ujaran atau tekstual akan memiliki makna denotasi dan konotasi serta konteks. Sehingga produksi bahasa tidak menjadi perilaku yang serampangan karena memerlukan keterkaitan berbagai hal apalagi hal tersebut dimunculkan di ruang publik.

Maraknya kasus ujaran kebencian di publik tidak dapat dianggap remeh. Dampak dari ujaran tersebut sangat bervariasi bahkan banyak menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. Ujaran kebencian ini sangat jarang dianalisa dalam prespektif penyalahgunaan bahasa abuse of language yang menjadikan kajian terpenting terhadap penggunaan bahasa di masyarakat.     Bahkan berbagai konflik sangat jarang menempatkan bahasa sebagai pemicu utamanya. Sayangnya, pelbagai hasil peneletian terkait konflik sangat minim aspek bahasa sebagai kajiannya. Dalam arti spesifik bahasa dianggap kurang memiliki relevansi terhadap hubungan konflik. Hal ini dapat  dipahami dikarenakan bahasa terimplikasi secara inheren pada aktivitas sosial manusia sehari-hari, sehingga sulit diisolasi secara mandiri sebagai variabel penyebab munculnya konflik.

Sebenarnya keintiman keterlibatan bahasa dalam kemunculan konflik menjadi nyata dikarenakan bahasa merupakan pemarkah utama perbedaan antar individu, antar kelompok, dan antar budaya.

Kasus diskriminasi dan rasial masih menjadi PR tersendiri di republik ini. Hal tersebut semakin meninggi ketika masyarakat Indonesia mulai mengenal media sosial. Global Digital Reports 2020 mencatat 160 juta pengguna media sosial yang aktif menghiasi ruang publik negeri ini.

Tentu hal ini harus disikapi serius oleh pemerintah agar tidak terjadi penyakit sosial baru dalam produksi-produksi rasial, diskriminasi, dan ujaran kebencian lainnya. Dalam hal ini, domain bahasa menduduki peranan yang sangat tinggi terhadap terjadinya produksi ujaran kebencian.

Hal tersebut menjadi implikatur rendahnya kesadaran berbahasa kritis (critical langungae awareness) di masyarakat. Sehingga penggunaan bahasa tidak dapat dipandang hanya sebatas kecakapan menuturkan atau menuliskan kata semata.

Preventif Kesantunan Berbahasa

Bagi negara demokrasi kesantunan berbahasa menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Pentingnya penggunaan bahasa sebenarnya sudah tertuang dalam amanat UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 2 “Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya.”

Tidak cukup hanya itu penegasan terhadap pentingnya bahasa juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Dalam ayat 2 Pasal 2 ditegaskan bahwa seluruh warga negara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik serta benar, dengan kata lain Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan konteks berbahasa dan selaras dengan nilai sosial masyarakat.

Hal tersebut menjelaskan bahasa sebagai komponen strategis dalam kesadaran berinteraksi dengan aggota masyarakat lainnya. Sehingga bahasa tetap menjadi koridor penjaga nilai-nilai kebangsaan.

Kesadaran terhadap langkah tersebut tampaknya sangat minim, hal tersebut dapat dilihat dari pelbagai produk ujaran di ruang publik yang minim akan proyeksi tatanan nilai. Legitimasi ini menjadikan proses berbahasa dalam komunikasi hanya dilakukan parsial dengan nilai-nilai budi pekerti.

Bahkan pengajaran bahasa Indonesia di pelbagai sekolah seolah terfokus pada pengerjaan keterampilan menjawab soal semata. Padahal prinsip berbahasa dengan berbagai konteks sosial menjadi tuntutan utama keterampilan yang harus dikuasai sebelum pelaksanaan komunikasi.

Kerangka pelaksanaan proses berbahasa yang baik dan benar akan secara otomatis menyudutkan pola pikir penggunanya terhadap konteks komunikasi yang dihadapi. Sehingga kepekaan terhadap lawan komunikasi, latar sosial atau norma-norma, dan pemilihan kata menjadi satu kesatuan proses yang dilakukan ketika berbahasa. 

Maraknya kasus ujaran kebencian yang ditemukan dengan berbagai bentuk pengaplikasiannya baik berupa cuitan jejaring media sosial, orasi, ceramah keagamaan, spanduk atau pamflet, dan penyampaian pendapat di muka umum. Hal tersebut jelas menunjukkan lemahnya kontrol sosial terhadap muatan-muatan produksi bahasa yang mereka temukan.

Kesadaran penggunaan bahasa ini harus menjadi momentum Emansipatoris (upaya yang menitikberatkan terhadap pembacaan tradisi) proses belajar kepekaan berbahasa masyarakat. Dalam hal ini Emansipatoris akan mendukug potensi-potoensi pengguanaan bahasa di masyarakat untuk melihat aspek-aspek lain dari praktik sosial untuk tujuan rasa hormat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.

Momentum ini akan memperhatikan praktik kebahasaan yang  mempertahankan dan menimbulkan pola-pola dominasi unsur kejanggalan (kekeliruan diksi) dan kebencian (hate speech) di dalam masyarakat dapat ditentang. Tujuannya untuk memunculkan pandangan fungsionalisme bahasa terhadap masyarakat serta memopulerkan bentuk-bentuk lingual yang baik untuk menaturalisasikan berbagai hate speech  di masyarakat.

Kesantunan berbahasa tersebut dapat diaplikasikan untuk merubah dan menentukan pengetahuan, hubungan sosial, dan identitas penggunanya. Sehingga akan menjadikan proses berbahasa tersebut memiliki fungsi ideasional  yakni penggunaan bahasa sebagai pengungkapan realitas dan representasi pengalaman dengan diksi positif.

Fungsi relasional yakni berfungsi dalam mewujudkan relasi positif antar masyarakat. Fungsi identikal yakni berfungsi menentukan identitas sosial tanpa rasial. Proses inilah yang secara otomatis akan menghilangkan pelbagai produksi lingual yang mengandung rasial, diskriminasi, dan berbagai ujaran kebencian lainnya di tengah kemajemukan etnis di Indonesia.(*)