KPPN Malang Dukung Pengelolaan Keuangan Secara Tepat

Sinergitas pemanfaatan bersama data dan informasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik antara DJP provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Pasuruan yang merupakan wilayah kerja KPPN Malang.

NEW MALANG POS, MALANG – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang terus mendukung kota dan kabupaten di wilayah kerjanya dalam memberikan manfaat untuk masyarakat umum melalui pengelolaan keuangan publik yang baik.

Dukungan tersebut juga ditunjukkan dengan kehadiran KPPN Malang dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Pasuruan, Senin (13/9).

Kesepakatan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya agar tercipta sinergitas dalam pengelolaan keuangan demi mensejahterakan masyarakat dan membangun ekonomi di Jawa Timur.

Baca Juga :  Inovasi Kemasan Praktis, Mudah Dibawa

Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Jawa Timur, Taukhid, mengatakan, APBN merupakan acuan dalam pengelolaan keuangan di daerah. APBN sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan masyarakat dan menciptakan kemakmuran.

“Kesepakatan bersama ini dalam rangka pemanfaatan bersama data dan informasi pelaksanaan pengelolaan keuangan publik atau implementasi kebijakan fiskal pemerintah yang wujudnya APBN, inilah yang akan kita laksanakan dan perkuat,” ujar Taukhid.

Ia melanjutkan selama ini masih sering terjadi masyarakat tidak tersentuh APBN padahal sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari APBD Pemerintah Daerah adalah Transfer ke Daerah. Selama ini banyak yang tidak dirasakan oleh masyarakat, padahal dana BOS, pembangunan jalan dan masih banyak lainnya itu semua berasal dari APBN. Kemajuan suatu daerah secara nyata juga bentuk dari APBN.

Baca Juga :  Epson SurePress L-6534VW, Cetak Label Tanpa Tunggu Lama

“Bahkan saat tahun 2020 tepatnya saat pandemi Covid-19 masyarakat terbatas aktivitasnya termasuk dalam kegiatan ekonomi, sehingga APBN itulah yang mendukung daya beli masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga semua terus berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala KPPN Malang Teddy menambahkan, KPPN Malang sebagai salah satu unit vertical DJP perbendaharaan Provinsi Jatim memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal pelaksanaan APBN di wilayah Malang Raya termasuk di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan.

Baca Juga :  TV Meleduk, Loteng Toko Oli Hangus Di Lahap Si Jago Merah

“KPPN Malang selain akan menjadi mediator antara Pemkot Pasuruan dengan Kanwil DJP Jawa Timur. Sekaligus juga diharapkan bisa menjadi mentor atau benchmark bagi pemerintah Kota Pasuruan dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan APBD,” pungkas Teddy. (lin/udi)

Pilihan Pembaca